IKLAN




 

FPTB Tuduh Ada Konspirasi Lelang LPSE Di Blora

"Diduga ada konspirasi untuk menangkan satu rekanan, aktifis LSM dari Forum Penggerak Transparansi Blora (FPTB) datangi Bagian Unit Layanan Pengadaan Setda Blora, meminta penjelasan Tim Pokja Lelang LPSE"

Kabag ULP Setda Blora, Iwan Setiyarso

Audiensi Aktifis LS
BLORA, ME - Puluhan anggota aktifis LSM dari Forum Penggerak Transparansi Blora atau yang disingkat FPTB, datangi Kantor Pemerintah Kabupaten Blora, untuk menggelar audiensi terkait proses pelelangan elektronik yang dilaksanakan oleh Bagian Unit Layanan Pengadaan Setda Blora, hari ini Kamis (5/8/2021).

Sekretaris FPTB, Rudito Suryawan dalam audiensi menyampaikan dugaan adanya konspirasi untuk memenangkan salah satu rekanan dalam lelang elektronik.

"Saya minta dijelaskan tahapan - tahapan proses lelang elektronik, karena kami menduga ada proses yang janggal, dan diduga ada konspirasi antara Tim Pokja ULP dengan salah satu rekanan," bebernya dihadapan peserta audiensi.

Bantahan Kabag ULP 
Kepala Bagian ULP Setda Blora, Iwan Setiyarso membantah tuduhan tersebut, dan menyampaikan hal tersebut adalah rumor yang tidak benar. Dan mengatakan bahwa pihaknya benar - benar telah bekerja dengan baik dan profesional.

"Kami benar - benar melaksanakan proses lelang ini dengan baik, dan profesional, karena semua dilaksanakan dengan sistem digital, yang bisa diakses baik oleh kontraktor, maupun pemerintah dari daerah maupun pusat, meski diluar ada suara - suara yang tidak baik, tuduhan ada oknum, kami akan awasi dan kami terbuka bila diberi masukan," ujarnya.

Proyek Sudah Dikapling
Di saat yang sama, Ketua FPTB, Rudy Eko Hariyanto, menyampaikan konfirmasi terkait adanya oknum Pokja yang menelepon rekanan, yang menyampaikan bahwa proyek yang dilelang sudah ada yang memiliki, atau terkondisi pemenangnya.

"Kami juga mendapatkan laporan, ada oknum tim Pokja yang menelpon perusahaan atau rekanan yang ikut lelang, yang menyampaikan bahwa proyek yang dimaksud adalah milik rekanan tertentu, dan dipastikan kalah meskipun ikut lelang, lho ini ada apa, bagaimana mungkin oknum tersebut bisa mengintervensi peserta lelang," tanyanya.

Sementara aktifis yang lain Aripa'i, menandaskan agar proyek dilelang dengan benar dan tepat waktu, sehingga pelaksanaannya juga bisa selesai dengan tepat waktu, dan penyerapan anggaran daerah berjalan dengan lancar.

"Lelang harus dilaksanakan dengan benar, agar tidak terjadi kendala, sehingga mundur pelaksanaannya, karena berpengaruh dengan penyerapan anggaran," tandasnya. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar