IKLAN

Iklan Banner

MUH ZEN ADV BERSAMA PGSI PERJUANGKAN REVISI UU SISDIKNAS

Seminar Nasional PGSI Blora untuk upaya penguatan kapasitas Guru swasta di Blora

Dalam Seminar Nasional Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) yang menghadirkan Pembina Pengurus Besar PGSI Pusat, Muhammad Zen ADV, isu kesejahteraan guru swasta masih jauh api dari panggang, sehingga perlu didorong revisi Undang - Undang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

      Muh Zen ADV, Pembina PB PGSI Pusat

Seminar Nasional PGSI
BLORA, ME - Pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Blora, gelar Seminar Nasional Pendidikan di Studio Galaksi Tv Channel, di Blora pada Minggu (26/7/2026), yang menghadirkan 3 orang Narasumber, yaitu Dr. Ulva Fatiya Rosyida, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Muhammad Zen ADV, Pembina PB PGSI Pusat dan Abdullah Aminuddin, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Sesi pertama seminar disampaikan oleh Dr. Ulva Fatiya Rosyida, yang mengambil materi sesuai thema Seminar Nasional yaitu "Penguatan Profesionalisme Guru : Inovatif, Inspiratif dan Kolaboratif" dengan sub thema " Bersama kita mewujudkan Guru yang inovatif dalam berkarya, Inspiratif dalam membimbing, dan kolaboratif dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih maju.

Dosen UIN Jakarta, yang asli dari Blora ini, menyampaikan pentingnya penguatan profesionalitas Guru yang bisa diwujudkan, dengan meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi serta dapat mengaplikasikan AI yaitu kecerdasan buatan.

"Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari handphone kita, Guru harus terus mengembangkan pengoperasian kecerdasan buatan seperti AI ini, untuk menunjang kemampuan dan profesionalitas Guru, jadi jangan menghindari teknologi ada di genggaman kita saat ini," ujarnya.

Isu kesejahteraan Guru jadi materi utama Muhammad Zen, ADV dalam Seminar Nasional PGSI di Studio Galaksi Tv Channel

Isu Kesejahteraan Guru
Di saat yang sama, Pemateri selanjutnya kandidat Doktor, Muhammad Zen ADV, menitikberatkan isu pentingnya Pemerintah untuk memikirkan peningkatan kesejahteraan Guru, dan menghentikan dikotomi status profesi Guru yang dikotak - kotakkan, sehingga berpengaruh pada pendapatan Guru dikarenakan perbedaan status tersebut di atas, dengan merevisi Undang - Undang Sistim Pendidikan Nasional.

"Saat ini, PGSI terus mengupayakan revisi Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas bersama Komisi 10 DPR RI di Senayan, saya menitikberatkan kesejahteraan penghasilan Guru, dan penghapusan dikotomi status Guru harus dihapuskan dengan dimasukkan dalam satu dua Bab dan pasalnya di revisi Undang - Undang Sisdiknas, ini sangat penting dan mendesak, untuk memajukan pendidikan nasional, seluruh Guru harus sejahtera, masak kalah dengan tukang cuci ompreng MBG, ini jelas tidak.adil," ujarnya dengan semangat berapi - api.

Menurut mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tiga periode dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Pak Zen, panggilan akrabnya mengungkapkan  berhitung dari APBN tahun 2025 yang sebesar Rp. 3900 Trilyun, sesuai amanat Undang - Undang Pendidikan diberikan anggaran 20%, yaitu sebesar Rp. 795 Trilyun, jika diberikan untuk gaji guru sebesar Rp. 5 Juta - Rp. 10 Juta, hanya menghabiskan Rp. 100 Trilyun saja, jadi anggaran tersebut lebih dari cukup, untuk mensejahterakan 1, 5 Juta Guru.

Terus Suarakan Bersama
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dari PKB, Abdullah Aminuddin juga mengungkapkan dukungannya terhadap perjuangan PGSI untuk merevisi Undang - Undang Sisdiknas, yang menitikberatkan pada isu kesejahteraan dan penghentian dikotomi Guru secara nasional, baik Guru Negeri maupun Swasta, karena dirinya juga punya pengalaman pahit getirnya menjadi Guru dan Kepala Sekolah di satuan pendidikan swasta Lembaga/Yayasan Pendidikan Ma'arif NU Blora.

"Kami dari secara pribadi maupun politik sangat mendukung perjuangan PGSI untuk merevisi Undang - Undang Sisdiknas melalui Fraksi PKB, untuk memberikan keadilan bagi Guru - Guru se Indonesia , atas perjuangan njenengan semua baik dari Kelompok Bermain hingga Perguruan Tinggi, untuk memajukan pendidikan kita, kesejahteraan Guru dan kejelasan statusnya, harus ditingkatkan, ini akan kita sampaikan ke Komisi E yang membidangi, untuk dibawa ke Fraksi PKB," papar Amin Galaksi panggilan akrabnya.

Namun diakui oleh Aminuddin perjuangan itu tidak mudah, jika penentu kebijakan di tingkat pusat yaitu Presiden Prabowo, tidak terketuk hatinya, untuk perbaikan sistem pendidikan nasional kita, jadi perlu disuarakan terus secara bersama - sama, solid bersatu dan bergerak bersama, secara politik dan kebutuhan publik untuk memajukan pendidikan nasional. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar