FGD Migas Blora
BLORA, ME - Forum Pemred Media Blora hari ini, Rabu (5/6/2024) di Gedung Pertemuan Bappeda Blora, gelar Focus Group Discussions (FGD) Energi Blora 2024, yang mengambil thema "Optimalisasi Pengelolaan Migas Untuk Peningkatan PAD dan Perekonomian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal", turut hadir Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto, Anggota Komisi B DPRD dari Partai Golkar, Ir. Siswanto, Anggota Komisi B dari PKB, Abdullah Aminuddin, anggota DPRD Blora terpilih dari Partai Gerindra, Lanova Chandra Tirtaka.
Semula FGD tersebut akan menghadirkan narasumber dari Kementerian ESDM, SKK Migas dan Pertamina EP, Komisi 7 DPR RI Marwan Ja'far dan Praktisi Migas sekaligus Akademisi dari UPN Veteran Yogyakarta, dengan telah menyampaikan surat permohonan ke masing - masing pada awal Mei 2024, akan tetapi karena kesibukan kegiatan tiga instansi dan Anggota DPR RI yang dituju tersebut tidak dapat hadir.
Meskipun tidak bisa dihadiri mereka, FGD tetap berjalan, dibuka oleh Bupati Blora sebagai Keynote Speaker, akan mengupayakan kembali FGD dengan isu yang sama, dan dihadiri oleh jajaran instansi pusat yang disebut di atas.
"Mestinya ini bisa menghadirkan Kementerian ESDM, SKK Migas dan Pertamina, agar bisa diambil solusi terkait kondisi di Blora, tapi saya mengapresiasi Tim Forum Pemred Media Blora yang sudah menginisiasi FGD ini, nanti dicatat notulensinya seperti apa, kemudian rekomendasinya bagaimana, nanti kita bawa ke atas, kita gelar FGD lagi atau audiensi ke SKK Migas dan Kementerian ESDM," ujar Bupati Arief Rohman.
Paparan Praktisi Migas
Setelah Bupati Arief meninggalkan tempat, dan digantikan oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Blora, Pujiariyanto, Moderator dari Forum Pemred, Abas Darsono, yang juga pemilik media koran mingguan Diva, membuka langsung FGD dengan mempersilahkan Praktisi Migas sekaligus Dosen Fakultas Perminyakan UPN Yogyakarta, Sayogo Heru untuk memaparkan materi.
Dalam pemaparannya Sayogo Heru menyampaikan pengalamannya saat mengelola sumur tua migas di Lapangan Ledok dan Semanggi pada tahun 2012 - 2015 Koperasi Karyawan Pertamina atau yang disingkat Kokaptraya, setelah kokaptraya, LPPM UPN Veteran Yogyakarta, sebelum adanya Badan Usaha Milik Daerah pengelola sektor migas, utamanya adalah Sumur Tua di Blora.
"Dulu kami mengelola sumur tua di lapangan Ledok dan Semanggi, bersama Kokaptraya, produksinya dulu bagus dan kesejahteraan masyarakat dan penambang kami perhatikan dengan baik, dari CSR hingga pendampingan K3 tenaga kerja penambang kami laksanakan dan komunikasi rutin dilakukan untuk mencari solusi apabila ada permasalahan, untuk kondisi sekarang kami siap membantu BPE dan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai konsultan teknis, untuk mengembalikan kejayaan sumur tua di Blora," ujarnya.
Minta Dukungan Pemkab
Direktur Utama PT Blora Patra Energi, Giri Nur Baskoro mengungkapkan siap bekerjasama dengan siapapun untuk meningkatkan produksi BPE yang nantinya juga berefek positif yaitu naiknya setoran pendapatan asli daerah dari sektor pengelolaan 113 Sumur Tua di Ledok dan Semanggi yang masih berproduksi saat ini.
Di saat yang sama Direktur Operasional PT BPE, Prema Segara meminta agar Pemerintah Kabuaten Blora bisa mengupayakan seluruh lapangan yang ada di Blora agar bisa dikelola oleh BUMD yaitu BPR dan KUD, sesuai Peraturan Menteri ESDM tahun 2008.
"Kami meminta dukungan Pemerintah Kabuaten Blora, untuk mengupayakan ijin semua lapangan yang ada sumur tua minyak di seluruh Kabupaten Blora untuk dikelola BPE dan KUD sebagai wujud pelaksanaan Permen 01 Tahun 2008, dan untuk mewujudkan itu, perlu pencarian dan pendataan sumur - sumur yang ada di seluruh Blora, oleh karena dibutuhkan tambahan modal untuk BPE" paparnya.
Berani Ikut KSO
Menanggapi paparan Dirops BPE Prema Segara, Anggota Komisi B DPRD Blora, Abdullah Aminuddin mempertanyakan konsep bisnis dari BPE, Penambang dan Investor yang menggarap pengelolaan sumur tua di Semanggi dan Ledok itu. Terang - terangan Aminuddin yang dijuluki Dewan Kalkulator ini, menolak penambahan modal sebelum konsep bisnis BPE jelas akuntabilitasnya.
"Saya dulu terus terang menolak penambahan penyertaan modal untuk BPE karena konsep bisnisnya belum jelas, antara BPE, Penambang dan Investor yang ada, karena ini adalah bisinis yang resikonya besar, kinerja BPE harus jelas dulu, seperti apa eksistensi bisnisnya, tidak hanya di bidang pengelolaan sumur tua, tapi menjadi penyedia operasional migas yang ada di Blora kan nggak papa," tandasnya.
Sementara itu, mantan Ketua DPRD Blora dari Partai Golkar, Maulana Kusnanto mengungkapkan bahwa Permen 01 Tahun 2008 ada karena sepak terjang atau DPRD di jamannya, saat awal pengeboran minyak Blok Cepu oleh Exxon dan Pertamina untuk meraih participating Interrest, sehingga lahirlah BUMD Blora Patra Hulu dan Blora Patra Energi.
"Permen 01 Tahun 2008 adalah perjuangan kita dulu, sehingga lahir BPE, sebelumnya dikelola oleh KUD sehingga setelah ada BPE maka menjadi sumur tua dikelola oleh KUD dan BUMD, selanjutnya saya mendorong BPE harus berani menjadi KSO, agar pendapatannya lebih besar daripada mengelola sumur tua yang hasilnya kecil, biar itu dikelola oleh masyarakat saja, kalo JR kita berhasil dapat tambahan DBH, jelas mampu itu untuk biaya KSO BPE," ujar Tokoh Pembina KUD Wargo Tani Makmur Jiken ini. (Rome)
0 Komentar