Tantangan Ekonomi Blora 2023

Bupati Arief saat meninjau produk - produk kerajinan kayu jati di Blora Fest 2022

"Jelang berakhirnya tahun 2022, menjadi tonggak pemulihan ekonomi nasional pasca didera krisis multidimensi akibat pandemi Covid 19, mari kita renungkan, sudahkah kita mampu memulihkan keadaan, atau justru terjerumus ke jurang yang lebih dalam di tahun 2023 ke depan"

Sinergitas yang baik antara Eksekutif dan Legislatif dalam agenda pembahasan APBD dan Perda - Perda Blora 

Kebijakan Hutang Daerah
BLORA, ME - Ambisi pemerintahan Arief Rohman - Tri Yuli Setyowati sejak dilantik untuk mewujudkan janji kampanyenya yaitu Dalane Alus (Jalan Mulus) dan Banyune Lancar Terus (Air Lancar), di awal tahun pemerintahannya, nampak tidak berjalan dengan mulus, jika melihat dengan kondisi keuangan daerah. 

Untuk membangun lebih dari 400 km persegi infrastruktur jalan yang baik dan mantap, dibutuhkan anggaran yang sangat besar, lebih dari Rp. 1 Trilyun dan itu jelas tidak mungkin terwujud dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Blora, yang hanya Rp. 2,1 - 2,2 Trilyun, dengan postur belanja pegawai 50%, kemampuan untuk pembangunan jalan hanya sebesar Rp. 70 - 100 Milyar per tahun.

Sedangkan masa jabatan pemerintahan Arief - Etik ini, hanya berjalan efektif 2,5 tahun, melihat kondisi tersebut, maka ditempuhlah kebijakan yang cukup berani yaitu mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp. 150 Milyar, meski jauh dari ekspektasi target sebesar Rp. 300 Milyar, nampaknya kebijakan ini bisa menjadi solusi, untuk membiayai 15 proyek jalan prioritas antar Kecamatan.

Infrastruktur jalan mantap digenjot melalui utang daerah sebesar Rp 150 Milyar

Spot Jantung Pelaksanaan
Sangat terlihat, pemerintahan Arief - Etik mampu menguasai kebijakan politik yang mayoritas, bahkan aklamasi terkait kebijakan hutang daerah, penetapan Perda APBD, dan Perda - Perda lainnya, nyaris tidak ada kritik yang krusial terhadap kebijakan yang ditempuh lembaga Eksekutif yang dipimpin oleh Bupati Arief Rohman ini.

Meski sempat diwarnai spot jantung dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek infrastruktur jalan diklaim bisa terselesaikan tahun ini (2022). Sejumlah pihak terus mengkritisi minimnya serapan anggaran tahun berjalan, dan mutu kualitas proyek yang telah selesai, yang dianggap asal - asalan dan kejar tayang.

Ibarat pepatah kuno, "Anjing menggonggong, kafilah berlalu," jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya menyelesaikan pekerjaan rumahnya, semua daya upaya harus dikerahkan, untuk mempercepat pelaksanaan proyek dan penyerapan anggarannya.

Pembangunan Infrastruktur
Tak bisa dipungkiri, perjuangan tidak mengkhianati hasil, upaya untuk mendapatkan dana bagi hasil sektor minyak dan gas Blora, terjawab dengan direvisinya Undang - Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD), yang mana Blora sebagai daerah pengahasil migas di Blok Cepu, kini mendapatkan dana bagi hasil sebesar Rp.160 Milyar untuk tahun anggaran 2023.

Selain itu, Blora juga mendapatkan hibah infrastruktur jembatan dari Kabupaten tetangga yaitu Bojonegoro, dengan program pembangunan kawasan Bojonegoro - Blora, dilanjutkan dengan pembangunan jalan rigit beton dari Medalem - Ngloram, untuk menunjang operasional Bandara Ngloram yang telah diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi, akhir tahun 2021 yang lalu.

Setelah infrastruktur jalan jembatan prioritas terpenuhi, giliran menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat, disamping dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya mengundang pelaku usaha industri manufaktur untuk berinvestasi di Blora.

Pelatihan industri kerajinan masyarakat harus terus digenjot dan diserap produk - produknya melalui APBD dan APBDes

Tantangan Ekonomi 2023
Meski sejauh ini belum ada yang masuk. Hanya ada investasi sektor pengelolaan minyak dan gas yang masih tertarik untuk masuk ke Blora. Potensi domestik Blora di bidang ketahanan pangan, peternakan dan perikanan masih jauh dari target untuk mensejahterakan masyarakat Blora, terbukti tingkat kemiskinan kita masih di angka lebih dari 11%.

Untuk itu dibutuhkan terobosan program penanggulangan kemiskinan yang terencana, terstruktur dan masif dari Desa hingga Kabupaten. Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan dengan membuka dan memperbanyak pelatihan industri kerajinan masyarakat, dan disambung dengan anggaran pembelian produk - produk yang telah dilatihkan kepada masyarakat, sehingga ekonomi berputar kembali untuk kesejahteraan masyarakat kita sendiri.

Inilah tantangan ekonomi ke depan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, seluruh jajaran aparatur  dari Desa hingga Kabupaten dan didukung oleh DPRD harus bisa melaksanakan belanja dari produk unggulan pelaku UMKM dan pengrajin Blora sendiri, sebesar - besarnya 40% dari APBD tahun berjalan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 2023 yang mantap dan berdaya saing, pelatihan industrialisasi kerajinan masyarakat harus ditingkatkan, melalui pembiayaan APBDes dan APBD Kabupaten Blora. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar