IKLAN




 

Rapat Paripurna DPRD Blora Setujui Ranperda RPJMD Blora

Bupati Blora ikuti Rapat Paripurna DPRD Blora untuk agenda menjawab pandangan umum Fraksi dan persetujuan RPJMD Blora Tahun 2021 - 2026

Rapat Paripurna DPRD
BLORA, ME - Bupati menjawab pandangan fraksi- fraksi, yang disampaikan oleh Saiful Arifin, anggota Dewan baru dari PPP, yang ditunjuk sebagai juru bicara dari Fraksi gabungan Partai, diantaranya terkait bantuan untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19. Termasuk, agar bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah, dan dana desa dapat menjangkau masyarakat secara tepat sasaran. 

“Sampai dengan saat ini kami telah menyalurkan 181.979 paket bantuan sosial dan masih terdapat 55.882 paket bantuan sosial yang kami persiapkan penyalurannya” ungkapnya

Selanjutnya, terkait dengan pengisian Perangkat Desa dan Pilkades, di sejumlah desa yang saat ini mengalami kekosongan jabatan untuk dapat diselesaikan tahun ini.

“Terkait Pengisian Perangkat Desa, kami telah menargetkan pada tahun ini, semua perangkat desa dapat terisi. Khusus Pelaksanaan Pilkades Desa Dringo, Kecamatan Todanan dan Desa Biting, Kecamatan Sambong kami rencanakan pemungutan suara pada minggu ketiga bulan November 2021, dan pelantikan dilaksanakan kami agendakan bersamaan dengan Hari Jadi Kabupaten Blora” paparnya

        Bupati Blora, Arief Rohman, MSi

GTT/PTT Dapat Honor
Ditambahkannya, jawaban pandangan umum bidang pendidikan, diantaranya adalah menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi yang ada. Melalui program-program beasiswa agar anak-anak yang kurang mampu maupun berprestasi dapat menempuh pendidikan tinggi. Juga perhatian bagi GTT dan PTT yang ada di Kabupaten Blora dengan adanya pemberian honor.

 “Terkait dengan GTT dan PTT yang terdata sebelum dan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 telah dianggarkan honornya  yang besarannya bervariasi sejak tahun 2020 untuk GTT PTT SD SMP sebanyak 3220 orang dan 2021 untuk GTT PTT paud sebanyak 1749 orang” kata Bupati

Selain itu, mengenai upaya meningkatkan pendapatan daerah, Bupati mengungkapkan upaya-upaya seperti optimalisasi aset-aset daerah yang ada, pajak dan retribusi daerah. Sehingga potensi-potensi pendapatan daerah dapat dipetakan untuk kemudian dioptimalkan.

 Iwan Krismiyanto dari Fraksi Demokrat - Hanura menyampaikan pandangan umum

Anggaran Infrastruktur Jalan
Di saat yang sama, Bupati Arief juga menjawab pandangan umum dari Fraksi Demokrat - Hanura, yang dibacakan oleh Iwan Krismiyanto, dari Partai Demokrat, yang pandangan umumnya menyoroti anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, agar terkondisi mantap, sebesar Rp. 1 Trilyun lebih.

“Terkait dengan presentasi Jalan dalam kondisi mantap, bahwa Anggaran untuk jalan dan jembatan pada rancangan KUA-PPAS tahun 2022 sebesar Rp 1 Trilyun lebih, masih merupakan asumsi, dan didalamnya termasuk usulan DAK dan Banprov dengan asumsi semua usulan DAK dan Banprov disetujui” ucap Bupati

Disampaikannya, sedangkan anggaran dari DAU pada PPAS 2022 sebesar Rp. 400 Milyar Rupiah dengan asumsi penambahan pinjaman daerah sebesar Rp. 300 Milyar Rupiah. 

“Pada Tahun 2023 dan 2024 dalam RPJMD Anggaran peningkatan jalan dialokasikan untuk membayar pokok pinjaman apabila nanti kita jadi meminjam, sehingga pada Tahun 2023 dan 2024 hanya melakukan pemeliharaan jalan. Sedangkan kegiatan peningkatan jalan dalam RPJMD akan dilanjutkan tahun 2025 dan 2026” lanjutnya

Ranperda Disetujui DPRD
Setelah Bupati menyampaikan jawaban, agenda dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari juru bicara dewan. Setelah itu dilanjutkan persetujuan bersama antara Bupati Blora dengan DPRD Blora tentang Ranperda RPJMD Kabupaten Blora, dan penandatangan berita acara.

“Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yang telah disetujui bersama, paling lama 3 (tiga) hari kerja harus disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut nantinya harus ditindaklanjuti bersama oleh Bupati dan DPRD” jelas Bupati Arief

Bupati mengapresiasi adanya kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Blora. Sehingga dapat dilakukan persetujuan bersama Ranperda tentang RPJMD Kab. Blora tahun 2021-2026.

“Hal ini dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, serta adanya komitmen bersama untuk segera menyelesaikan seluruh proses penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026” terangnya 
(Tim Pro/me)

Posting Komentar

0 Komentar