 |
| Siswanto, SPd, MH Wakil Ketua DPRD Blora |
BLORA, ME - Lebih dari 1.100 Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Blora kosong. Kekosongan jabatan tersebut baru 19 desa yang mengajukan pengisian dan dua desa lainnya sudah melakukan seleksi pengisian Perangkat Desa.
Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Blora, Dwi Edy Setiawan mengungkapkan, dua desa yang sudah melakukan seleksi pengisian perangkat yakni Desa Ngilen dan Desa Bejirejo Kecamatan Kunduran
"Kekosongan perangkat desa itu ada di hampir seluruh desa di Kabupaten Blora. Kecuali 2 desa di Kecamatan Kunduran sudah terisi. Desa Ngilen ada 8 formasi kosong, tahapannya pada pertengahan Oktober kemarin, yang mendaftar 34 orang dan sudah dilantik pada 23 Desember 2020. Sementara itu Desa Bejirejo 5 formasi kosong yang daftar 18 orang, dan sudah dilantik pada 5 Januari 2021,” terangnya.
Harus Izin Bupati
Dirinya menambahkan, hingga sampai saat ini pihaknya masih menunggu dari desa-desa yang lain untuk mengusulkan ijin pengisian Perangkat Desa kepada Bupati.
"Prosedurnya harus izin pak Bupati, rekomendasi Camat. Tapi sudah ada beberapa Desa yang mengajukan izin diantaranya Kecamatan Jepon ada 11 desa dan Todanan 8 desa. Semuanya izinnya sudah keluar,” tambahnya
Sebagai informasi, Kecamatan Todanan ada 8 desa diantaranya Desa Bicak 4 formasi, Candi 6 formasi, Cokrowati 5 formasi, Dringo 8 Formasi, Gunungan 4 formasi, Ngumbul 4 formasi, Prigi 4 formasi, dan Dalangan 8 formasi.
Sedangkan Kecamatan Jepon ada 11 desa diantaranya Desa Sumurboto 3 formasi, Ngampon 3 formasi, Kemiri 4 formasi, Turirejo 1 formasi, Waru 3 formasi, Bacem 6 formasi, Balong 4 formasi, Jatirejo 6 formasi, Semanggi 3 formasi, Jomblang 2 formasi, dan yang terakhir Kawengan 3 formasi.
Rekrutmen Harus Transparan
Sementara, Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mengapresiasi langkah Kepala Desa (Kades) yang telah sudah melakukan seleksi pengisian perangkat desa.
Terkait penyelenggaraan seleksi Perangkat Desa ini, kembali politisi dari Partai Golkar ini meminta untuk dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan pihak ketiga pelaksana tes yang benar-benar kredibel.
"Kita meminta agar pelaksanaan seleksi perangkat desa dilakukan secara transparan dengan melibatkan pihak ketiga pelaksana tes yang kredibel. Desa harus kita kawal semata-mata untuk melahirkan Pemerintahan Desa yang profesional dan kompeten. Jangan sampai amanat ini terciderai gara-gara proses rekrutmen aparatur Pemdes yang tidak transparan," tegasnya. (El/me)
0 Komentar