Eksekutif - Legislatif Blora Bahas Dampak Covid 19

DPRD dan Jajaran Eksekutif bahas dampak Covid 19

Rapat Relokasi Anggaran

Komang Gede Irawadi

BLORA, ME -  Pepanjangan masa krisis COVID-19 yang berdampak multikrisis, disamping kesehatan, dampak sosial ekonomi juga  dialami oleh masyakarat, termasuk  warga masyarakat di Kabupaten Blora. 

Menghadapi situasi ini, para Pimpinan dan Anggota DPRD duduk bersama jajaran Eksekutif  Pemerintah Kabupaten Blora, guna membahas Relokasi Anggaran Penanganan Covid 19 tersebut, pada hari Kamis (2/4/20)  di Ruang lobby DPRD Kabupaten Blora.

Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi mewakili Bupati Blora, memimpin jajaran Eksekutif, didampingi oleh Suryanto, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Samsul Arief, Kepala Bappeda, Maskur, Kepala BPPKAD, Kunto Aji, Kepala Inspektorat Daerah, Lilik Hernanto, Plt Kepala Dinas Kesehatan.

Protokol Covid 19

Sebelum memasuki ruang rapat, staf dari DPRD dan Dinas Kesehatan melaksanakan protokol Covid 19, yaitu langkah prosedur  standar dalam penanganan Corona, diantaranya dengan penyemprotan desinfektan, pemeriksaan suhu setiap tamu yang masuk dengan infrared sensor atau thermo gun, juga wajib memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun.

Sebelum rapat pembahasan Bupati Blora, Djoko Nugroho dalam sambutannya, melalui Sekda Blora , Komang  Gede Irawadi, menyampaikan permohonan maaf karena banyak proyek fisik dari DAK 2020  harus dialihkan untuk penanganan Covid 19. 

"Anggaran yang seharusnya akan digunakan untuk pembangunan jalan, sesuai surat Menteri Keuangan, harus dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. sekitar Rp 56 miliar,’’ ungkap Komang.

Penyisiran Anggaran

Untuk menyikapi Surat dari Menteri Keuangan tersebut, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 2020, yang telah disahkan bersama DPRD Blora, harus diubah. Pihaknya juga menyampaikan anggaran APBD 2020 telah dilakukan penyisiran guna antisipasi penanggulangan Covid-19. 

‘’Kita telah geser anggaran - anggaran yang tidak perlu untuk penanggulangan dampak  dari Covid-19,’’ ujarnya. "Pemerintah Kabupaten Blora juga telah menyiapkan fasilitas kesehatan, yaitu klinik khusus untuk karantina dan observasi terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP) virus corona, sebagai bentuk antisipasi dan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus Corona (Covid-19), klinik yang disiapkan adalah Klinik Bakti Padma, yang berada di Jalan Blora - Randublatung Kilometer 4, di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora." papar Sekretaris Daerah.

Antisipasi Ledakan PDP

Lilik Hernanto
PLT Dinkes Blora

Untuk mengantisipasi ledakan pasien dalam pengawasan akibat dari kedatangan para pemudik dari daerah pandemik Corona. Pemerintah telah menyiapkan langkahnya.

“RSUD Blora dan Cepu masing-masing menyiapkan lima ruang karantina dan isolasi. Sedangkan rumah sakit swasta hanya mampu menyediakan dua sampai tiga unit saja. Sehingga Pemkab merasa perlu menyiapkan alternatif lain untuk antisipasi membludaknya pasien. Klinik ini bisa menampung hingga 30 pasien. Pengennya ya Blora tetap aman sehingga tidak ada yang menempati klinik ini,” ungkap  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora Lilik Hernanto menambahkan.

Sidak Anggota Dewan

Aliudin, dari PKB, selaku Sekretaris Komisi A,  menyampaikan pihaknya kemarin juga sudah melaksanakan sidak di perbatasan Tapal Batas Blora dengan Kabupaten Tuban, atau Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo.

"Untuk melihat langsung, sejah mana kesiapan baik sterilisasi perbatasan wilayah, dengan melakukan penyemprotan disinfektan, sekaligus menyaksikan secara langsung bagaimana  SOPnya, kendaraan dihentikan oleh petugas (Dishub/Polisi)," ungkapnya dalam rapat pembahasan. "Seluruh penumpang diturunkan, kemudian Petugas dari Kesehatan naik ke kendaraan, untuk mensterilisasikan kabin  kendaraan, kemudian setiap penumpang diperiksa menggunakan thermometer gun, jika ditemukan suhu badan tinggi (38c) maka SOP penanganan covid dijalankan Seluruh penumpang diarahkan masuk ruangan sterilisasi." tambahnya.

Relawan Tanpa Pendamping

Sementara itu, politisi dari Menden, HM Warsit, menilai bahwa penanganan masih kurang optimal. Pasalnya, Relawan pemantau di Desa tidak didampingi oleh dokter ahli.

“Mengapa tidak mendatangkan dokter ahli penanganan corona di Blora, utamanya dokter spesialis paru, spesialis anastesi, dan juga dokter umum pranata lab. Mengapa relawan di desa juga tanpa didampingi oleh petugas puskesmas?”, tanya Warsit, "Untuk itu, relawan diharuskan mempunyai pengetahuan mengenai cara antisipasi, gejala-gejala yang muncul, dan cara penularan virus corona. Selain itu, mereka juga bertugas melakukan pendataan warga yang rentan sakit, terutama dari kelompok marjinal, baik itu orang lanjut usia, orang dengan kondisi tubuh rentan terhadap penyakit, dan balita." imbuh politisi dari Partai Hanura itu.

(Rome)