Rapat Paripurna DPRD Blora Diwarnai Walk Out Warsit

HM Warsit melakukan walk out dari Sidang Paripurna DPRD Blora

Warsit tidak setuju menjadi Anggota Dewan "Stempel", dan memutuskan untuk walk out dari sidang paripurna DPRD Blora.

Rapat Paripurna Dewan
BLORA, ME - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora, pada hari ini, Kamis (26/9/2019), menyelenggarakan rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Blora. Sebelumnya dibacakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menetapkan empat pimpinan DPRD Blora. Hasilnya adalah HM Dasum, sebagai Ketua DPRD, dari PDIP, Mustopa, PKB, Sakijan, Partai Nasdem dan Siswanto dari Partai Golkar. Setelah penetapan unsur Pimpinan Dewan, dilanjutkan rapat pembahasan persetujuan 5 (Lima) Raperda dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 beserta Nota Keuangannya, dengan Bupati Blora.

Warsit Kritisi Rapat
Merasa tidak mendapatkan bahan materi rapat atau seluruh draft Rancangan Peraturan Daerah, Warsit, yang juga Ketua Fraksi Demokrat - Hanura pun angkat bicara, menolak menyetujui seluruh Ranperda tersebut.

"Saya anggota Dewan yang dipilih oleh rakyat, jadi harus tahu seperti apa ranperda itu, dampaknya untuk rakyat, ini tidak ada materinya untuk kita pelajari, disuruh menyetujui saja, saya bukan anggota Dewan stempel, harus ada dasarnya, bukan awang - awang, ini seperti kentut saja, baunya ada, suaranya ada, tapi tidak tahu bentuknya, saya menolak dan walk out saja," tandasnya.

HM. Warsit

Bupati Blora, Djoko Nugroho pun angkat bicara diatas podium atas aksi HM Warsit, politisi dari Menden tersebut.

"Semestinya tidak dilakukan hal tersebut di forum paripurna, sebelumnya harus diselesaikan dulu, karena kalau kita bahas lagi, maka ini akan mundur lagi ke belakang, tidak cepat selesai," ujarnya.


Pro dan kontra
Sementara itu, sikap pro dan kontra pun diungkapkan oleh dua anggota Dewan baru, H. Suyono dari Partai Perindo mengungkapkan, kepada Monitor Ekonomi saat mengkonfirmasi aksi walk out HM Warsit tersebut.

"Memang benar, kami tidak diberikan draftnya Ranperda itu, tapi mestinya tidak harus keluar begitu, bisa dikomunikasikanlah," ungkapnya. Di saat yang sama, Supri Edi dari Partai Demokrat mendukung sikap Ketua Fraksinya.

"Namanya paripurna harus disiapkan semua bahan materinya, tidak asal setuju, seperti anak TK, satu ya ya saja, padahal tidak tahu apa yang dibahas, mestinya tadi bisa diskors dulu, bagaimana Negara bisa maju kalau Dewannya seperti ini, kami akan tetap perjuangkan ini, agar Setwan ke depan lebih baik lagi, masih ada rapat internal lagi setelah ini," tandasnya. (Rome)