Blora Masuk Zona Merah Termiskin di Jawa Tengah!

Wagub Jateng,Taj Yasin Maimoen memberikan arahan dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan
Rakor penanggulangan kemiskinan
Dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (12/2/2019).
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen mengungkapkan bahwa, tingkat kemiskinan Kabupaten Blora saat ini masih pada angka 11,90 persen. Berada di peringkat 23 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan masih masuk zona merah karena kemiskinannya lebih besar dari rata-rata Jawa Tengah 11,32 persen dan rata-rata Nasional 9,82 persen.
“Oleh karena itu, kami datang ke Blora ini untuk menjalin sinergitas, merumuskan bersama langkah yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan. Kuncinya adalah data kemiskinan yang valid. Kita harus memperbaharui data kemiskinan kita, karena saat ini datanya sudah banyak berubah dan tidak sesuai kondisi lapangan," papar Wakil Gubernur yang akrab disapa Gus Yasin.

Validasi data kemiskinan
Tekad Pemerintah Kabupaten Blora untuk menekan jumlah kemiskinan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dukungan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen ketika memimpin. Rapat Koordinasi dalam rangka Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (12/2/2019). Kondisi ekonomi masyarakat menurut Gus Yasin (panggilan akrabnya) juga terus mengalami perkembangan, sehingga angka kemiskinan juga terus berubah. Oleh sebab itu Gus Yasin meminta dalam satu tahun minimal dilakukan empat kali pendataan kemiskinan. Pihaknya menyadari, masih banyak masyarakat yang belum bisa terbuka ketika didata potensi ekonominya dalam hal pendataan kemiskinan.

“Kami berharap masyarakat juga mau jujur dan terbuka tentang status ekonominya demi perbaikan data kemiskinan,” kata Taj Yasin.


Strategi tepat validasi
Sebagai wujud keterbukaan, Taj Yasin meminta seluruh Camat dan Kepala Desa bisa mengumumkan daftar keluarga miskin penerima bantuan pemerintah dengan cara menempelnya di kantor desa.
“Jangan hanya di kantor desa saja, namun sampai RT nya. Kalau perlu masing-masing rumah pasangi stiker keluarga miskin. Dengan demikian masyarakat secara luas akan tahu dan bisa ikut mengontrol kebenaran kondisi ekonomi keluarga miskin tersebut. Jika salah, maka pemerintah akan lebih mudah memperbaikinya,” tegas Wagub.
Wagub juga berjanji akan mengarahkan CSR perusahaan swasta yang ada di Jawa Tengah untuk Kabupaten Blora, yakni diberikan untuk program penanggulangan kemiskinan.
Mendengar penjelasan Wagub tersebut, Bupati Djoko Nugroho pun menyambut baik dan menyampaikan bahwa Pemkab Blora sendiri pada tahun ini juga akan melakukan pendataan ulang tentang kemiskinan. (rome)






Posting Komentar

0 Komentar