Upaya Peningkatan Ekonomi
BLORA, ME - Upaya Pemerintah Kabupaten Blora untuk meningkatkan perekonomian dari sektor investasi manufaktur nampaknya masih jauh dari harapan, dikarekan kondisi ekonomi nasional maupun global masih tidak baik - baik saja, bahkan cenderung menurun meskipun sudah tidak dilanda wabah Covid 19, target Presiden Prabowo untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8% masih terasa bagaikan menyusuri lorong yang gelap dan berliku.
Hal ini terasa dari adanya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yang dipotong masing - masing Daerah sebesar 5%, atau sekitar Rp. 100 Milyar lebih untuk Kabupaten/Kota disesuaikan dengan besaran APBDnya masing - masing, termasuk pada Pemerintahan Provinsi. Meski menuai pro dan kontra, karena hasil efisiensi tersebut juga digunakan untuk membiayai Badan Pengelola Investasi Danantara sebesar lebih dari Rp. 325 Triyun.
Proyek Strategis Nasional pembangunan stabilitas ekonomi yang dilaksanakan dengan menggabungkan tujuh BUMN dan lainnya yang memiliki total valuasi aset lebih dari 14.000 Trilyun itu, mengapa harus dibiayai dari efisiensi APBN, yang justru berdampak luas pada pengadaan barang dan jasa, serta berdampak pada mandeknya proyek - proyek infrastruktur di daerah, karena proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditunda, hal ini jelas berdampak para pekerja di sektor tersebut, termasuk di Kabupaten Blora.
Beruntung, Bupati Blora Arief Rohman masih menganggarkan proyek strategis pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp. 205 Milyar yang dibiayai dari hutang daerah. Sehingga di sektor ini masih bisa bernafas lega. Namun berkaca dari kondisi ekonomi nasional dan global yang masih tidak menentu ini, Pemkab Blora harus berupaya keras menggali potensi yang ada, terutama pembangunan ekonomi hijau yang sifatnya lebih berkelanjutan.
Percepatan Perhutanan Sosial
Secara geografis, Kabupaten Blora memiliki potensi kehutanan yang cakupan wilayahnya hampir separuh luas Kabupaten Blora atau sekitar 49%, atau lebih dari 90 ribu yang tersebar di bawah pengelolaan 5 (Lima) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani, salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bertugas mengelola potensi hutan di Jawa.
Pemerintah Kabupaten Blora, dalam hal ini Bupati Blora, diharapkan menangkap peluang adanya Perhutanan Sosial, membantu para Petani Hutan untuk mengakses program pengelolaan hutan yang disebut Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), melalui percepatan pelaksanaan Perhutanan Sosial, di mana masyarakat Petani Hutan diberikan akses redistribusi aset 50% hutan Jawa, untuk mengelola menjadi hutan kembali hijau dan produktif untuk peningkatan ekonomi.
Dalam upaya menghijaukan kembali hutan, maka perlu disusun master plan pengelolaan KHDPK tersebut, Pemerintah Blora perlu turun ke bawah, membantu memberikan dukungan anggaran dan masukan yang konstruktif terkait pengelolaan hutan yang baik, sebagaimana diatur oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kelestarian Lingkungan (PSKL) Kementerian Kehutanan. Bersama Perum Perhutani pun perlu disinergikan tata kelola Perhutanan Sosial tersebut, sehingga tidak menimbulkan kericuhan di lapangan, antara Petani Hutan dengan pihak Perum Perhutani se Blora Raya.
Sudah saatnya Pemkab Blora tidak memunggungi potensi Perhutanan Sosial, karena di areal tersebut, program peningkatan lahan tanam komoditas pangan bisa dilaksanakan, pasalnya untuk mengganti lahan persawahan yang cukup banyak beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, pusat bisnis dan industri peternakan. Setidaknya ada 45 Ribu lahan hutan, yang bisa dikerjasamakan dengan pihak Perum Perhutani se Blora Raya.
Agroforestri Peningkatan PDRB
Setelah kerjasama pengelolaan jelas dan legal, maka agroforestri bisa dilaksanakan, berbagai komoditas yang menguntungkan bagi Petani harus digarap, dan ini harus diupayakan melalui kerjasama investasi atau perbankan, pasalnya para petani masih sangat terbatas secara ekonomi. Ini adalah pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk Pemkab Blora tentunya, seyogyanya dapat mencari para pelaku agrobisnis untuk berinvestasi di Kabupaten Blora dan menghimbau perbankan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat untuk petani hutan, serta kemudahan akses pupuk.
Beberapa komoditas kayu industri seperti balsa, sengon, kayu putih, dan tanaman hortikultura buah - buahan tropikal, tanaman pangan, jagung, padi, kedelai, sorgum, aneka sayur dan tanaman herlbal untuk kesehatan, semua itu adalah potensi yang cukup besar mengundang investasi untuk masuk di Blora, seperti contoh kayu sengon, yang berumur panen selama 3 tahun, memiliki harga yang cukup tinggi sekitar Rp. 900 Ribu per batang atau meter kubiknya. Per hektar bisa ditanami 300 pohon, akan menghasilkan Rp. 270 Juta
Bila ditanamkan Kayu sengon seluas 1000 hektar saja, bisa menghasilkan Rp. 270 Milyar, dengan masa panen 3 tahun setelah tanam, komoditas lain yaitu kayu balsa, juga memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu Rp. 1,5 Juta - Rp. 2 Juta per kubik, bila per hektar ditanam 300 kayu balsa akan menghasilkan Rp. 450 Juta - 600 juta, untuk.1000 hektar akan menghasilkan Rp. 600 Milyar, dari dua komoditas tersebut, bisa menghasilkan hampir Rp. 1 Trilyun.
Jadi seluruh komoditas tanaman memiliki potensi untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto totalnya sebesar Rp. 15 Trilyun dengan memanfaatkan potensi 45 ribu hektar lahan hutan, termasuk peternakan sapi, kambing, jadi hanya dengan menggarap potensi pertanian, hortikultura, kayu olahan industri, tanaman pangan dan peternakan mampu meningkatkan perekonomian warga,
Serapan Pekerja Tinggi
Dampak positif lainnya potensi serapan pekerjanya juga tinggi, bila per hektar menyerap 10 orang tenaga kerja, maka 45.000 hektar bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk 450.000 orang, artinya hampir separuh jumlah penduduk usia produktif Blora tidak menganggur, alias memiliki pekerjaan dalam pengelolaan lahan Perhutanan Sosial tersebut.
Dari 450.000 pekerja dengan upah harian Rp 80 Ribu - Rp. 100 Ribu akan menghasilkan Rp. 2 Juta - Rp. 2,5 Juta, maka total pendapatan seluruhnya adalah Rp 900 Milyar - Rp. 1,125 Trilyun per bulan. Dalam setahun mencapai Rp. 10,8 Triyun - Rp. 13,5 Triyun. Sisanya adalah untuk pekerja kelas menengah dan pegawai Aparat Sipil Negara baik dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang digaji melalui APBD Blora, APBD Provinsi dan APBN.
Mungkin hitung - hitungan ini, dianggap mimpi belaka, akan tetapi perlu diketahui semua penemuan teknologi manufaktur, teknologi industri dan sains tercipta dari mimpi - mimpi besar para penemunya. Dan manusia harus memiliki mimpi yang besar, untuk menggapai cita - cita yang besar tersebut. Termasuk mimpi pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan ini. Jadi mimpi pembangunan ekonomi hijau tidak hanya menjadi jargon belaka, tetapi benar - benar diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat, karena itulah tugas Pemerintah. (Rome)
0 Komentar