Data Jumlah Siswa
BLORA, ME - Lepas dari pro dan kontra pelaksanaan program makan siang gratis yang menjadi visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu Serentak 2024 yang baru saja berlalu, di mana pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sementara menjadi pemenangnya dalam satu putaran, dari versi hitung cepat beberapa lembaga survey, dengan raihan suara sebesar 58% dari total 204 Juta daftar pemilih tetap.
Dan salah satu program unggulan dari pasangan 02 yang berjuluk pasangan gemoy tersebut, adalah memberikan makan siang setiap hari saat masuk sekolah untuk anak - anak dan susu untuk ibu hamil, dalam rangka mewujudkan generasi emas dan cerdas melalui penyediaan pangan yang bergizi secara gratis satu hari sekali selama satu tahun, saat masuk sekolah.
Untuk memperpendek kata, kita langsung masuk saja pada simulasi pelaksanaan di Kabupaten Blora, yang semoga simulasi ini bisa bermanfaat untuk para Pemimpin atau stake holder kita di Kabupaten Blora, bagaimana menyongsong program nasional ini dengan sebaik - baiknya, dengan mempersiapkan data jumlah siswa - siswi dari SD, SMP, SMA dan satuan pendidikan sederajat lainnya termasuk Pondok Pesantren.
Dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blora, jumlah siswa SD, SMP, SMA dan SMK dan se derajatnya baik negeri maupun swasta se Kabupaten Blora adalah 129.373 anak, yang tersebar di 16 Kecamatan. Jadi Pemerintahan terpilih nanti akan membiayai atau memberikan makan siang gratis untuk 129.373 anak per hari masuk sekolah dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 15.000 per porsi. Harga ini apakah sudah termasuk pajak PPN dan PPh ini belum terkonfirmasi, namun biasanya biaya tersebut sudah include dengan pajak.
Simulasi Biaya Anggaran
129.373 x 15.000 = Rp.1.940.595.000/HR
1.940.595.000 x 25 hari (kalender masuk sekolah)= Rp. 48.514.875.000 atau Rp.48,5 Milyar untuk satu bulan masuk.
Rp.48,5 Milyar x 12 Bulan = Rp.582.178.500.000,- (Rp. 582 Milyar per tahun)
Anggaran sebesar Rp. 582 Milyar per tahun ini jelas fantastis sekali, jika Pemerintah Kabupaten Blora bersama jajaran stakeholder dan legislatornya, termasuk Pemerintahan Desa se Kabupaten Blora, ada potensi tambahan 25% dari APBD Kabupaten Blora yang sebesar Rp 2,5 Trilyun, apabila tidak dikurangi, yang akan berputar dan harus dikelola untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama untuk para pelaku ekonomi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM di Blora.
Pertumbuhan Ekonomi Desa
Dan bila melihat dari simulasi di atas, maka apabila ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Blora bersinergi dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan untuk pemenuhan penyerapan potensi lokal Desa, yang mana segala sumber pokok ketahananan pangan tersebut dihasilkan dari Desa, maka bisa dikonversikan sebagai berikut:
Rp. 582 Milyar dibagi 301 Desa dan Kelurahan, maka potensi ekonomi yang bisa digarap adalah perputaran dana sebesar Rp. 1,934 Milyar per Desa/Kelurahan per tahun, harus bisa menyerap potensi lokal masing - masing, dengan melibatkan pelaku usaha yang ada di desa tersebut, bersinergi antara Pemerintahan Desa dengan pihak sekolah yang ada.
Sekali lagi, antisipasi pencegahan monopoli harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintahan Desa, untuk mengatur pelaksanaan program makan gratis tersebut sebaiknya harus berbasis pada penyerapan potensi ekonomi lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dapat terwujud dari hulu hingga hilir, sehingga APBDes/Kelurahan bisa difokuskan untuk membangun sarana prasarana infrastruktur dan bahan penolong bagi UMKM, Petani dan Peternak yang menggeluti usaha hulu pangan.
Dengan berkurangnya biaya pemenuhan makanan anak, karena sudah ditanggung oleh Pemerintah/Negara, diharapkan program tersebut mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi sekitar 221.000 Kepala Keluarga di seluruh Kabupaten Blora, terutama bagi keluarga kelas menengah bawah, bisa memiliki simpanan dana sebesar Rp. 375.000 per bulan per anak untuk menjadi tabungan keluarga.
Selain tumbuhnya perekonomian masyarakat, program ini dapat merwujudkan pemenuhan standar gizi anak yang merata, sehingga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental anak, selain itu program ini bisa disinkronkan dengan Perda Inisiatif Pemkab Blora yaitu Perda Pembangunan Keluarga, untuk langkah - langkah menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kita tunggu implementasinya dari Pemerintah Pusat, bagaimana petunjuk pelaksanaannya. Apakah bisa dilaksanakan dengan sebaik - baiknya untuk kesejahteraan seluruh rakyat, atau akan menjadi ladang monopoli bagi kaum kapitalis atau bahkan habis untuk dikorupsi. (Rome)
0 Komentar