Dugaan Kisruh Pemilu
Blora, ME - Meskipun dibayangi dengan rasa tidak puas dan dugaan kecurangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atas kemenangan satu putaran untuk pasangan calon 02, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka versi hitung cepat beberapa lembaga survey, yang meraih 58%, sementara untuk pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang meraih 24%, dan yang paling mengejutkan adalah perolehan dari pasangan calon nomor 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang hanya meraih 16%, dan dianggap sebagai anomali, pasalnya PDIP sebagai pengusung mereka tetap meraih suara tertinggi, atas 16 Partai lain yang ikut berkompetisi di Pemilu Serentak yang digelar pada 14 Februari 2024 yang lalu.
Berangkat dari dugaan kecurangan Pemilu yang dianggap terstruktur, sistematis dan masif (TSM) itulah digulirkan wacana penggunaan Hak Angket kepada anggota DPR RI yang mengusung pasangan 01 dan 03, untuk membatalkan hasil perhitungan suara dan diskualifikasi bagi pasangan calon 02, ditambah dengan demonstrasi para aktifis pro demokrasi, mahasiswa dan akademisi, atas dugaan cawe - cawe Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo - Gibran Rakabuming Raka, yang notabene adalah anak sulung Presiden, dengan dugaan berbagai modusnya melalui penggelontoran bantuan sosial yang nilainya fantastis dari APBN sebesar Rp. 500 Trilyun, melebihi penanganan pandemik Covid 19, pengerahan aparatur negara TNI - Polri, ASN, Kepala Daerah dan Kepala Desa di seluruh Indonesia, yang juga menurut rumornya terdapat upaya intimidasi.
Pengaruh Pilkada Blora
Semua itu sedang berproses dan bergulir, bagaimana endingnya kita tunggu saja nanti hasilnya, namun yang pasti, di tengah panasnya suhu politik di tingkat pusat, nampaknya pun akan menjalarkan aura panas di tingkat daerah, pasalnya tidak lama lagi, akan juga digelar beberapa bulan ke depan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota termasuk di Kabupaten Blora ini. Mengacu pada hasil tabulasi atau rekapitulasi internal masing - masing Partai atas perolehan suara dan kursinya di DPRD Kabupaten Blora, proses penggalangan koalisi partai untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, bisa diprediksi akan tetap menjadi tiga poros kekuatan dukungan.
Dengan rincian PKB yang meraih 11 kursi, berpeluang untuk mengusung kembali calon petahananya yaitu Arief Rohman, sebagai poros pertama, kemudian poros kedua adalah Partai PDIP yang meraih 8 kursi dan harus menambah koalisi untuk memenuhi ambang batas 20% kursi di Dewan Blora, apakah PKB dengan PDIP akan pecah kongsi, dapat dipastikan pecah kongsi, akibat kekalahan Pilpres yang telak di Kabupaten Blora, dan diduga Bupati Arief dianggap ada keterlibatan atas kekalahan tersebut. Selanjutnya poros ketiga adalah gabungan partai - partai peraih lima dan tiga kursi termasuk di bawahnya, yang bila bersatu bisa meraih ambang batas pengusung pasang calon Bupati dan Wakil Bupati, ditambah partai - partai yang gagal meraih kursi, sebagai partai pendukungnya.
Simulasi sebagai berikut di bawah ini:
1. Poros PKB dan Koalisi 11 +
2. Poros PDIP dan Koalisi 8 +
3. Poros Koalisi Partai Peraih 5 +
Lawan Bupati Petahana
Meskipun waktu berjalan dengan cepat, nampaknya belum terlihat nama - nama yang akan muncul untuk menjadi lawan Bupati Blora petahana, yaitu Arief Rohman yang diprediksikan akan berpisah dengan partai pengusungnya di Pilkada 2020, yaitu PDIP, meskipun hingga saat ini, belum dimunculkan namanya, siapakah sosok yang akan diusung Partai Banteng yang pada Pemilu ini turun suara dan berakibat berkurang 1 kursinya dari Pemilu yang lalu (2019). Sementara itu, Partai Gerindra yang meraih 5 kursi dan duduk di jajaran Pimpinan Dewan, telah menyampaikan akan mengusung Prayogo Nugroho alias Yoyok anak dari Djoko Nugroho, mantan Bupati dua periode sebelum Arief Rohman menjabat, untuk menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati Blora ke depan, termasuk bila memungkinkan berpasangan dengan Bupati petahana saat ini, sebagai wakil.
Jadi sudah jelas, ada dua nama yang sudah akan muncul mengikuti kontestasi Pilkada 2024 nanti, tinggal menunggu sosok penantang yang akan diusung dari dari dua poros yang telah saya simulasikan di atas. Poros PDIP dan Poros aliansi partai peraih 5, 3, 1 kursi dan Partai - partai non dewan sebagai pendukungnya. Meskipun tiga poros peserta Pilkada Blora selalu terjadi, namun perbedaan perolehan suara sangat jauh, artinya korelasi perolehan suara itu tidak sesuai dengan perolehan kursi Dewan Blora, yang disebabkan oleh berbagai faktor terutama ideologis pasangan calon itu pada Partai pengusungnya, dan lebih disebabkan oleh transaksional untuk mendapatkan surat rekomendasi Partai saja, sehingga tidak berakar langsung pada konstituen di bawahnya. Namun semoga saja Pemilukada ke depan terjadi kesetaraan Kekuatan poros politik, sehingga kualitas keterpilihan Pemimpin Blora yang berkualitas tercapai. Sekali lagi ini hanya analisis nglantur saja, akibat sulit tidur malam ini, untuk faktanya kita tunggu saja, sambil ngopi - ngopi, santai saja ya, sorry yee. (Rome)
0 Komentar