Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta
"Lima Kepala Desa yang wilayahnya bakal terkena dampak proyek strategis nasional pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, konsultasi ke Universitas Gajah Mada dengan didampingi langsung oleh Bupati Blora, Arief Rohman"
Dampak Proyek Negara
YOGYAKARTA, ME - Bupati Blora, Arief Rohman, dampingi para Kepala Desa yang berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi warga lima desa di wilayah Kecamatan Kradenan yang terdampak Proyek Strategi Nasional (PSN) Bendung Gerak Karangnongko.
Untuk mengakomodir keinginan warga, yang menginginkan agar direlokasi tidak jauh dari desanya, dan hal yang paling memungkinan adalah lahan hutan KHDTK milik Universitas Gajah Mada Fakultas Kehutanan Yogyakarta yang terletak di Desa Getas, Kecamatan Kradenan, pada Jumat kemarin (22/3/24).
Lima kades yang ikut hadir untuk audiensi dengan Fakultas Kehutanan UGM dan Direktur KHDTK UGM tersebut, masing-masing Kepala Desa Mendenrejo, Kepala Desa Ngrawoh, Kepala Desa Nginggil, Kepala Desa Nglebak, dan Kepala Desa Megeri.
Beberapa hal penting yang menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut dengan pihak UGM Yogyakarta diantaranya terkait apakah ada peluang dan opsi relokasi warga terdampak ke areal KHDTK UGM. Dimana lokasinya dekat dengan wilayah desa mereka yang terdampak PSN.
Seperti dikemukakan Kepala Desa Ngrawoh, Purwondo, disampaikan olehnya mewakili warga, bahwa 80 persen wilayah desanya nantinya akan terdampak genangan air dari Bendung Gerak Karangnongko.
"Di wilayah kami adem ayem tidak ada gejolak menolak PSN. Hanya ada sisi lain yang membuat beban pikiran kami berat, adanya dua opsi yang ditawarkan. Yakni, ganti untung dan tukar guling/relokasi. Kami berpendapat kalau kita tukar guling terus nasib desa kami bagaimana, harapan kami jangan sampai hilang," papar Purwondo.
Pindah Lahan KHDTK
Pihaknya, meminta arahan kepada pihak UGM yang merupakan pengelola KHDTK, terkait potensi relokasi hingga pengembangan desa wisata. Sehingga dengan adanya pembangunan PSN tersebut masyarakat bisa ikut merasakan manfaatnya.
"Kalau pihak UGM nantinya bisa berkolaborasi dengan Blora, dalam mewujudkan desa wisata di tempat kami mudah-mudahan nanti bisa seperti yang sudah ada di Waduk Sermo. Bagaimana nanti cara penataanya saya manut. Saya bersama warga cuma ingin numpang mencari kehidupan. Kita kena dampaknya, kita harus dapat manfaatnya," imbuh Perwondo.
Bupati Arief Rohman saat mendampingi perwakilan masyarakat desa terdampak pembangunan bendungan, meminta kepada pihak Fakultas Kehutanan UGM untuk bersama-sama mencari lokasi terbaik untuk relokasi masyarakat yang akan terdampak pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) Karangnongko.
Disampaikan, Bendungan yang akan membendung Sungai Bengawan Solo di perbatasan Kradenan (Blora) dengan Margomulyo (Bojonegoro), genangannya akan mengular sampai Ngawi. Sehingga ada beberapa desa di Blora yang akan direlokasi dengan skema ganti untung.
"Sesuai keinginan masyarakat, mereka ingin agar lokasi relokasi tida jauh dari desanya semula. Dan yang paling memungkinkan adalah lahan hutan KHDTK UGM Getas." ungkap Gus Arief, panggilan akrab Bupati Blora ini.
Mencari Solusi Terbaik
Diharapkan oleh Bupati Arief, agar nantinya proses relokasi bisa difasilitasi oleh Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .
"Pembangunan Bendung Karangnongko ditetapkan sebagai PSN tentunya kita ingin mensukseskan agenda tersebut. Namun demikian efek pembangunan pada beberapa desa yang akan menjadi wilayah genangan. Kegalauan kepala desa tadi sudah disampaikan, kita ingin ada bantuan lagi dari UGM kira-kira saran masukan dan upaya dari harapan masyarakat ini," Jelasnya
Lanjutnya, bila nantinya opsi relokasi ini memungkinkan, diharapkan berada di wilayah yang tidak jauh dengan bendungan tersebut.
"Semoga ini ada jalan dan solusi sekaligus kita minta UGM untuk mendampingi kami tahapan-tahapan seperti apa kita ingin suasana di masyarakat tetap kondusif," tambahnya.
Kewenangan Pemerintah Pusat
Atas masukan dan harapan dari masyarakat terdampak tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta. menjelaskan, kewenangan untuk peruntukan lahan KHDTK tersebut ada di pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya siap untuk mengawal aspirasi masyarakat ke Kementerian terkait dengan memberikan pertimbangan teknis.
"Nanti hasil diskusi hari ini akan kami sampaikan ke KLHK. Pihak UGM selaku pengelola tidak serta merta bisa memberikan hak, itu diskusinya harus melibatkan banyak pihak salah satunya pemberi amanah dalam hal ini KLHK," ungkap Sigit Sunarta.
Menurutnya bahwa penting untuk melibatkan pemberi hak kelola yakni KLHK, yang mana hasil diskusi ini nantinya UGM, akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan teknis kepada Dirjen PTKL KLHK.
Hal senada juga dikemukakan Direktur KHDTK UGM, Dr.Tri Atmojo. Dia menegaskan, posisi UGM sebagai pengelola, sedangkan pemberi kelola dalam hal ini KLHK. Maka nanti perlu didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
"Nanti kami akan menyampaikan ke Dirjen PTKL dan Menteri KLHK nanti pertimbangan teknis dari Fakultas Kehutanan UGM," terangnya. (HMS/me)
0 Komentar