IKLAN

Iklan Banner

DPRD Provinsi Jateng Diminta Cek Penyaluran KUR Di Perbankan

Kesbangpol Jateng, gelar "Kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Sosial Kebudayaan Bagi Masyarakat  di Blora

"Dalam kegiatan pemantapan ekonomi masyarakat dan penguatan sosial budaya yang digelar serentak oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, isu penyaluran KUR sulit diakses pelaku UMKM dari Perbankan, Anggota DPRD diminta untuk cek"

Isu perang dan pertumbuhan ekonomi yang lesu jadi bahasan dalam kegiatan tersebut

Kegiatan Kesbangpol Jateng
BLORA, ME - Jelang Hari Raya Idul, Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Tengah pada hari ini, Sabtu (14/3/2026) bertempat di Gedung Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora gelar "Kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Bagi Masyarakat".

Kegiatan tersebut mengundang tiga narasumber Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil Jateng 5, dari Kabupaten  Blora - Grobogan, Abdullah Aminuddin dan Niken Mayasari dari PKB serta Hafidz dari PKS. Sementara yang mewakili Kepala Badan Kesbangpol Jawa Tengah, Haikal hadir bersama Kepala Kesbangpol Kabupaten, Sujianto yang berperan sebagai Moderator.

Isu Ekonomi - Perang
Saat pemaparan materi dari Niken Mayasari, menyoroti kondisi ekonomi masyarakat, akibat dari dampak efisiensi anggaran dan situasi politik global dengan adanya perang Iran - Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat. Akibat efisiensi anggaran, anggaran Transfer Ke Daerah termasuk Dana Desa dipotong, untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Ekonomi di daerah, saat ini akibat efisiensi anggaran baik pemotongan anggaran  transfer daerah dan dana desa, mempengaruhi perekonomian di daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus punya inovasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya, dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada, dan menggerakkan ekonomi UMKM, kemudahan akses kredit perbankan" ujarnya.

Dirinya juga menyinggung, kondisi ekonomi akibat Perang Iran - Israel yang dibantu Amerika Serikat, juga memicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, menjadi lebih mahal di atas 100 dollar AS per barrel, ini membebani APBN untuk mensubsidi energi migas, dimana Indonesia masih menjadi negara Importir minyak.

Harga Minyak Naik 
Potensi kenaikan harga BBM telah ada untuk minyak non subsidi, juga diungkap oleh Politisi Perempuan dari PKB Grobogan ini, saat ini telah terjadi kenaikan sebesar Rp. 1000 per liter untuk pembelian BBM non subsidi, mungkin sebagai respon atas kenaikan harga minyak dunia.

"Sementara untuk harga BBM bersubsidi, belum dinaikkan mungkin hingga akhir bulan ini, Pemerintah Pusat berusaha tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga  lebaran ini, semoga perang segera berakhir dan kondisi membaik lagi," ujarnya.

Di saat yang sama, Abdullah Aminuddin juga menyampaikan bahwa UMKM sangat menopang perekonomian Nasional, sehingga perlu dijaga stabilitas dan entitasnya, sebagai tulang punggung perekonomian, untuk itu dirinya bersama Niken yang duduk di Komisi B, akan meningkatkan peran untuk dapat mewujudkan itu di OPD yang menjadi mitranya, yaitu Dinas Pertanian, Pariwisata dan Koperasi.

Cek Penyaluran KUR
Saat sesi dialog dibuka, Roy Kurniadi dari LSM Indes Blora, meminta agar Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut, untuk mengecek penyaluran fasilitasi pembiayaan dari Kementerian Keuangan yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR, agar tepat sasaran untuk membantu perekonomian masyarakat.

Menurutnya, masyarakat biasa atau Pelaku UMKM tidak mudah untuk mengakses KUR, karena regulasi atau syaratnya yang mengada - ada, bisa jadi itu melanggar ketentuan, sehingga warga kecil sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan bunga yang sangat lunak tersebut, yaitu dengan bunga 6% per tahun, atau 0.5% per bulan.

"Saya meminta agar Anggota DPRD Provinsi Jateng, bisa mengecek penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bisa tepat sasaran, yaitu untuk para pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM), bukan hanya untuk pengusaha kaya atau konglomerasi yang ada, agar ekonomi bisa berkembang, tolong bisa dikawal masyarakat pelaku UMKMuntuk bisa mengaksesnya, syaratnya jangan aneh - aneh, data SLIK atau BI Checking bagus, masak agunan rumah tanah senilai Rp. 500 Juta mau ambil KUR Rp. 350 Juta tidak bisa, dengan alasan akses jalan rumahnya tidak bisa dimasuki mobil, saya yakin tidak ada aturan seperti itu" ungkapnya. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar