Para Kepala OPD Blora sedang scanning barcode DPA Digital yang dilaunching oleh Bupati Blora, Arief Rohman
"Kepala BPPKAD Blora sampaikan APBD Blora Tahun 2024, adalah yang terbesar sebelum perubahan, mencapai Rp. 2,4 Trilyun, Bupati Arief saat launching DPA 2024 Digital meminta agar penyerapan anggaran lebih baik dan optimal untuk tingkatkan perekonomian daerah"
Bupati Blora, Arief Rohman didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati menyaksikan penandatanganan dokumen pakta integritas para Kepala OPD
Penyerahan DPA 2024
BLORA, ME - Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora, Slamet Pamudji, dalam pidato laporannya menyampaikan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, angka ini adalah yang tertinggi dibanding APBD pada tahun - tahun sebelumnya.
"Kami sampaikan bahwa APBD kita tahun ini adalah yang tertinggi dari APBD tahun - tahun sebelumnya, sebelum perubahan ini mencapai Rp. 2,4 Trilyun lebih," ungkap Slamet Pamudji, yang akrab disapa Pak Mumuk ini.
Oleh sebab itu, penyerapan anggaran tahun 2024, diminta bisa dilaksanakan lebih cepat dan optimal, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, hal itu disampaikan oleh Bupati Blora, Arief Rohman, dalam pidato sambutannya, sebelum menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2024 secara digital kepada seluruh Kepala OPD di jajaran Pemkab Blora, Kamis kemarin (11/1/2024) di BKPH Randublatung.
“Dengan APBD tahun 2024 sebesar Rp. 2,4 Triliun, kami minta untuk pembangunan bisa dijalankan lebih baik lagi. Berbagai terobosan atau inovasi harus terus dilakukan oleh semua OPD, dan penggunaan anggaran dapat dikelola dengan cermat, efisien, efektif, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik dari aspek teknis maupun administratif, sesuai dengan program yang telah direncanakan," ujar Bupati Arief.
DPA Berbasis Digital
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana penyerahan DPA dilakukan dengan berkas hardfile. Untuk tahun 2024 ini Pemkab Blora menyerahkan DPA secara digital dengan scan barcode. Satu per satu Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah diminta maju untuk menandatangani DPA dan menginstal aplikasi DPA yang berbasis digital dari barcode yang ditampilkan.
Dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan program pembangunan 2024 yang baik, berintegritas, dan jauh dari KKN.
Bupati Arief yang didampingi Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, Sekretaris Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, juga melaunching beberapa inovasi berbasis digital lainnya, seperti Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), LAPAK LIA (Layanan Pajak Via WA) dan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).
Waspada Kejahatan Digital
Sementara itu di tempat terpisah, Pengamat Ekonomi dan Sosial Blora, Kurnia Adi menyampaikan dukungan sembari mengingatkan kewaspadaan terkait kejahatan teknologi digital, seperti hacker dan pencairan anggaran fiktif, melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yang pelaksanaannya nanti bekerjasama dengan Bank Jateng Cabang Blora.
"Inovasi keuangan digital memang perlu didorong untuk dimaksimalkan, agar penggunaan anggaran lebih cepat dan efisien, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Blora juga harus menyiapkan SDM - SDM untuk pengawasannya, karena harus diwaspadai kecanggihan para penjahat teknologi digital ini, bisa merusak, alih - alih kita ingin mudah, malah lebih mudah dimanfaatkan oleh penjahat seperti hacker, wong data yang di lembaga pusat saja bisa dibobol, apalagi data di daerah, harus hati - hati, sebaiknya tidak semuanya harus berbasis digital" ujarnya. (Rome)
0 Komentar