Ketua Bawaslu Kabupaten Blora
Diskusi Strategi Bawaslu
BLORA, ME - Bawaslu Kabupaten Blora melalui Gugus Tugas Pengawasan Konten Internet gelar pertemuan dengan para pegiat media sosial dan awak media pers Blora, untuk membahas strategi Pemilu 2024 tanpa penyebaran berita bohong atau hoaks, politisasi Suku Agama dan Ras (SARA), serta ujaran kebencian yang banyak terjadi melalui konten - konten internet.
Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Andika Fuat Ibrahim, Pakar Komunikasi Politik dan Teknologi Informasi, Mahardika, serta Humas Polres Blora, Ipda Budi Santosa, yang diwakili oleh Anggota Humas, Nirwanto, Polisi pegiat konten kreator dan media sosial.
Tampak hadir pula puluhan awak media online, dan konten kreator, unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Blora, serta Humas dari Kejaksaan Negeri Blora, pertemuan digelar di Resto D'Joglo Blora, pada hari ini, Rabu (20/12/2023).
Dalam pidato pembukaan Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Andhika, menyampaikan pentingnya upaya pencegahan penyebaran konten - konten berita bohong, politisasi SARA, Ujaran kebencian dan kampanye hitam, untuk mensukseskan Pemilu 2024 yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2023.
Politik Riang Gembira
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik dan Media Teknologi Informasi dari Karanganyar, Mahardika mengungkapkan fenomena pola atau metode kegiatan kampanye para politisi atau kontestan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang marak menggunakan konten - konten media sosial dan disebarkan dalam jaringan internet, melalui Tim Kampanyepanye masing - masing.
"Saat ini ada perubahan pola atau metode kampanye dari para politisi atau Tim Suksesnya yang cenderung menggunakan media sosial, yang banyak tersedia di jaringan internet, melalui berbagai akun yang ada seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Tiktok yang saat ini booming digunakan karena kecepatan layanan persebaran dan tayangannya," ujar Mahardika yang juga mantan jurnalis ini.
Menurutnya, para politisi atau kontestan dari Partai Politik maupun Pilpres, melalui Tim Pemenangannya berlomba - lomba membuat konten yang mencitrakan riang gembira dan banyak menampilkan sosok - sosok politisi muda untuk menggaet suara pemilih muda juga.
"Dengan gaya - gaya menari, gemoy dan santuy, untuk memberi kesan politik yang riang gembira, ditampilkan di akun - akun resmi partai maupun tim pemenangan calon masing - masing, dan untuk saat ini memang efektif meningkatkan elektabilitasnya, secara positif maupun negatif," ujarnya kembali.
Patroli Siber Polri
Di saat yang sama, mewakili Kanit Reskrim Polres Blora, Ipda Budi Santoso, bagian Humas Polres Blora, Aipda Arif Nirwanto, menyampaikan himbauannya untuk tidak menyebarkan konten - konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bisa dijerat pelanggaran tindak pidana ITE, dan pidana Pemilu secara bersamaan, karena menyebarkan konten hoaks, politisasi SARA dan kampanye hitam, melalui akun media sosial.
Pasalnya Polisi telah memiliki kewenangan secara hukum perundang - undangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan hukum melalui patroli Siber, termasuk diantaranya adalah mengawasi akun - akun yang menjadi tim sukses atau simpatisan partai atau calon tertentu di Pemilu Serentak 2024.
"Kami dari Kepolisian Republik Indonesia telah memiliki kewenangan untuk melakukan patroli Siber, untuk memantau akun - akun yang bisa berpotensi melakukan pelanggaran ITE atau Undang - Undang Pemilu, diantaranya adalah untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu, akibat adanya penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian SARA dan kampanye hitam yang disebarkan melalui internet, dan kami meminta dukungannya dan siap menerima laporan tersebut jika ada temuan tersebut," ujar Aipda Nirwanto yang juga dikenal sebagai pegiat konten kreator melalui YouTube dan Tiktoker ini. (Rome)
0 Komentar