Sidang Paripurna DPR
BLORA, ME - Jajaran Pejabat Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Blora hadiri agenda rutin Rapat Paripurna DPR dan DPRD se Indonesia, hari ini Rabu, 16/8/2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Blora, untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di Gedung DPR RI Senayan, jelang Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 78 Tahun, melalui jaringan media telekonferen.
Bupati Blora, Arief Rohman didampingi Wakil Bupati, Tri Yuli Setyowati bersama Ketua DPRD Blora, HM Dasum beserta unsur Pimpinan Dewan, yaitu para Wakil Ketua, yaitu Mustopa, Sakijan dan Siswanto bersama seluruh Anggota DPRD, dan unsur Forkompimda Blora, yang terdiri dari Komandan Kodim 0721, Kapolres, Komandan Batalyon 410 Alugoro, Ketua Pengadilan Negeri dan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala OPD, Camat dan Forkompimcam se Kabupaten Blora.
Agenda Rapat Paripurna adalah untuk menyimak dengan seksama pidato kenegaraan beberapa pejabat tinggi negara dimulai dari Bambang Soesatyo,Ketua DPR RI, Puan Maharani Ketua MPR RI dan Andi Mattalitti, Ketua DPD RI, serta terakhir ditutup oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. dalam Sidang Tahunan tersebut, Presiden Jokowi menyinggung situasi politik yang terus menghangat, terutama dalam kontestasi Pemilihan Presiden.
"Saudara-saudara se-Bangsa & se-Tanah Air, Para hadirin yang saya muliakan
Kita saat ini sudah memasuki tahun politik, suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir siapa ini Pak lurah sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah adalah saya." ujar Presiden Jokowi melalui Videotron yang dipasang di beberapa tempat.
"Ya, saya saya jawab saja saya bukan Lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan Undang-Undang yang menentukan capres-cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi." tandasnya kembali.
Pidato Curhat Presiden
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya paham bahwa hal ini sudah jadi nasib seorang presiden, untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai fotonya banyak dipasang di mana-mana, dipasang bersama Bakal Calon Presiden yang akan berkompetisi di Pemilu serentak 2024.
"Ya saya harus ngomong apa adanya, saya ke provinsi A eh ada, ke kota B eh ada, ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan desa saya lihat ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres, ya saya kira menurut saya juga gapapa boleh-boleh saja." ujarnya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwaposisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan, ada tanggungjawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan, dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan ke Presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial.
"Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol, ya ndak papa, sebagai pribadi saya menerima saja, tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang." imbuhnya.
Atas nama kebebasan bersuara dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Presiden berharap, cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas di ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045.
Menuju Indonesia Emas
Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih indonesia emas 2045, 68 persen adalah penduduk kita, berada dalam usia produktif. Disinilah kunci produktivitas nasional kita, tandas Presiden Jokowi. Selanjutnya peluang besar kedua, adalah internasional trust atau kepercayaan internasional pada Indonesia.
"Momentum Presidensi Indonesia di G20, keketuaan di Asean, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia dalam peta percaturan dunia." paparnya.
Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila-nya dan harmoni keberagaman dengan prinsip demokrasi, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.
Hal ini diakui oleh Lembaga think tank Australia, Lowy Institute yang menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam dan Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami peningkatan comprehensive power.
Dengan internasional trust yang tinggi kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati, suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap negosiasi. Peluang tersebut harus bisa kita manfaatkan, rugi besar jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya.
Strategi Menumbuhkan Ekonomi
Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden Jokowi juga membeberkan strategi menumbuhkan ekonomi rakyat, yaitu dengan mengembangkan sektor ekonomi baru, yang menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga bisa memberikan nilai tambah sebesar-besarnya, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
"Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hiliirisasi, sebagai window opportunity kita meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.
Tapi kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup, karena itu akan membuat kita membuat bangsa pemalas yang menjual barang mentah tanpa ada nilai tambah keberlanjutan. Saya ingin tegaskan indonesia tidak boleh seperti itu, indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi" tegasnya.
Hilirisasi yang ingin dilakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan, pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca penambangan.
Hilirisasi yang ingin dilakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas potensial lain, yang mengoptimalkan kandungan lokal yang bermitra dengan UMKM, nelayan, bermitra dengan petani, sehingga manfaatnya terasa langsung pada rakyat kecil.
Dampak Investasi Hilirisasi
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, juga menjelaskan bahwa strategi kebijakan hilirisasi tambang sumber daya alam mineral tambang, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan untuk pendapatan per kapita, akibat terbukanya peluang investasi dan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja di Indonesia. Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh besar.
"Ini sudah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar, ini baru satu komoditas dan jika konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit kemudian CPO dan rumput laut dan lainnya, berdasarkan hitungan dalam 10 tahun pendapatan perkapita kita akan mencapai Rp 153 juta atau 10.900 USD, dalam 15 tahun pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp 217 juta atau kurang lebih 15.800 USD dan dalam 22 tahun pendapatan perkapita kita akan Rp 331 juta atau 25 ribu USD." paparnya.
Sebagai perbandingan pada 2022 kita berada di angka Rp 71 juta artinya dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat lebih di mana pondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu berdasarkan International Management Development IMD daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 jadi 34 ini merupakan kebaikan tertinggi di dunia.
Pembangunan dari desa dan pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai Rp 539 triliun dari 2015-2023. konsistensi reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi.
"Semua itu menjadi modal kita untuk memperoleh kemajuan. Oleh sebab itu saya berulang kali mengatakan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia." tandasnya.
Merdeka, Merdeka, Merdeka. (Rome)
0 Komentar