Kepala Dinas PUPR Blora
Anggaran DPUPR Blora
BLORA, ME - Setelah sukses mengelola anggaran total terbesar Rp. 377 Milyar, yang diprioritaskan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk yang berasal dari hutang daerah sebesar Rp. 150 Milyar, setelah melalui proses lelang, dan pelaksanaannya hanya tercapai 93,64%, meninggalkan selisih sebesar Rp. 25 Milyar.
Hal itu, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Sam Gautama Karnajaya kepada Monitor Ekonomi di ruang kerjanya, Kamis (5/1/2022), selisih tersebut diperoleh dari selisih harga lelang proyek yang turun rata - rata sebesar 5% - 7% dari pagu anggaran yang ditentukan.
"Anggaran kita tidak pernah bisa 100% habis, paling 93% lebih bahkan pernah kurang dari 90% karena harga penawaran lelang tinggi penurunannya, lebih dari 10%, dari harga itulah maka muncul selisih, namun untuk seluruh proyek telah terlaksana dan terbayar semuanya," ungkapnya.
Tepat Mutu Dibayar
Saat dikonfirmasi kualitas pekerjaan beberapa titik yang terselesaikan pada masa - masa akhir tahun anggaran, seperti proyek pembangunan ruas jalan dan jembatan di Galuk - Kedungtuban, Kecamatan Kedungtuban dan di ruas jalan di Kecamatan Bogorejo, Sam Gautama menyampaikan semuanya telah terselesaikan dan memenuhi uji mutu laboratorium yang telah ditentukan.
"Semua beton jalan yang dibangun harus menjalani uji mutu dari laboratorium sesuai Peraturan Kementerian PUPR yaitu per 30 meter kubik, kalo hasilnya sesuai itulah yang kita bayar, dan semuanya telah terbayar, jadi mutunya sudah sesuai," ujarnya kembali.
Proses Downgrade Jalan
Selain terkait pembangunan jalan, Sam Gautama juga menjelaskan proses downgrade jalan Kabupaten, menjadi kewenangan Desa atau Kelurahan untuk pembiayaannya, baik perawatan maupun pembangunannya, dengan beberapa syarat tertentu untuk pemberlakuannya.
Meskipun pembangunan dan perbaikan jalan di Blora masih belum tertangani seluruhnya, anggaran DPUPR Blora di APBD tahun 2023 ini, turun drastis dari tahun sebelumnya, yaitu hanya mendapatkan sebesar Rp. 160 Milyar totalnya, dan untuk pembangunan jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp. 90 Milyar, untuk pembiayaan proyeknya.
"Soal downgrade jalan Kabupaten menjadi jalan Desa atau Kelurahan, itu ada beberapa ketentuan yang mendasarinya, bukan berarti Pemkab meninggalkan tanggungjawabnya, syarat - syaratnya adalah ruas jalan yang telah belasan tahun tidak mendapatkan anggaran perbaikan, ruas jalan yang berada di areal hutan, dan jalan yang berada dalam satu kawasan memutar di Desa atau Kelurahan, dan jalan yang lalu lintasnya tidak dilalui kendaraan bertonase berat," paparnya.
Hutang Daerah Turun
Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora, Slamet Pamuji menyampaikan terjadinya penghematan pembiayaan utang daerah akibat selisih harga lelang dari pagu anggaran, yaitu sebesar Rp. 11 Milyar.
Hal itu terjadi karena adanya penurunan harga dari hasil lelang, yang sebelumnya pagu anggaran sebesar Rp. 150 Milyar, harga penawaran lelangnya turun menjadi Rp. 139 Milyar. Itu juga terjadi di seluruh proses lelang pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh OPD di Kabupaten Blora.
"Selisih dari utang daerah akibat dari harga lelang sebesar Rp. 11 Milyar, berasal dari pagu sebesar Rp. 150 Milyar menjadi Rp. 139 Milyar, sebesar Rp. 139 Milyar itulah yang akan kita bayar sebagai perhitungan utang daerah, dan tahun ini dianggarkan pembayaran sebesar Rp 100 Milyar, kemudian akan kita lunasi tahun berikutnya, atau bila perlu di perubahan nanti bila memungkinkan," ujarnya kepada para awak media, di Kantor BPPKAD Blora. (Rome)
0 Komentar