Konsultasi Publik APBD
BLORA, ME - Bertempat di Gedung Pertemuan Lantai 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, konsultasi publik dengan target pembangunan ekonomi kerakyatan digelar secara luring dan daring, pada Kamis kemarin (19/1/2023).
Hadir sebagai narasumber dalam konsultasi publik tersebut adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, bersama Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi mewakili Ketua DPRD Blora, HM Dasum, dengan dimoderatori Mohammad Imam Bashori.
Dalam sambutannya melalui video conference, Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora masih fokus untuk membangun infrastruktur, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, melalui peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Arahan Presiden Jokowi
Selain itu, Bupati Arief Rohman juga menyampaikan pesan dan arahan Presiden Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh jajaran Forkompimda se Indonesia di Jakarta, pada Selasa, (17/1/2023) yang telah lalu.
"Bapak Presiden memberikan arahan terkait penyerapan anggaran yang optimal untuk meningkatkan perekonomian rakyat, serta menjaga dan mengendalikan inflasi dengan baik, untuk itu kami akan tetap fokuskan pembangunan infrastruktur, untuk meningkatkan perekonomian rakyat, melalui pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing," ujar Bupati Arief.
Wujudkan Ekonomi Kerakyatan
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi memaparkan beberapa target yang harus dilaksanakan oleh OPD teknis, yaitu terkait penanggulangan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia.
"Target untuk membangun ekonomi kerakyatan harus dilaksanakan dengan melaksanakan anggaran penanggulangan kemiskinan dengan optimal, mengingat angka kemiskinan masih tinggi, meskipun telah turun dari 12,39% menjadi 11%, mari kita bahas bersama - sama dalam konsultasi publik ini, untuk merencanakan APBD 2024" paparnya.
Ancaman Inflasi
Dalam sesi dialog, Ketua LSM Ampera Blora, Singgih Hartono menyampaikan peringatannya kepada jajaran eksekutif dan legislatif untuk mewaspadai kemungkinan persoalan di bidang pertanian, akibat ancaman kegagalan panen yang bisa menyebabkab inflasi yang tak terkendali.
"Saya merasa prihatin kemungkinan adanya ancaman inflasi yang diakibatkan oleh adanya kegagalan panen komoditas pangan di Blora, terutama jagung, petani kita sudah tidak mampu lagi membiayai, yang mengakibatkan masa tanam padi dan panennya mundur, maka jika terjadi kemunduran masa panen, bisa dipastikan Pemerintah akan mengimpor padi, saat beras impor turun, masa panen raya di bulan awal Maret, maka harga gabah petani akan anjlok, sesuai dengan hukum ekonomi," papar Singgih.
Sementara itu, aktifis dari LSM Indes Blora, R Kurniadi menyampaikan tiga poin usulan terkait upaya penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi aparatur Pemerintahan Desa di bidang hukum, pelayanan masyarakat dan Teknologi Informasi.
"Kami usulkan di bidang pertanian, agar pemerintah memberikan bantuan dan dukungan kepada petani Blora untuk mengembangkan benih padi temuannya, serta memberikan anggaran penyediaan demplot pertanian organik, sebanyak 500 hektar yang disebar di seluruh wilayah Kabupaten Blora, di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan, perbanyak pelatihan industri kecil masyarakat, dan hasil produk pelatihan tersebut penyerapannya melalui belanja APBD 40% untuk pengadaan barang dan jasa," tandasnya.
Sepakat Perbanyak Pelatihan
Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi menyampaikan dukungannya atas usulan perbanyak pelatihan industri kecil masyarakat untuk meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing, serta memiliki kemampuan untuk memproduksi barang - barang kerajinan yang laku di pasaran baik dalam lingkup Kabupaten Blora maupun daerah lain, serta menyampaikan dukungannya untuk pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
"Saya mendukung, pelatihan kepada masyarakat untuk membuat produksi industri kecil masyarakat perlu diperbanyak di Blora, baik Desa maupun Kabupaten, untuk menciptakan SDM Blora yang unggul dan berdaya saing, sementara terkait pertanian yaitu ancaman kegagalan panen, yang terjadi akibat anomali cuaca dan serangan hama harus diwaspadai bersama, diantisipasi dan diawasi oleh Dinas terkait secara serius, demi menjaga ketahanan pangan kita, petani kita punya peran yang luar biasa," ujar politisi dari Partai Golkar ini.
Sekda Komang juga setuju, untuk membantu petani yang telah menemukan bibit padi unggulan, agar bisa difasilitasi untuk pengurusan sertifikasi benihnya, juga sepakat untuk menyetujui anggaran untuk peningkatan hasil produksi pertanian petani Blora.
"Pemerintah harus hadir, membantu upaya peningkatan produktifitas petani kita, nanti akan kita koordinasikan dengan Dinas terkait," ujarnya. (Rome)
0 Komentar