Refleksi Akhir Tahun
Blora, ME - Jelang pergantian tahun 2022 menuju tahun 2023, harapan menuju kondisi perekonomian dunia yang lebih baik, terus membuncah di setiap hati sanubari insan manusia di seluruh dunia, termasuk di wilayah Kabupaten Blora, yang pada saat sama di bulan Desember getol menyelenggarakan pesta hiburan untuk peringatan Hari Jadi Blora ke - 273.
Dengan jargon, "Sesarengan Mbangun Blora Berkelanjutan" mengisyaratkan bahwa Pemerintahan Arief - Etik akan konsisten melanjutkan program kampanyenya tahun depan, namun ada sebagian yang bertanya bagaimana caranya? Kalo programnya justru memberatkan birokrasi di bawahnya.
Downgrade status aset jalan Kabupaten menjadi aset jalan Desa, salah satunya, menjadi perbincangan publik, bahkan aktifis LSM menuduh Pemkab Blora di bawah pimpinan Bupati Arief, lepaskan tanggungjawab untuk membangun Blora, dan dianggap tidak piawai memanajemen APBD Blora, yang tahun 2023 yang tinggal menghitung jari itu, dan meskipun telah mendapatkan bonus DBH migas.
Meskipun diakui oleh Bupati Arief saat gelar Sarasehan dengan Forkompimda Blora, Kamis malam (29/12/2022). Masih banyak kekurangan dalam menjalankan program Pemerintahannya, Dan dirinya secara gentle meminta maaf, disertai memohon kepada semua Tokoh Masyarakat, LSM dan Media Pers, bisa memberikan masukan dan kritik yang membangun untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Blora ke depannya.
Stagnasi Blora 2023
Kembali kepada bagaimana caranya membangun Blora lebih baik di tahun 2023, berkaca pada strategi dan prioritas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Blora di tahun 2023, di bidang Kesehatan dan Pendidikan, termasuk diantaranya adalah pembiayaan rapelan gaji pegawai PPPK, Siltap Perangkat Desa, penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, dan Pemilihan Kepala Desa serentak di 27 Desa.
APBD 2023, juga akan dialokasikan untuk pembayaran pokok dan bunga utang Daerah sebesar sekitar Rp. 107 Milyar, sementara jumlah APBD 2023 diperkirakan tetap, yaitu sebesar Rp. 2,5 Trilyun, meskipun mendapatkan DBH migas sebesar Rp. 160 Milyar, praktis tidak cukup ruang untuk postur anggaran pembiayaan sektor Organisasi Perangkat Daerah bidang teknis perekonomian kita.
Postur anggaran yang sangat terbatas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu, sudah pasti akan berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah, belum lagi jika ada kendala - kendala dan permasalahan yang tidak pernah terselesaikan di lapangan, seperti kelangkaan pupuk, kegagalan panen, kenaikan harga komoditas pangan, merosotnya daya beli masyarakat.
Hal ini dipicu oleh berhentinya kegiatan industri dan perdagangan masyarakat, dan tidak adanya investasi manufaktur yang masuk di Blora, sehingga menambah tingginya angka pengangguran di Blora, ini yang harus diantisipasi Pemerintah Kabupaten Blora dan jajaran Legislatornya. Blora masih dalam kondisi tidak baik - baik saja, jika tidak ada lompatan kebijakan yang pro industri kecil masyarakat. (Rome)
0 Komentar