Audiensi Perwakilan Petani
BLORA, ME - Tiga puluhan orang aktifis pemerhati petani kembali datangi gedung Dewan Blora, pada Selasa siang hingga sore (8/11/2022) untuk melakukan audiensi terkait persoalan distribusi pupuk yang diduga kembali bermasalah, baik pola distribusi maupun harga pembelian pupuk yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi.
Beberapa aktifis pemerhati petani dari Front Blora Selatan yang dikoordinatori oleh Exy Agus Wijaya, dalam orasi pembukaannya mengungkapkan tujuan dari audiensi yang diajukan. Hadir dalam audiensi tersebut, Sukisman pemerhati pertanian dari Desa Tanjung, Singgih Hartono, mantan anggota DPRD Blora, yang getol menyuarakan permasalahan pupuk bersubsidi, dan Sudarwanto, Ketua DPC Kontak Tani dan Nelayan (KTNA) Kabupaten Blora.
Sementara itu turut hadir, Ketua Komisi B DPRD Blora, Yuyus Waluyo, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Gundala Wijasena, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Blora, Kiswoyo, Staf Ahli Bupati Blora, Luluk Kusuma, Perwakilan dari Produsen Pupuk Indonesia, serta Distributor Pupuk Blora, Sukiban.
"Kami ingin persoalan distribusi pupuk bersubsidi ini, bisa segera diselesaikan oleh para pemangku kebijakan di Blora, baik itu persoalan distribusinya agar tidak terjadi kelangkaan pupuk, harga yang diatas HET, dan penjualan pupuk disertai inthil - inthil yang memberatkan petani, hingga sulitnya bibit atau benih padi, dan anjloknya harga gabah atau jagung saat panen raya, sehingga semakin menyulitkan kehidupan petani, kami butuh solusi konkret bukan hanya teori - teori atau data," tandas Exy Agus Wijaya.
Mestinya Tidak Langka
Sementara itu, Sukisman menilai semestinya jumlah pupuk yang ada sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan petani, sesuai dengan luasan areal sawah yang ada di Blora, menurutnya jatah pupuk subsidi sebanyak 54.000 ton dapat memenuhi 45.000 hektar sawah yang ada di seluruh Kabupaten Blora. Namun kenyataannya, mengapa bisa terjadi kelangkaan pupuk di Blora.
Isu yang lain adalah tertutupnya data Surat Perjanjian Jual Beli dari produsen atau Pabrik Pupuk, yang menimbulkan pertanyaan mengapa tidak bisa diberikan kepada Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mestinya bisa dijadikan sebagai acuan distribusi pupuk di seluruh Distributor maupun pengecer di Blora. Hal itu diungkapkan oleh Singgih Hartono, yang juga mantan pengusaha penggilingan padi di Blora.
Selain persoalan transparansi SPJB Pupuk, Singgih juga menyoroti adanya pupuk palsu, yang merugikan petani, akibat tidak maksimalnya hasil panen, bahkan bisa mengakibatkan kegagalan panen. Dirinya pun pernah menguji laboratorium kandungan pupuk yang diduga palsu tersebut di lembaga riset dan penelitian milik swasta, yaitu di Sucofindo, dari bukti tersebut itulah Singgih mendapatkan temuan kandungan pupuk yang tidak sesuai formulasi atau palsu.
Perlu Intensifkan Diskusi
Menanggapi pertanyaan dari para audiens aktifis pemerhati petani, Ketua Komisi B DPRD Blora, Yuyus Waluyo, menyampaikan perlu adanya diskusi yang intensif dan rutin, antara Petani, Aktifis Pemerhati dan Komisi B bersama Organisasi Perangkat Daerah yang terkait yaitu Dindagkop UKM selaku pengawas distribusi pupuk, serta Dinas P4, selaku pendamping petani, serta para distributor pupuk se Kabupaten Blora.
"Saya rasa ini lebih baik dibahas rutin, dalam bentuk diskusi bukan audiensi, antara DPRD, Dinas terkait yaitu DP4 dan Dindagkop UKM serta para distributor pupuk di Blora, kita kemas dalam bentuk ngopi bareng, atau apa saja, secara periodik berapa kali dalam setahun, agar permasalahan petani kita dapat terselesaikan, dan mensejahterakan perekonomian para petani kita, jadi terjebak terus dengan permasalahan yang sama, apalagi luasan areal pertanian dan perkebunan kita akan bertambah dengan adanya program KHDPK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ungkap Yuyus, politisi Partai Nasdem dari Desa Gempol, Kecamatan Jati ini.
Di saat yang sama, Kepala Dindagkop UKM Blora, Kiswoyo, Dinas P4, Gundala Wijasena, Staf Ahli Bupati, Luluk Kusuma sepakat dengan masukan dari Ketua Komisi B, Yuyus Waluyo dan akan segera menindaklanjutinya, dengan membuat kajian dan menginventatisasi segala masalah yang ada, untuk segera diberikan solusi - solusinya. Dan sepakat untuk menggelar inspeksi ke Gudang Pupuk baik dari produsen, distributor maupun pengecer, untuk memastikan penyalurannya tepat waktu tanam dan tepat jumlah kebutuhannya. (Rome)
0 Komentar