IKLAN




 

Bupati Arief Akan Evaluasi Penyerapan Anggaran

Rapat Paripurna DPRD Blora menetapkan tiga agenda penting diantaranya penandatanganan persetujuan APBD 2023

"Fraksi gabungan DPRD Blora dalam penyampaian pandangannya soroti penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022, yang masih minim sedang waktu semakin mepet"

Bupati Blora, Arief Rohman disaksikan Ketua DPRD Blora, HM Dasum dan unsur Pimpinan Dewan menandatangani persetujuan APBD 2023

Rapat Paripurna Dewan
BLORA, ME - Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Blora gelar rapat paripurna untuk membahas tiga agenda penting yaitu 1. Penetapan Propemperda 2023, 2. Persetujuan bersama 6 Rancangan Peraturan Daerah dan 3. Penyampaian pandangan umum Fraksi - Fraksi terhadap Rencana APBD tahun 2023 dilanjutkan jawaban Bupati Blora terhadap pandangan umum Fraksi - Fraksi dan persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD tahun 2023.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora, HM Dasum, dari PDIP, dan didampingi unsur Pimpinan Dewan, yaitu Mustopa (PKB), Sakijan (Nasdem) dan Siswanto (Golkar), total dihadiri oleh 43 anggota DPRD Blora, hanya dua anggota yang berhalangan hadir yaitu Yusuf Abdurrohman (Demokrat) dan Suyono (Perindo), sehingga telah memenuhi kuorum.

"Rapat Paripurna DPRD Blora telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh 43 Dewan, untuk membahas tiga agenda, yaitu penetapan propemperda tahun 2023, persetujuan bersama 6 Ranperda tahun 2022, dan terakhir adalah penyampaian pandangan umum Fraksu, persetujuan bersama Rencana APBD tahun 2023," ujar Ketua E Blora, HM Dasum.

Ruas jalan Kedungtuban yang belum selesai dikerjakan hingga bulan akhir tahun anggaran 2022

Pandangan Umum Fraksi
Dalam pandangan umumnya, juru bicara Fraksi Gabungan, menyoroti kinerja penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan dikhawatirkan sisa lebih penggunaan anggaran terus meningkat dari tahun sebelumnya, terutama yang diakibatkan dari rendahnya serapan anggaran belanja infrastruktur jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Blora.

Sementara itu proyek pembangunan rumah potong hewan (RPH) di Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4), yang juga terancam tidak selesai pengerjaannya hingga masa kontrak kerjanya habis, menambah daftar rendahnya belanja daerah, dan meminta untuk dievaluasi pelaksanaannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara dari Fraksi Gabungan, Munawar.

Tidak ketinggalan Juru bicara dari Fraksi PKS Gerindra, Darwanto dalam pandangan umum Fraksinya menyampaikan perlu adanya evaluasi oleh Bupati, atas pelaksanaan dan kinerja pejabat yang berwenang menangani proyek pembangunan infrastrukturnya.

Jawaban Bupati Blora
Bupati Blora Arief Rohman, yang didampingi oleh Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, mengucapkan terima kasih atas penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi yang ada di DPRD Blora, dan dirinya berjanji akan segera membahas dan menindaklanjutinya, untuk memperbaiki kinerja di jajaran eksekutif.

Beberapa sorotan penting terkait penyerapan anggaran yang selalu lambat di bulan akhir tahun anggaran akan dievaluasi, untuk perbaikan kinerja OPD pelaksana teknisnya. Namun, Gus Arief panggilan akrab Bupati Blora ini, optimis bisa menyelesaikan seluruh kegiatan di tahun ini, dengan mengoptimalkan pengawasan dan koordinasi jajarannya.

"Kami akan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun ini, agar tidak lagi terjadi di tahun depan (2023), penyerapan anggaran harus lebih baik, lebih cepat, tidak menumpuk di bulan akhir tahun anggaran, dan masukan untuk evaluasi kinerja jajaran pelaksana akan menjadi pertimbangan," ujarnya.

Prediksi Silpa Tinggi
Sementara itu di tempat yang terpisah, Seno Margo Utomo, Pengamat Kebijakan Pemerintah dari LSM PKN memprediksi sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2022 ini bisa lebih tinggi dari tahun yang lalu. Menurut mantan Anggota DPRD Blora ini, Silpa tahun ini diprediksi akan diatas tahun 2021 yang sebesar 225 M. Dirinya merinci beberapa alasan yang membuat penyerapan anggaran tidak optimal.

"Yang pertama adalah postur anggaran  2022 lebih banyak, karena ada Pinjaman Daerah Rp. 150 M. Terutama anggaran Infrastrukitr yang naik hampir 300% dari Rp. 137 M di 2021, jadi Rp. 377 M di 2002, kemudian yang kedua, karena proses lelang yang mundur sehingga pelaksaan juga  mundur. Akibatnya serapan rendah. hingga 22 Nop 20226  baru 67% (1,730 T)  msh 33% (845 M)" bebernya melalui pesan WhatsApp kepada Monitor Ekonomi. 

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Blora Komisi C, Iwan Krismiyanto dari Partai Demokrat, mengungkapkan beberapa kendala yang dialami oleh kontraktor pelaksana pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah kesiapan finansial dari rekanan (kontraktor) itu sendiri, di sisi lain pelaksanaan di musim penghujan juga menjadi momok tersendiri. Sehingga proyek - proyek besar diprediksi tidak selesai tepat waktu. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar