Rakor Seleksi Perangkat
BLORA, ME - Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kembali melaksanakan rapat koordinasi penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan pemaparan calon pihak ketiga pelaksana tes tertulis sistem CAT, pada hari ini, Sabtu (8/1/2022), di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.
Bupati Blora, Arief Rohman dalam pidato sambutannya menyampaikan kepada seluruh peserta rakor, bahwa proses pelaksanaan ujian tertulis dengan sistem CAT, tetap dilanjutkan, setelah adanya PPKM libur natal dan tahun baru 2022.
"Proses seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa kita lanjutkan, sesuai dengan keputusan rakor yang lalu, setelah libur nataru, dan hari ini akan dilakukan pemaparan kepada pihak ketiga, yang telah ada perubahan, sesuai dengan masukan dari berbagai pihak yaitu pihak ketiga bisa dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang berakreditasi B, dan kami telah undang 15 Perguruan Tinggi, hari ini yang hadir ada dua, dan besok Rabu akan pemaparan lagi, kemudian diputuskan oleh Panitia Desa untuk memilih perguruan tinggi pada hari itu juga," papar Bupati Arief.
Tidak Ada Intervensi
Saat dikonfirmasi oleh Monitor Ekonomi terkait pengawasan kepada pihak ketiga dan isu jual beli jabatan dalam ujian perangkat Desa tersebut, Bupati Arief meminta agar, semua pihak mengikuti pemaparan teknis pelaksanaan CAT tersebut, dan mengajak untuk mengawasi bersama pelaksanaan ujian tertulis tersebut. Menurut Bupati, Pemkab berupaya membantu Kepala Desa dan Panitia Desa, untuk mendapatkan pihak ketiga pelaksana tes CAT, secara transparan dan tanpa intervensi.
"Kami mengundang 15 Perguruan Tinggi, untuk bisa membantu pelaksanaan tes CAT, dan mereka kita minta untuk pemaparan hari ini, Sabtu dan Rabu nanti, kemudian pada Rabu nanti ditentukan oleh Panitia Desa sendiri, Perguruan Tinggi nanti akan MOU sendiri dengan pihak Panitia Desa, semua ini demi menjaga transparansi dan tidak ada intervensi darimanapun, terkait jual beli jabatan, itu mungkin hanya isu, mari kita awasi bersama - sama, kalau memang ada kecurangan, silahkan laporkan ke APH," tandas Gus Arief, panggilan akrab Bupati.
Dianggap Bertele - Tele
Meski Pemerintah Kabupaten berupaya untuk memfasilitasi dan membantu mewujudkan transparansi, namun masih dianggap terlalu bertele - tele, seperti yang diungkapkan beberapa Kepala Desa, yang meminta agar tidak ditulis namanya. Agar Pemkab langsung memutuskan PTN atau PTS mana saja yang akan diajak kerjasama, membantu Panitia Desa.
"Mestinya langsung diputuskan saja, PTN atau PTS mana yang diajak kerjasama dengan Panitia Seleksi Perangkat, tidak disuruh memilih lagi, ini terlalu bertele - tele, kita juga nggak enak kalo harus memilih, lebih baik begini, ada berapa PTN atau PTS yang dibagi beberapa Desa atau Kecamatan, untuk langsung bisa melaksanakan CAT, misalnya 4 PTN atau PTS dibagi masing - masing 4 Kecamatan," ujarnya.
Sementara itu, Praktisi Hukum Pidana Blora, Sugiyarto, SH, MH, menyampaikan kekhawatirannya terkait pelaksanaan seleksi serentak ribuan Perangkat Desa di Blora ini. Pasalnya, CAT akan dilaksanakan dengan normatif, sementara dugaan di lapangan ada pungutan untuk meloloskan calon, menjadi Perangkat Desa.
"Saya yakin, PTN atau PTS yang melaksanakan CAT gak akan mau diajak pengkondisian, semua akan berjalan normatif, ketika ada yang sudah nitip sejumlah uang, ternyata tidak jadi, akan terjadi blunder, pasti akan ada banyak laporan ke APH" ungkapnya. (Rome)
0 Komentar