Bupati Minta Kelonggaran
BLORA, ME - Usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Blora, pada Kamis (29/7/2021) kemarin, Bupati Blora Arief Rohman, meminta agar persoalan pengadaan seragam, karena kondisi pandemi, orang tua diberikan kelonggaran, jangan menjadikan kewajiban.
"Saya sudah meminta Dinas Pendidikan dan MKKS untuk membahas soal seragam, dalam kondisi pandemi ini, mbok diberikan kelonggaran kepada orang tua, jangan menjadi kewajiban dan harganya yang wajarlah, jangan justru memberatkan ekonomi masyarakat, orang tua wali murid," ungkap Bupati kepada Monitor Ekonomi.
Dewan Juga Menyayangkan
Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua DPRD Blora dari Partai Banteng Mencereng, HM Dasum, juga menyayangkan kejadian pembelian seragam yang harganya, dianggap memberatkan orang tua murid tersebut.
"Saya sudah menugaskan kepada Komisi D untuk memanggil Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah, untuk mengevaluasi kegiatan itu, saya sangat menyayangkan itu terjadi di saat ekonomi sulit seperti ini, jangan terlalu mahal lah, apalagi ini masih daring, dan tadi sudah ditelpon, mereka minta maaf dan informasinya akan dikembalikan," ungkap Mbah Dasum, politisi dari Desa Galuk tersebut.
Koordinasi Dengan Komite
Ketua Komisi D, Ahmad Labib Hilmy, juga menyampaikan agar sekolah merapatkan dulu secara obyektif dengan komite, yang anggotanya adalah para orang tua, wali murid, agar bisa diketahui secara transparan, apakah disetujui atau tidak kegiatan tersebut.
"Saya berharap ini diselesaikan secara baik - baik, antara sekolah dengan para anggota komite, sebaiknya kegiatan seragam ini dikembalikan kepada orang tua masing - masing, kalo mereka sepakat, baru dilaksanakan, tapi harus obyektif, suara mayoritas, kami sudah punya datanya semua, akan kami panggil untuk menyelesaikan ini dengan baik," ujar Gus Labib, panggilan akrab politisi dari PKB ini. (Rome)
0 Komentar