Rapat PPKM Darurat
BLORA, ME - Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Pemerintah Kabupaten Blora menyelenggarakan rapat koordinasi dan sosialisasi teknis pelaksanaan PPKM Darurat, sebagaimana telah diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Blora, Arief Rohman.
Turut hadir selaku narasumber adalah mewakili Ketua DPRD Blora, Ketua Komisi D, Ahmad Labib Hilmi, mewakili Kapolres Blora, Kompol Supriyo, selaku Kabag Operasi (KBO), dan perwakilan dari Dandim, Pasiter Kodim 0721/Blora, Kapten Inf. Sukamto, dan Kementerian Agama Kabupaten Blora.
Sebagai peserta dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas Sosial P3A, Indah Purwaningsih, Kabag Kesra atau Plt Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Sugiyanto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Edi Widayat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Hariyanto, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Blora, Sarmidi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Sugiyanto dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Djoko Sulistiyono, dan Direktur RSUD R. Soeprapto Cepu, Faturrochman.
(kedua dari kanan)
Sukseskan PPKM Darurat
Dalam arahannya Bupati Arief, meminta masukan - masukan dari seluruh stakeholder, yang terdiri dari Camat, Kementerian Agama, Pimpinan Ormas dan Tokoh Agama, terkait teknis pelaksanaan PPKM Darurat di Blora, nantinya.
"Kami meminta masukan dari semua, terkait teknis pelaksanaan PPKM Darurat yang akan kita terapkan besok, seperti apa teknisnya, kita harus dukung dan laksanakan program ini, mengingat untuk mengurangi penyebaran Covid 19, yang sangat menonjol, termasuk di Kabupaten Blora ini, bagaimana nanti skema bantuan sosialnya, kita bahas detailnya nanti setelah ada petunjuk dari Pemerintah Pusat, bagaimana pelaksanaannya, pada prinsipnya Blora siap melaksanakan PPKM Darurat ini," paparnya kepada Monitor Ekonomi.
Kompensasi Untuk PKL
Dalam sesi dialog, Camat Cepu, Luluk Kusuma menyampaikan, agar bisa mentaati prosedur yang telah ada dalam PPKM Darurat, karena sudah jelas, tinggal melaksanakan ketentuannya.
"Tidak ada lagi tawar menawar, laksanakan sesuai aturan PPKM Darurat, namun perlu juga dipikirkan kompensasi bantuan sosial untuk para pekerja di Pedagang Kaki Lima, kompensasinya seperti apa, nggak bisa kita tutup usahanya begitu saja, contoh PKL yang di Cepu saja ratusan jumlahnya, mereka juga butuh makan, bagaimanapun ini harus dicarikan solusinya, misalnya dengan memberikan bantuan Rp. 100 ribu per hari per PKL, kemudian untuk pemberlakuan ini, harus satu suara seluruh Blora, kita tutup cafe dan lokalisasi di Cepu, sementara yang lain tidak, ini jelas bikin runyam," ujarnya.
APH Tegas Laksanakan
Di saat yang sama, KBO Polres Blora, Kompol Supriyo, menegaskan bahwa pelaksanaan PPKM Darurat harus berhasil. Semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan warga, akan ditutup, seperti tempat hiburan, cafe dan lokalisasi, hajatan juga dibatasi sangat ketat, hanya 30 undangan.
"Kami akan tegas, selama masa PPKM Darurat semua tempat hiburan baik itu cafe, atau lokalisasi akan ditutup, semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan warga akan dibubarkan, dan tidak akan diijinkan, bila melanggar akan dikenai sanksi sesuai kesalahannya, dan bila melawan akan dikenai KUHP yang berlaku, kita lihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan," tandasnya. (Rome)
0 Komentar