 |
| Musrenbang Keren momentum untuk petakan kondisi masalah sosial dan ekonomi para kelompok rentan, yaitu perempuan, lansia, difabel, pemuda, dan anak se Kabupaten Blora |
"Istri Bupati Blora, Aini Arief Rohman menjadi narasumber di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelompok Rentan atau Musrenbang Keren"
Hj. Aini Sholichah
Ketua Tim Penggerak PKK Blora
Musrenbang Keren
BLORA, ME - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora, untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan khusus kelompok rentan, atau Musrenbang Keren.
Musrenbang khusus untuk perempuan, lansia, pemuda, kaum difabel dan anak, bertujuan untuk memetakan kondisi dan permasalahan yang terjadi pada kaum rentan tersebut di atas.
"Saya ingin sampaikan betapa pentingnya peran perempuan dalam pembangunan suatu bangsa dan negara, termasuk pembangunan Kabupaten Blora ini, oleh karenanya saya ucapkan terimakasih atas fasilitasi diadakannya Musrenbang Keren ini," ungkap Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora ini, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (2/3/2021) kemarin.
Pemetaan Masalah Sosial
Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musrenbang Keren ini, dalam pidato sambutannya menyampaikan, bahwa Musrenbang Keren ini bertujuan memecahkan dan memetakan permasalahan sosial kelompok rentan.
"Semoga dengan diskusi dalam Musrenbang Keren ini, bisa kita petakan masalah - masalah sosial yang dialami oleh kelompok rentan, yaitu perempuan, pemuda, lansia, difabel dan anak, untuk memberikan masukan kebijakan kepada kami, selaku Pemerintah Kabupaten, monggo sesarengan mbangun Mblora," ujarnya.
Bantuan Permakanan Anak
Ketua Asosiasi Pengelola Panti Asuhan se Kabupaten Blora, Anton Yudha Prasetya menyampaikan kondisi Panti Asuhan di Kabupaten Blora, terkait bantuan keuangan per makanan, yang sangat minim.
"Saya ingin menyampaikan, mohon anggaran bantuan per makanan untuk anak - anak Panti Asuhan ditingkatkan, saat ini hanya Rp. 2000 per hari per anak, setidaknya dinaikkan menjadi Rp 10.000, per anak per hari, itu baru urusan per makanan, belum kesehatannya, padahal sesuai amanat Undang - Undang Dasar 1945, Pasal 34, yang berbunyi "Fakir Miskin dan Anak - Anak terlantar dipelihara oleh Negara" artinya negara harus hadir membantu kami, kedua mohon agar para pengasuh Panti Asuhan mendapatkan intensif atau reward, atas kerja mereka mengasuh dan mendidik anak - anak Panti ini," ungkapnya.
Pekerja Sosial Harus Ikhlas
Aktifis LSM Jati Bumi, Tedjo Prabowo juga mendorong agar upaya pemberdayaan pemuda ditingkatkan untuk kegiatan sosial, diharapkan olehnya kerja - kerja sosial itu dilaksanakan dengan tulus ikhlas, bukan untuk politisasi.
"Sejak saya menjadi Ketua Karangtaruna Kabupaten Blora, TKSK dan aktifis sosial ini, kami lakukan dengan tulus, ikhlas jangan minta fasilitas - fasilitas terus, mari kita selesaikan permasalahan - permasalahan sosial ini dengan sebaik - baiknya, " ungkapnya melalui aplikasi zoom.
Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM Dasum, juga melalui aplikasi zoom, menyampaikan bahwa DPRD sangat mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang Keren, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan slogan, sesarengan mbangun Mblora. (Rome)
0 Komentar