IKLAN




 

Riyanta GJL : "Bupati Baru Harus Punya Kebijakan Berani Untuk Kesejahteraan Rakyat!"

Ketua LSM Gerakan Jalan Lurus, Riyanta, SH, saat mendampingi warga Blora untuk beraudiensi dengan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora

"Ketua LSM Gerakan Jalan Lurus, Riyanta, SH, berharap Bupati yang akan datang berani membuat kebijakan untuk kesejahteraan rakyat, yaitu penurunan tarif BPHTB dan anggaran dana talangan untuk penyediaan pupuk petani,"

Datangi DPPKAD Blora

BLORA, ME - Calon Pengganti Antar Waktu DPR RI dari Partai Banteng Mencereng, Riyanto, SH, kembali mendampingi warga Blora, untuk beraudiensi dengan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora, terkait tingginya biaya pengurusan sertifikat tanah hak milik, yang disinyalir karena besaran tarif BPHTB dan Notaris yang mencapai Rp. 26 juta rupiah.

"Biaya pengurusan sertifikat hak milik tanah di Blora ternyata sangat tinggi, yaitu besaran tarif BPHTB yang mencapai 5% dari nilai transaksi, dikurangi Rp. 60 juta, limit batasnya, belum lagi biaya Notarisnya mencapai Rp. 4 - 5 Juta per akte, masih kena pajak PPh Final 2,5 % dari nilai transaksi, ini sangat memberatkan rakyat," paparnya.

Turunkan Tarif

Oleh karena itu, Riyanta juga menghimbau agar masyarakat sebelum memilih, minta dulu kontrak politik untuk menurunkan tarif BPHTB tersebut, dan program - program lain, yang bisa meringankan beban hidup masyarakat.

"Masyarakat Blora harus cerdas, jangan hanya karena uang yang tidak seberapa saat mencoblos, mendapatkan pemimpin yang visi misinya tadinya normatif, untuk mensejahterakan rakyat, ternyata justru kebijakannya menyengsarakan rakyat, seperti biaya BPHTB ini, mestinya Bupati ke depan berani menurunkan tarifnya dari 5 % menjadi 2,5%, seperti di Pati, tempat saya," ungkapnya.

Dana Talangan Pupuk

Sementara itu, GJL juga menyinggung permasalahan langkanya pupuk, dan harganya yang sangat mahal, sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu masa tanam petani, yang saat ini masuk musim penghujan.

"Terkait pupuk, Bupati ke depan juga harus berani membuat kebijakan, yaitu menganggarkan dana talangan untuk pengadaan pupuk, agar para pengecer siap menyalurkan pupuk dari distributor, tidak harus menunggu ada dana untuk menebus pupuk dulu, baru kemudian nanti hitung - hitungan untuk mengganti dana talangan tersebut, jadi jangan asal coblos karena uang, tapi lihat programnya, berani untuk kesejahteraan rakyat atau hanya teori normatif," ungkapnya kepada Monitor Ekonomi. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar