IKLAN




 

Sintong : "Mari Duduk Bersama Bahas GTT"

Konferensi ke - 22 Pengurus Cabang Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora di Gedung SKB Blora (Sabtu, 18/1/2020) menghasilkan nahkoda baru, Sintong Joko Kusworo sebagai Ketua Pengurus Cabang PGRI Kabupaten Blora (Rome)

"Pengurus Cabang Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI) yang baru akan segera terbentuk. Program kerja, perhatian dan pendampingannya untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora sangat diharapkan"

Sintong Joko Kusworo
Ketua PGRI Blora baru
Konferensi PGRI Blora
BLORA, ME - Organisasi profesi terbesar yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia telah berhasil menggelar Konferensi XXII yang salah satu rangkaian terpentingnya adalah pemilihan langsung Ketua Pengurus Cabang PGRI Blora beserta jajaran kabinetnya, untuk periode empat tahun kedepan (2020 - 2024). Sekitar 800 Guru, akan menggunakan hak pilihnya. Dari 43 Calon yang ingin maju dalam pengisian struktur organisasi tersebut, hanya ada nama kandidat yang terkuat, untuk menjadi Ketua Pengurus Cabang PGRI Kabupaten Blora. Pertama adalah calon incumbent, Sukarja (Pensiunan) dan Sintong Joko Kusworo, Kepala SDN 3 Balun, Kecamatan Cepu, Blora. Saat ditemui di SKB, tempat berlangsungnya Kongres, Sintong mengaku sebelumnya tidak berminat untuk maju, namun karena desakan koleganya, dari berbagai Pengurus Ranting, akhirnya mencalonkan diri, dan berhasil dengan perolehan suara yang mutlak.
Audiensi para GTT/PTT Blora yang tergabung dalam Progata dengan Komisi D DPRD Kabupaten Blora terkait status kepegawaian dan tunjangan kesejahteraannya, yang sangat jauh dari kelayakan (Rome)

Perhatikan Nasib GTT
Sebelumnya, saat dikonfirmasi terkait peran dan perjuangan Organisasi PGRI Blora, terkait nasib Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) di lingkungan sekolah. Sintong menyampaikan, bahwa PGRI juga telah memperjuangkan nasib para GTT/PTT tersebut, namun bisa semudah dan secepat yang diharapkan mereka.
"Kita perlu duduk bersama, antara PGRI, Pemerintah, dan DPRD untuk membahas nasib mereka (GTT/PTT.red), untuk memberikan tunjangan kesejahteraan yang layak, harus disesuaikan dengan pendapatan asli daerah juga, karena pembangunan daerah tidak hanya di bidang pendidikan saja, kami siap membahas ini, untuk mencari solusi yang terbaik, kalau GTT/PTT sejahtera, tentunya mutu Pendidikan akan semakin baik," ujarnya.

GTT Harus Diselesaikan
Disaat yang sama, Ketua Pengurus Wilayah PGRI Provinsi Jawa Tengah, Muchdi, juga menyampaikan, pesan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk para Bupati dan Walikota, agar meningkatkan honor GTT/PTT setidaknya sesuai upah minimum daerah masing - masing. Usai memimpin Pemilihan Pengurus Cabang PGRI Kabupaten Blora.
"Tadi juga (Kemarin.red), juga telah saya sampaikan kepada Bupati Blora, terkait GTT/PTT, agar diberikan status yang jelas, agar mendapatkan tunjangan kesejahteraannya, sesuai standar upah minimum daerah, akan sangat mustahil, bila ingin meningkatkan mutu Pendidikan anak, bila gurunya saja tidak sejahtera. Dan ini sangat ironis, Pemerintah teriak - teriak kepada swasta atau pengusaha, untuk membayar upah buruh, sesuai UMK, sementara Pemerintah tidak melakukan yang sama pada GTT/PTT itu sendiri, saya harap, Pengurus PGRI baru, bisa membantu aktif, memperjuangkan hal ini juga," tandas Rektor Universitas PGRI Semarang ini. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar