HM. DASUM BAKAL PIMPIN DPRD BLORA

Rapat Tertutup hanya untuk internal Dewan untuk membahas unsur Pimpinan Dewan definitif dan Fraksi || Foto : Muji

Rapat Internal Dewan
BLORA, ME - Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Blora, rapat internal pembahasan, sekaligus penetapan usulan unsur Pimpinan Dewan definitif dilaksanakan. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sementara, HM. Dasum dari Partai PDI Perjuangan, didampingi oleh Mustopa, selaku Wakil Ketua Sementara dari PKB. Rapat yang digelar tertutup itu, dihadiri oleh seluruh anggota Dewan yang terpilih pada Pemilu 2019 yang sukses diselenggarakan pertengahan bulan April yang lalu. Disamping pembahasan pimpinan definitif DPRD Blora, juga ditetapkan fraksi - fraksi yang telah terbentuk, terdapat 7 (tujuh) fraksi, yang terdiri dari Fraksi PDIP (9), Fraksi PKB (8), Fraksi Nasdem (7), Fraksi PPP (5), Fraksi Golkar - Perindo (6), Fraksi Demokrat - Hanura (5) terakhir Fraksi PKS - Gerindra (5).

HM Dasum, Ketua DPRD Blora dari PDIP || Foto: Muji
Dasum Pimpinan DPRD
Berdasarkan Surat Keputusan dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Haji Muhammad Dasum, mendapatkan tugas untuk menjabat Ketua DPRD Blora untuk masa bakti 2019 - 2024. 

Setelah sebelumnya diusulkan 3 nama dari PDIP yaitu, Subroto, Lina Hartini dan HM. Dasum, yang juga sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Blora. Sementara unsur pimpinan yang lain, terdiri dari 3 Wakil Ketua, dari Partai PKB menunjuk Mustopa, Partai Nasdem, Sakijan dan Partai Golkar, Siswanto, Ketua DPD Partai Golkar Blora.

"Unsur Pimpinan Dewan dan Fraksi telah disepakati, kemudian akan diusulkan ke Gubernur Jawa Tengah, melalui Bupati Blora, tinggal menunggu hasilnya, sekitar 3 hari, setelah ditetapkan segera membentuk alat kelengkapan Dewan," ungkap Mbah Dasum, panggilan akrab politisi dari Desa Galuk itu.


HM Warsit, Ketua Fraksi Demokrat Hanura Blora || Foto: Muji
Setwan Diminta Profesional
Saat dimintai usul dan saran oleh Pimpinan Dewan, Haji Muhammad Warsit, langsung angkat bicara, terkait kinerja Sekretariat Dewan dan seluruh staffnya, agar bisa bekerja dengan professional dan mengikuti aturan Ketata Negaraan yang ada.

" Saya meminta jajaran Sekretariat Dewan untuk mengevaluasi kinerjanya, dalam melayani anggota Dewan dengan baik, dan mengikuti aturan Ketata Negaraan, contoh undangan rapat disampaikan melalui pesan whattapps, ini tidak benar, harus ada yang menyampaikan secara fisik suratnya, kemudian masalah pakaian, harus diberitahukan dan dibahas dengan DPR, bahannya kain apa, harganya berapa, penjahitnya bagus atau tidak, kami mohon agar transparan terkait keuangan di Sekretariat Dewan, dan kami minta kerjasama yang baik, kompak dan bersatu, untuk membangun Blora lebih baik, karena kita adalah Wakil Rakyat," tandasnya.
(Rome)

Posting Komentar

0 Komentar