"Pasca pelantikan 45 anggota Dewan, hasil Pemilu 2019, DPRD Blora harus segera tancap gas. Kelanjutan dari penetapan APBD Perubahan dan APBD Tahun 2020, hanya tersisa maksimal 2 - 3 bulan, sementara Alat Kelengkapan Dewan harus segera terbentuk, begitupun dengan persiapan Pilkada 2020. Semua bagaikan dikejar oleh waktu."
Foto : Roy Kurniadi, Pengamat Politik Kelas Warung Kopi |
BLORA, ME - Anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menjadi pemenang dalam Pemilu 2019 yang baru saja berakhir awal bulan April lalu, dengan meraih 9 kursi. disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meskipun raihan suara lebih banyak dari PDIP, namun hanya meraih 8 kursi. Partai Nasdem termasuk berhasil mencuri point, dengan strategi " Molimo " nya berhasil meraih 7 kursi, sukses menumbangkan Partai pemenang 5 tahun yang lalu, Golkar dan Demokrat yang masing - masing meraih 8 kursi, di Pemilu 2019 ini hanya meraih 5 (Golkar) dan 3 (Demokrat). Penurunan juga dialami oleh PKS (3 kursi) dan Gerindra (2 kursi). Tetap stagnan adalah PPP yang meraih 5 kursi.
Sementara Hanura hanya naik tipis, jauh dari ekspektasi, hanya meraih 2 kursi, namun masih untung karena pusatnya tidak lolos Parlement Treshould, tidak mampu menembus 4% suara sah nasional, berikutnya adalah Perindo, dapat 1 kursi, sementara PAN, kembali mengalami nasib yang sama, yaitu tidak dapat kursi satupun di Blora.
Pembentukan Fraksi - fraksi
Pasca pelantikan 45 anggota Dewan, hasil Pemilu 2019, DPRD Blora harus segera tancap gas. Kelanjutan dari penetapan APBD Perubahan dan APBD Tahun 2020, hanya tersisa maksimal 2 - 3 bulan, sementara Alat Kelengkapan Dewan harus segera terbentuk, begitupun dengan persiapan Pilkada 2020. Semua bagaikan dikejar oleh waktu. Dari kalkulasi diatas, pembentukan fraksi - fraksi terlihat ada proses tarik ulur kepentingan dari masing - masing Partai Politik, aroma perseteruan Pilpres pun masih tampak, meskipun itu sudah pasti akan dibantah.
Namun kembali pada pameo lama, "Dalam politik, tidak ada teman dan musuh yang abadi, selain kepentingan". Kepentingan apa? Satu pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab, kepentingan Pilkada 2020 nanti. Seperti kita ketahui telah ada 7 Fraksi di DPRD Blora, The Big Four, 4 Parpol membentuk Fraksi sendiri, berdasarkan perolehan kursinya, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan PPP, sementara yang lain adalah gabungan partai, yaitu Golkar - Perindo (6 kursi), Demokrat - Hanura (5 kursi) terakhir Gerindra - PKS (5 kursi).
Fraksi Menuju Koalisi
Kemudian, bila kita analisa kembali, hubungan antara deal - deal pembentukan fraksi, yang berkaitan dengan agenda koalisi untuk Pilkada 2020. Kemungkinan hanya ada 3 pasangan calon, seperti Pemilu 2015 kemarin.
Tiga koalisi itu, mewakili sebagai peraih kursi terbanyak, yaitu PDIP yang otomatis bisa mengusung sendiri pasangan calonnya, sementara itu PKB masih harus berkoalisi untuk memenuhi kuota pengusung bagi Arief Rohman yaitu minimal 9 kursi, namun masih sangat besar peluangnya untuk mencari koalisi Parpolnya, dengan Nasdem, atau Partai berbasis nasionalis lainnya.
Sementara inilah yang paling menarik munculnya poros ketiga, yaitu Demokrat - Hanura dengan Ketua Fraksinya, Warsit, politisi senior dari Menden (Kradenan) meski hanya memiliki 5 kursi, namun koalisi eks Prabowo - Sandi kemungkinan besar, masih dapat dibangkitkan kembali, untuk mengusung Bambang Susilo.
Menjadi Calon Bupatinya, dan wakilnya tentu harus orang yang memiliki sumber daya finansial yang cukup, untuk mengakomodasi perhelatan tersebut, untuk fight habis - habisan.
Siswanto dan Abu Nafi
Sementara itu, bagaimana dengan Partai Golkar? Posisi tawarnya sangat menguntungkan sebagai kuda hitam, gerakan yang masif dari sosok Siswanto, Ketua DPD Partai Golkar Blora, cukup mencuri perhatian untuk diperhitungkan duduk di kursi Blora 2, berkoalisi dengan poros manapun, namun harus diperhitungkan dengan tepat kemenangannya, karena harus melepas jabatannya sebagai anggota DPRD dan kandidat Wakil Ketua Dewan.
Begitu juga dengan Abu Nafi, perolehan kursi yang hanya 5, masih dibutuhkan tambahan koalisi, ini juga tidak mudah, karena mencari koalisi tidaklah semudah, membalik telapak tangan, bahkan dibutuhkan kompromi, bisa jadi penurunan grade, apabila berkoalisi dengan PDIP, karena PDIP hanya mengincar kursi Blora 1, sebagai pemenang Pemilu.
Meskipun bukan dari internal Partainya, dan beranikah Abu Nafi menempuh resiko untuk mundur sebagai anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah, yang baru saja dilantik kemarin, Rabu (4/9/2019), untuk itu mari kita amati bersama peta politik hari demi hari, agar kita sedikit "melek" untuk menentukan pilihan yang terbaik nantinya, sekali lagi ini hanya sebuah analisa. (Rome).
0 Komentar