BAGAIMANA MESTINYA PEJABAT ESELON 2 DI PEMKAB BLORA?

Oleh : Djati Walujastono
Kemarin Kamis 21 Maret 2019 sudah ditetapkan hasil seleksi kompetensi seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tertinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Blora tahun 2019. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan metode assessment center oleh Asessor lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Hari ini Jumat 22 Maret 2019 adalah Penulisan Makalah, dengan topik: optimalisasi tugas dan fungsi pejabat pimpinan tinggi pratama (sesuai dengan formasi yang dilamar) dalam mewujudkan masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermatabat. Kemudian Sabtu-Minggu 23-24 Maret 2019 adalah persentasi dan wawancara.

Dalam melakukan perekrutan pejabat baru eselen 2 di lingkungan pemkab. Blora walaupun dengan open bidding tetapi tidak ada calon diluar Blora. Keterbukaan ini patut dinilai positip, karena sudah menawarkan peserta dari luar Blora untuk ikut dalam rekrutmen pejabat eselon 2 , dimana hal ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Diharapkan prosedur yang di jalankan ini membawa dampak yang positip yaitu menjadi tanda pengarusutamaan pengangkatan pejabat berbasis merit system jadi benar-benar berdasarkan pertimbangan integritas, kualitas, loyalitas, efektifitas.

Disamping itu, diharapkan pejabat yang dipilih nanti bisa cepat menyatu dengan visi dan misi Bupati. Dengan begitu yang dipilih nanti bisa menjadi kaki, tangan, mata, dan telinga Bupati dalam menjalankan programnya, dia bisa mendengarkan aspirasi dari bawah, dia bisa mendengarkan perintah dari atas sehingga mereka bisa menjadi mediator yang pas dan baik.

Jika kita melihat kepimpinan bapak Djoko Nugroho ketika di periode pertama dan sekarang ini, pejabat yang kepilih nanti harus bisa menyesuaikan diri dengan karakter bapak djoko Nugroho yang inovatif, kreatif, agresif dan responsif. Sehingga pejabat yang dipilih nanti bisa bergerak dengan cepat, kreatif, inovatif dan responsif dalam menjalankan perintah Bupati, dan jangan pula kalau ada persoalan-persoalan sepele/simple tapi minta petunjuk Bupati, terus apa gunanya dipilih menjadi pejabat eselon 2 kalau tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan sepele/simple.

Sebagai wacana apabila kapasitas pejabat eselon 2 terpilih ternyata tidak sesuai harapan harus siap mundur atau turun eselon. Dengan demikian akan muncul kepala OPD yang berkompeten untuk mendukung visi dan misi Bupati. Dalam pemilihan pejabat ditempat lain, diharapkan calon kepala OPD sebelum ditetapkan dan dilantik agar menandatangani kontrak kinerja dan kesanggupan diberhentikan sewaktu-waktu apabila dipandang tidak bisa memenuhi kinerja yang diharapkan
Pejabat yang dipilih nanti harus punya karakter yang mumpuni agar mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapi saat memimpin di OPD, baik kendala dari luar maupun dari dalam. Selain karakter yang mumpuni, seorang pejabat eselon 2 juga harus mempunyai berbagai macam skill karena pejabat tersebut adalah ujung tombak dari OPD. Kemampuan berkomunikasi, bernegoisasi, mengambil keputusan dengan tepat, merangkul serta mendorong anak buahnya adalah deretan skill yang wajib dan harus dikuasai oleh pejabat eselon 2.


Tentang Penulis: Djati Walujastono, Ketua Dewan Riset Derah (DRD) Kabupaten Blora, dan Dosen Teknik Mesin di STTR Cepu

Posting Komentar

0 Komentar