RDP APKASI Serahkan 20 Rekomendasi Untuk Mendagri Dan DPR RI

Bupati Arief Rohman ikuti RDP APKASI untuk merumuskan 20 Rekomendasi yang diberikan kepada Mendagri dan DPR RI

"Bupati Blora Arief Rohman hadiri Rapat Dewan Pengurus DPP Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASi) atau yang disebut asosiasinya para Bupati se Indonesia, dalam rapat membahas 20 isu strategis dari persoalan gaji P3K hingga Pilkada"

Foto bersama Dewan Pengurus Pusat APKASI dengan Menteri Desa, Yandri Susanto

Rapat Dewan Pengurus APKASI

JAKARTA, ME – Selaku Pengurus teras DPP APKASI, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman menghadiri Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Raffles Jakarta, Kamis (5/3/2026). 

Agenda rapat atau pertemuan rutin yang digelar tahunan tersebut, menjadi forum yang  penting bagi para Kepala Daerah, untuk membahas sekaligus dalam upaya untuk memfinalisasi rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional XVII APKASI 2026.

Dalam rapat Dewan Pengurus APKASI tersebut, telah menyepakati sejumlah rekomendasi strategis, yang akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Penyerahan rekomendasi dilakukan oleh Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, bersama jajaran Pengurus kepada Mendagri yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Dalam Rapat Dewan Pengurus (RDP) I APKASI tersebut, membahas sedikitnya 20 persoalan strategis yang dihadapi 416 klKabupaten di seluruh Indonesia. Hasil pembahasan tersebut, kemudian dirumuskan menjadi 20 rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri serta Komisi II DPR RI.

"Ada 20 rekomendasi, tentang transfer keuangan daerah (TKD), tantangan fiskal Kabupaten, beban anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menekan APBD, kewenangan dan manajemen ASN di daerah, hingga wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD," jelas Bupati Arief, yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal APKASI.

Tantangan Pemerintah Daerah

Selain itu, APKASI juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Merah Putih di seluruh 416 kabupaten.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menekankan pentingnya percepatan pembangunan daerah tertinggal, melalui sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk penguatan tata kelola Pemerintahan Desa.

"Tantangan yang masih dihadapi daerah tertinggal, di antaranya keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mutu pelayanan dasar yang masih belum optimal." Ungkap Yandri.

Menurut Yandri, langkah strategis yang diambil para Kepala Daerah memiliki peran penting dalam memastikan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kemandirian desa di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa APKASI, merupakan wadah strategis untuk menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat. Ia mendorong para Bupati untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Mendagri juga mengingatkan, agar Pemerintah Daerah lebih aktif mengembangkan potensi wilayah masing-masing, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ekonomi daerah. (Hms/me)