"Pemerintah Kabupaten Blora menggelar sosialisasi sejumlah regulasi terbaru terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (10/3/2026)."
Sosialisasi Regulasi MBG
BLORA, ME - Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman para pelaksana program terhadap aturan terbaru sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG di daerah.
Sosialisasi dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora, Edi Widayat. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Camat selaku Ketua Satgas Kecamatan se-Kabupaten Blora,
Turut hadir, Perwira Seksi Teritorial Kodim 0721/Blora, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora, seluruh yayasan yang menaungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Blora, serta seluruh Kepala SPPG di wilayah Kabupaten Blora.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi terbaru yang mengatur penyelenggaraan program MBG. Ia juga menyoroti sejumlah aduan masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti oleh para pengelola SPPG.
“SPPG harus memahami bagaimana regulasi terbaru terkait program MBG dari Presiden Prabowo. SPPG juga harus segera memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jika belum memahami, bisa bertanya dan mencontoh ke SPPG yang sudah memiliki IPAL,” ujar Sri Setyorini.
Perhatikan.Menu MBG
Wabup Rini juga meminta agar berbagai keluhan masyarakat terkait menu MBG tidak lagi terjadi. Menurutnya, aspek kebersihan dan higienitas sudah menunjukkan perbaikan, namun kualitas sajian tetap perlu ditingkatkan.
“Jangan sampai ada lagi komplain dan aduan dari masyarakat terkait menu MBG. Saya mengapresiasi kebersihan dan higienitas yang sudah baik, tidak ada lagi laporan terkait temuan ulat. Namun masih ada komplain mengenai kelayakan sajian menu MBG, sehingga perlu segera diperbaiki agar program ini bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Setelah pengarahan dari Wakil Bupati, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi regulasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora Edi Widayat serta Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora, Artika Diannita.
Materi sosialisasi mencakup Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 78 Tahun 2025 tentang Anggota Pelaksana Harian dan Sekretariat Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG.
"Perpres Nomor 115 Tahun 2025 menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. Regulasi tersebut mengatur tata kelola program secara komprehensif mulai dari perencanaan, standar gizi, keamanan pangan hingga mekanisme pengawasan." papar Kadinkes Blora, Edi Widayat.
Kritik Pengamat Ekonomi
Di tempat terpisah, Pengamat Ekonomi dan Sosial Blora, Kurnia Adi menyatakan bahwa program MBG saat ini, sangat membebani keuangan negara, karena meskipun dibantah tidak.memotong anggaran Kementertian Pendidikan maupun Kementerian yang lain, namun pada kenyataannya Pemerintah Pusat melakukan pemotongan anggaran besar - besaran untuk Anggaran Transfer Ke Daerah, yang disebut sebagai efisiensi.
"Dalam sosialisasi tadi tampak jelas, bahwa Pemerintah Pusat memperluas penerima program MBG, yaitu untuk musafir atau perantau, kemudian siswa siswi Madratsah dan.Pondok Pesantren, maka kebutuhan pembiayaan itu akan semakin besar, padahal.kondisi keuangan negara oleh beberapa Pengamat Politik dan Ekonomi, menganggap program MBG adalah program.bakar - bakar duit, bukan investasi dan ironisnya kondisi geo politik akibat perang Iran versus Israel - Amerika Serikat bisa mempengaruhi ekonomi global, termasuk Indonesia," ujarnya.
Sementara di perdagangan domestik, terjadi kenaikan harga bahan - bahan makanan secars drastis, seperti harga telur ayam, daging, beras, cabe dan komoditas bahan makanan lainnya, tingginya permintaan akan tetapi barang tidak.ada, maka terjadi kenaikan harga barang yang tidak dapat terkendali dengan baik oleh Pemerintah.
:"Kami mau mengeluh kepada Pemerintah, harga - harga kebutuhan pokok terus naik , dan pasokannya tidak lancar, akibat adanya dampak perang itu dan diborong oleh , Pemerintah harus berhitung untung dan ruginya, apakah program MBG ini masih kuat didanai oleh APBN ke depannya, mengingat krisis ekonomi global telah mengintai, akibat pecahnya perang Iran versus Israel - AS, memicu harga minyak mentah dan Gas melonjak tinggi, karena rantai pasoknya mulai tersendat" ujarnya. (Rome)
0 Komentar