Kebijakan Efisiensi Anggaran
BLORA, ME - Dalam podcast yang digelar di kediaman Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdullah Aminuddin, pada Minggu sore (28/12/2025) kemarin, mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat tentang efisiensi anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, adalah upaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan dari Pusat hingga Daerah termasuk Dana Desa.
"APBN 2026 telah ditetapkan masing - masing anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) turun sekitar 15,8 % atau sekitar Rp. 370 Milyar dari tahun sebelumnya, adalah upaya dari Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Pak Purbaya Yudhi Sadewa ini, baiknya kita khusnudzon atau berprasangka baik kepada Pemerintah Pusat, adalah upaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan dari sebelum - sebelumnya, yang tujuannya untuk memperbaiki ekonomi negara kita, agar anggaran bisa diserap lebih baik, lebih efisien dan akuntabel, berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi rakyat," ujar Amin panggilan akrab politisi PKB yang juga Ketua Apindo Kabupaten Blora ini.
Abdullah Aminuddin berkeyakinan bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa akan melihat perkembangan dari dampak kebijakannya untuk mengerem pengeluaran APBN tahun 2026 itu, berjalan melalui pembelanjaan daerah yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan berhasil mensejahterakan rakyat.
"Saya yakin, Pak Purbaya ini punya strategi ekonomi yang bagus, dia akan lihat pengelolaan anggaran itu dibelanjakan benar - benar untuk meningkatkan perekonomian rakyat, dari percepatan penyerapan melalui belanja daerah, sehingga tidak ada lagi dana - dana penyerapan yang menumpuk di akhir tahun, dan saya yakin, bila penyerapan belanja daerah itu bagus, taruh kata dalam waktu satu semester tahun anggaran itu habis, Pak Purbaya akan siap menggelontorkan lagi anggaran di Perubahan, sesuai yang dibutuhkan Pemerintah Daerah, jadi kita harus tetap optimis" ungkapnya kembali.
Proyeksi Ekonomi Blora
Saat dikonfirmasi bagaimana peran Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah yang berasal dari Dapil Blora dan Grobogan ini, untuk membantu Pemerintah Kabupaten Blora dalam situasi perubahan kebijakan efisiensi anggaran ini, dapat berjalan dengan baik tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Blora, karena penyesuaian anggaran itu, otomatis mengurangi belanja Pemerintahan Daerah bahkan hingga Pemerintahan Desa.
Dengan efisiensi, terjadi penyisiran kebutuhan belanja daerah yang sebelumnya dinikmati oleh pelaku Usaha Menengah dan Besar, termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disinyalir akan terdampak, seperti penurunan anggaran rapat - rapat yang digelar di luar daerah, otomatis menggerus belanja perjalanan dinas dan penurunan pendapatan hotel - hotel, termasuk pengusaha kateringnya.
Selaku Ketua Badan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Blora, Abdullah Aminuddin yang juga pengusaha retail Galaksi Grup ini menyampaikan akan mengkaji bersama pengusaha - pengusaha yang ada di Kabupaten Blora ini, terkait dampak yang dirasakan akibat pelaksanaan kebijakan itu.
"Kita sebagai pengusaha akan mengkaji, apakah target pertumbuhan ekonomi tahun ini tercapai dengan peningkatan pendapatan dari para pengusaha, artinya efisiensi yang dibarengi dengan penyerapan anggaran yang lebih tepat dan cepat, akan menumbuhkan perputaran uang dan meningkatkan daya beli masyarakat, atau justru sebaliknya membuat mandek ekonominya, ini juga harus diantisipasi oleh Pemerintah Daerah, tapi saya yakin proyeksi ekonomi Blora bagus, karena infrastruktur jalan sudah mantap dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Blora, tinggalkan mengoptimalkan potensi yang ada di Blora, seperti pertanian, peternakan, kehutanan dan pertambangan migas" ujarnya. (Rome)
0 Komentar