"Pemkab Blora gelar rakor pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Blora, selaku Ketua Satgas Percepatan Program MBG di Blora"
Rakor MBG Blora
BLORA, ME – Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, selaku Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menegaskan pentingnya menjaga kualitas menu dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Program MBG bersama 49 mitra penyedia sarana penyelenggara pangan gizi (SPPG) di ruang pertemuan Setda Blora, Rabu (1/10/2025). Dalam arahannya, Wabup Sri Setyorini, menekankan agar menu untuk anak usia dini dan ibu hamil dibedakan sesuai kebutuhan gizinya.
“Menu untuk anak TK dan ibu hamil harus dibedakan. Saya tidak mau lagi menerima aduan terkait menu yang kurang layak. Mohon semua mitra berhati-hati dalam menyajikan makanan,” tegas Wabup.
Ia juga mengingatkan mitra agar memperhatikan kualitas bahan makanan, cara pengolahan, hingga penggunaan air bersih. Selain itu, saluran pembuangan juga diminta agar dijaga dengan baik supaya tidak mencemari lingkungan sekitar.
Harus Punya SLHS
Lebih lanjut, Wabup meminta seluruh mitra segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama operasional.
“Harapan kami, semua pemilik SPPG segera melengkapi persyaratan SLHS. Jika dalam satu minggu SK penetapan SPPG belum ada, dengan sangat menyesal operasional harus dihentikan sementara,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Blora sekaligus Sekretaris Satgas MBG, Edi Widayat, menjelaskan bahwa pihaknya banyak menerima laporan terkait pelaksanaan program MBG. Untuk itu, Satgas bersama Dinkesda akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dapur SPPG yang mendapat aduan masyarakat.
Menurutnya, percepatan penerbitan SLHS terus diupayakan, namun tetap harus melalui tahapan pelatihan dan pemenuhan persyaratan teknis maupun administrasi.
“Secara teknis, mitra harus memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan, hasil uji laboratorium sesuai standar baku mutu dari Labkesda terakreditasi, serta Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dari Tim Dinkesda,” jelasnya.
Pencegahan Keracunan Massal
Sebagai langkah pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB), Dinkesda menyiapkan beberapa upaya, antara lain:
1. Mendata SPPG yang belum mengikuti pelatihan keamanan pangan, belum memiliki SLHS, maupun belum melakukan uji laboratorium.
2. Melaksanakan IKL setiap bulan pada enam bulan pertama operasional SPPG.
3. Setelah enam bulan, IKL dilakukan berkala setiap dua hingga tiga bulan sekali.
Turut hadir dalam rapat, Kepala Staf Kodim 0721/Blora, Mayor Inf Bani, yang mengajak semua pihak menjaga amanah program pemerintah ini.
“Kita harus bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Mari kita jaga bersama agar pelaksanaan program berjalan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Kerjasama Dengan UMKM
Di tempat terpisah, Pemerhati Ekonomi dan Sosial Blora, Kurnia Adi menyampaikan apresiasinya atas pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program MBG dan responsnya terhadap pencegahan kejadian luar biasa yaitu keracunan massal, dan hingga hari ini di Blora belum ada temuan siswa yang mengalami keracunan massal tersebut.
Namun dirinya menilai pertumbuhan ekonomi di masyarakat berjalan stagnan, karena penyediaan bahan makanan masih kurang optimal menyerap produk lokal, salah satu contoh adalah telur dan ikan, masih disuplay dari luar daerah. Hal ini butuh pengkajian yang komprehensif dampak ekonomi yang bersumber dari lokal.
"Pemkab Blora perlu juga memikirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya program MBG ini, sudahkah meningkatkan perekonomian petani, peternak dan pegiat UMKM yang ada di Blora, terutama yang terdampak seperti kantin - kantin sekolah, ini harus dipikirkan alternatifnya, bisa dilibatkan dalam mensukseskan MBG, terutama untuk keamanan dan kecepatan distribusi pangan untuk siswa siswi kita" ujarnya. (Rome)
0 Komentar