Protes Kenaikan PBB P2
BLORA, ME - Gelombang demonstrasi yang memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan - perkotaan (PBB P2), ternyata juga terjadi di beberapa daerah lain, dan bisa jadi akan memicu di seluruh daerah se Indonesia, lalu kemana DPRD yang punya tiga fungsi sebagai bagian dari trias politika negeri ini, yaitu untuk mengawasi, membuat regulasi dan mengesahkan anggaran?
Pertanyaan warga itu, harus dijawab dengan tindakan evaluasi dan sekaligus inventarisasi di daerah masing - masing. Kenaikan PBB P2 diduga dilakukan bak operasi senyap, tak pernah dibahas dalam Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Anggaran Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara, maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan berjenjang dari Desa, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota, termasuk juga di tingkat Provinsi hingga Nasional.
Lalu bagaimana kenaikan tarif yang ugal - ugalan dan sekaligus mengagetkan rakyat itu dilakukan, jika dalam forum terbuka tidak dilakukan, siapa pun inisiator kenaikan itu, telah memicu kemarahan rakyat. Dan itu bukan tanpa sebab, karena rakyat sudah terpepet akibat kelesuan ekonomi, pemutusan hubungan kerja massal, menambah daftar tingginya angka pengangguran.
Beban Hidup Masyarakat
Dan di satu sisi beban hidup semakin tinggi, akibat kenaikan harga - harga sembilan bahan pokok, ditambah belitan hutang rentenir, akibat tidak teraksesnya kredit bank, sementara di sisi yang lain, ketimpangan ekonomi semakin besar, oleh korupsi yang merajalela, semua itu adalah masalah, yang semestinya disikapi dengan arif dan bijaksana oleh Penyelenggara Negara yang tergabung dalam trias politika.
Dengan alasan kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat, membuat Pemerintah Daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk memenuhi janji dan visi misi para Pemimpin Daerah, dan sialnya hal itu dilakukan dengan menaikkan pajak - pajak daerah, seperti Pajak Bumi Bangunan dan Pajak (PBB P2), dan retribusi - retribusi yang dianggap memberatkan oleh masyarakat, bukan dengan menggali potensi pengelolaan aset atau barang milik daerah yang ada dan mangkrak.
Selain dengan optimalisasi aset, kebijakan yang memudahkan masuknya investasi juga harus dilakukan, adalah kebohongan publik jika ada analisa gagalnya investasi, dikarenakan adanya gangguan oleh Ormas atau LSM, bahkan juga ada yang menuduh media, jadi penyebab investasi gagal masuk, yang sebenarnya terjadi adalah birokrasi yang kaku dan tidak kreatiflah, yang menyebabkan para investor ogah masuk ke daerah.
Investasi Jalan Tempat
Tapi ada juga investasi yang mudah masuk, tapi terkesan jalan di tempat, misalnya di sektor tambang migas dan nonmigas, termasuk di sektor agrobisnis, misalnya pemanfaatan lahan eks Pasar Induk Blora, yang telah memasuki tahap beauty contest selama 4 tahun, belum ada titik terang.
Sementara yang lahan eks lapangan golf Blora, masih dalam tahap pengkajian dan memerlukan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, uniknya aset tersebut tidak tercatat dalam aset Kementerian yang dimaksud, inilah anomali.
Di sektor pertambangan migas, sebenarnya terdapat potensi yang tinggi untuk mensejahterakan rakyat, yaitu optimalisasi sumur tua dan sumur rakyat, dan pemanfaatan gas alam untuk sambungan jaringan gas masyarakat, perlu kembali ditungkatkan dari 3000 menjadi 10.000 atau bahkan lebih, untuk mengurangi beban hidup warga di sektor energi.
Identifikasi Potensi Daerah
Penyediaan moda transportasi massal murah juga perlu diwujudkan, sehingga dapat memudahkan konektifitas perdagangan dan pariwisata antar desa, serta penegakan disiplin lalu lintas, untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas, yang ironisnya banyak menimpa anak - anak usia sekolah. Dan wilayah Kabupaten Blora yang tersebar di 16 Kecamatan, cukup ideal dan memiliki potensi untuk mengembangkan investasi ini.
Di bidang komunikasi dan informasi digital, tidak kalah maraknya, masuknya perusahaan - perusahaan provider jaringan internet yang ingin masuk ke Blora, harus disambut dengan sebaik - baiknya, selain mendapatkan PAD, ketersediaan jaringan internet yang merata dan murah, sangat dibutuhkan oleh masyrakat, agar dapat mengikuti digitalisasi ekonomi dan penyebaran informasi.
Di sektor pertanian dan peternakan, potensi hutan Blora bisa menjadi solusi, dapat meningkatkan perekonomian warga, selain untuk mencetak tenaga kerja padat karya, juga meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan tanaman industri yang bernilai ekonomi tinggi, termasuk untuk mendukung tanaman pakan ternak masyarakat. Kuncinya adalah identifikasi dan inventarisasi potensi daerah, bukan dengan pajakisasi. (Rome)
0 Komentar