IKLAN


 

DD Tahap 2 Belum Cair, Kades Se Indonesia Resah, Ancam Kembali Demo!

Pertemuan para Kepala Desa dengan Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng, bahas bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa melalui Bumdes

"Akibat terkendala aplikasi Opspam yang dikelola Kementerian Keuangan Pusat, Dana Desa tahap kedua tidak bisa cair, puluhan ribu Kepala Desa resah, dan ancam akan lakukan demonstrasi ke Jakarta"

Ketua Praja Apdesi Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto saat menemui Pengurus Forum Jurnalis Media Siber Indonesia (FJMSI) Kabupaten Blora

Keresahan Kepala Desa
BLORA, ME - Kepala Desa se Indonesia resah, pasalnya Dana Desa tahap kedua yang cair di pertengahan bulan september, hingga hari ini masih belum dapat dibelanjakan untuk menggarap proyek infrastruktur fisik dan pemberdayaan ekonomi ketahanan pangan di Desa yang berjumlah lebih dari 80.000 Desa.

Dana Desa yang berjumlah 60% dari pagu di masing - masing Desa itu, diinformasikan terkendala pencairannya akibat aplikasi Opspan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Pusat mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Hal ini membuat Muslih, Kepala Plosorejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora pusing tujuh keliling.

"Semestinya Dana Desa tahap kedua sudah bisa dicairkan pertengahan bulan lalu (september.red), lha sampai sekarang kok belum cair, padahal itu 60% dari pagu anggaran Dana Desa kami, informasi dari grup para Kepala Desa, dikarenakan ada gangguan di aplikasi Opspam, ini bikin kami resah dan mumet mas, proyek infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi mandek" ujar Muslih kepada Monitor Ekonomi melalui pesan whatsapp.

Ancam Demo Kemenkeu
Akibat dari kondisi tersebut, muncul usulan di kalangan Kepala Desa se Blora, bahkan diduga se Indonesia untuk kembali turun ke jalan, berdemonstrasi ke Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan penyebab gangguan aplikasi tingkat nasional itu. 

"Kita heran, bagaimana mungkin aplikasi tingkat nasional kok bisa rewel begitu, ini jelas menggamggu roda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa, kalo Dana Desa tidak bisa dicairkan, jangan - jangan ada sabotase, harus dicari jalan keluar, agar tidak terulang kembali!" tandas Muslih kembali.

Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto, juga mengakui terjadinya kelambatan pencairan Dana Desa tersebut akibat gangguan aplikasi tersebut di atas, saat ditemui oleh awak media dari Forum Jaringan Media Siber Indonesia Kabupaten Blora di Sidorejo.

Anomali Menteri Keuangan
Di saat yang sama, Pengamat Ekonomi dan Sosial Blora, Kurnia Adi merasa heran dengan lambannya penyerapan anggaran Dana Desa tahap kedua, yang diinformasikan karena aplikasi Opspam terganggu. Padahal Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa tetus mendorong percepatan penyerapan anggaran dan digunakan untuk belanja pemerintahan ditingkatkan.

"Ini adalah anomali, di mana Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa getol mendorong penyerapan anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, baahkan tidak segan - segan menarik anggaran yang tak terserap hingga akhir bulan oktober nanti, untuk dialihkan, tapi di sisi lain anggaran Dana Desa kok terkendala oleh gangguan aplikasi, padahal nilainya cukup besar jika benar seluruh Dess se Indonesia mengalami, bisa mencapai puluhan trilyun tak terserap, ada apa dengan negeri ini," ujarnya. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar