Rapat Paripurna DPRD
BLORA, ME - Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indobesia ke - 80 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, gelar rapat paripurna untuk mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang digelar secara rutin dan melalui siaran zoom, serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Blora, pada hari ini, Jumat (15/8/2025).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo melaporkan bahwa Pemerintah akan memperkuat perekonomian negara melalui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 yang sehat, untuk menjadi jangkar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bertekad tidak ada lagi defisit anggaran untuk membiayai pembangunan nasional.
Dalam RAPBN Tahun 2026, diproyeksikan belanja negara total sebesar Rp. 3.786,5 Triliun, dengan rincian belanja untuk Pemerintah Pusat sebesar Rp. 3.136,5 Triliun dan untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp.650 Triliun, dalam laporan nota keuangan tersebut, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%.
Efisiensi Anggaran Negara
Penguatan ekonomi nasional, dilaksanakan dengan optimalisasi aset - aset negara, pemanfaatan sumber daya alam dan pemungutan pajak - pajak yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan negara, dan efisiensi anggaran untuk pencegahan korupsi, yang menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, tindakan korupsi tersebut telah berakar di seluruh birokrasi di Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara.
Presiden juga menjelaskan dampak efisiensi tersebut berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar lebih dari Rp. 300 Triliun, yang akan digunakan untuk membiayai program - program nasional, yaitu makan bergizi gratis untuk anak sekolah, pondok pesantren, lansia dan ibu - ibu hamil, dan program untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat, serta proyek strategis nasional lainnya.
Selain itu, penguatan ekonomi juga dilaksanakan dengan mewujudkan kemandirian pangan, kemandirian energi, stabilitas nasional melalui penguatan pertahanan dan keamanan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan kekayaan negara melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, yang memiliki aset sebesar 1000 Milyar US Dolar, atau sekitar Rp. 16.500 Trilyun, yang berasal dari aset - aset akumulasi Badan Usaha Milik Negara. Dan kata Presiden Prabowo, harusnya negara bisa mendapatkan deviden atau pemasukan minimal 50 Milyar US Dollar.
Soroti Kinerja BUMN
Dengan tegas, mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Jokowi ini, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Negara yang tidak dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan negara, tapi belanja gaji jajaran Komisaris dan Direksinya tetap tinggi, sehingga membebani keuangan negara. Presiden Prabowo meminta untuk dievaluasi jumlah Komisaris dan Direksinya, serta menghentikan belanja tantiem, alias dihapuskan.
Di hadapan Pimpinan dan Anggota DPR/MPR RI dan Mantan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, dan Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyampaikan dengan tegas, bagi yang tidak setuju dipersilahkan untuk berhenti dari jabatan Komisaris dan Direksi BUMN, saat itu juga. Dirinya juga berharap Danantara bisa melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah untuk kesejahteraan rakyat, dengan target pendapatan negara sebesar USD 50 Juta.
Pada RAPBN 2026, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp. 3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8% dibanding outlook 2025. Belanja negara yang direncanakan sebesar Rp. 3.786,5 triliun, naik 7,3% dari tahun 2025.
Sementara defisit anggaran dijaga pada level 2,48% terhadap PDB, dengan kebutuhan pembiayaan anggaran sebesar Rp. 638,8 triliun. Presiden akan meningkatkan pembangunan melalui optimalisasi BPI Danantara Indonesia dalam mengelola seluruh BUMN melalui skema kerjasama dan bersinergi dengan sektor swasta nasional maupun global.
Transfer Daerah Turun
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa RAPBN ini, adalah arsitek ekonomi pertama pada pemerintahannya. Dirincikan sebagai berikut, belanja pemerintah pusat tahun 2026, difokuskan pada belanja prioritas seperti makanan bergizi gratis (MBG), kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga subsidi energi.
Sementara itu, transfer ke Daerah pada RAPBN 2026 diajukan sebesar Rp 650 triliun, atau turun Rp 269 trilun dari APBN 2025. Ini adalah anggaran transfer daerah terendah sejak 2015. Penurunan transfer daerah ini, diduga untuk melanjutkan upaya efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun ini (2025.red).
Penurunan transfer daerah ini, diharapkan tidak menimbulkan permasalahan bagi daerah dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) masing - masing, dengan melakukan pemungutan pajak yang memberatkan bagi masyarakat, misalnya dengan menailkan tarif pajak - pajak dan retribusi yang berlaku di masing - masing daerah.
Maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan PAD dengan menggali potensi - potensi yang ada, dengan mengoptimalkan BUMD. Oleh karena itu, inventarisasi potensi masing - masing daerah, dari desa sampai ke Kabupaten/Kota hingga Provinsi bisa menjadi kunci untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah masing - masing. (Rome)
0 Komentar