"Meningkatnya produksi dan perdagangan rokok ilegal tahun ini yaitu 6,8% atau sekitar Rp. 21 Trilyun lebih secara nasional, membuat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai type Madya Kudus harus bertindak, dengan gelar sosialisasi gempur rokok ilegal bersama Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blora dan para insan media pers, baik cetak maupun on line."
Sosialisasi Cukai Tembako
BLORA, ME - Kepala Divisi Penegakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai type Madya Kudus, Jawa Tengah, Budi menyampaikan bahwa produksi dan peredaran rokok ilegal secara nasional meningkat dari 5% menjadi 6% lebih, dan berdampak merugikan keuangan negara dari setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar lebih dari Rp. 21 Triyun. Hal itu disampaikan saat gelar sosialisasi ketetapan di bidang cukai tembakau tahun 2024, yang digelar bersama Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Kabupaten Blora dan insan pers media di Kabupaten Blora.
"Kami meminta agar para media pers ikut berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal atau rokok yang tidak menggunakan cukai yang sah, karena itu merugikan keuangan negara di sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), nilainya lebih dari Rp. 21 Trilyun, atau tahun ini naik dari tahun sebelumnya menjadi 6 %, sebelumnya hanya 5%, mohon sinergitas kita tingkatkan untuk menambah keuangan negara, karena cukai tembakau tersebut adalah pendukung dana pembangunan kita," ungkapnya.
Dampak negatif peredaran rokok ilegal selain merugikan keuangan negara adalah kerugian keekonomian masyarakat, akibat dari persaingan usaha industri rokok yang tidak sehat, atau tidak adil, antara produsen rokok ilegal dengan industri produksi tembakau yang resmi, dapat menimbulkan kelesuan, apabila itu terjadi bisa mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, artinya menimbulkan pengangguran, tingginya pengangguran akan memicu kemiskinan.
"Kalau masyarakat banyak yang nganggur, maka timbul kemiskinan, akibat miskin tingkat kriminalitas akan naik,sehingga stabilitas ekonomi dan keamanan terganggu, jadi ini banyak dampak negatifnya, baik secara ekonomi maupun stabilitas negara," papar Budi kembali.
Penyaluran DBH CHT
Selain untuk membiayai pembangunan, cukai tembakau tersebut juga disalurkan ke daerah penghasil produk tembakau dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar 3% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) pasal 114 ayat (1). Untuk Kabupaten Blora memperoleh sebesar Rp. 20 Milyar, yang penggunaan atau penyalurannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu 50% untuk Kesejahteraan Masyarakat, kemudian 40 % untuk bidang Kesehatan, dan sisanya 10% untuk bidang penegakan hukum.
Satu program penyaluaran DBH CHT terbesar yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Blora adalah sosialisasi terkait cukai tembakau adalah melalui pementasan seni dan budaya, sosialisasi tatap muka dan penayangan iklan gempu rokok ilegal, yang tahun ini hanya menganggarkan untuk 5 media cetak saja.
"Tahun ini hanya dapat Rp. 400 Juta saja, dan untuk iklan sosialisasi di media cetak hanya untuk 5 media saja, monggo bisa bergiliran untuk tahun berikutnya, yang belum pernah dapat bisa mengajukan tahun depan," ungkap Pratikto, Kepala Dinkominfo Blora.
Penanganan Krisis Air
Sosialisasi ditutup oleh Bupati Blora, Arief Rohman yang hadir menyusul di Resto Joogreen, Seso, pada hari ini Kamis (5/9/2024), dirinya menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan media yang hadir atas peran aktif dalam menciptakan kondusifitas daerah jelang Pemilihan Kepala Daerah, dirinya pun mengajak para pelaku media untuk membantu Pemerintah Daerah dalam upayanya penanganan krisis air yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Blora.
"Saat ini banyak wilayah kita mengalami krisis air, aklibat kemarau panjang ini, saya berharap para wartawan media pers untuk bisa aktif memberikan laporan, wilayah mana saja yang membutuhkan bantuan air bersih, bisa disamapikan ke BPBD Kabupaten Blora, agar dicatat dan ditindaklanjuti untuk mendapatkan droping air bersih," ujarnya.
Selain terkait air bersih, Bupati Arief juga menjanjikan akan mengajak para wartawan di Blora untuk studi banding terkait bidang pertanian dan peternakan di Kabupaten Bogor, yang diagendakan setelah Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan. dengan studi banding tersebut, Bupati berharap para wartawan bisa ikut melaporkan bagaimana cara bertani dan berternak agar sukses, dan bisa ditularkan kepada masyarakat petani di Blora.
"Usai Pilkada saya ingin mengajak para insan pers media di Blora untuk jalan - jalan di Bogor, kita lihat dan studi banding terkait teknologi pertanian dan peternakan di sana, kemudian ditularkan kepada para petani dan peternak di Blora, kalau perlu wartawan juga ikut jadi petani dan peternak, jadi klop bisa ngajari karena juga nglakoni," pungkasnya. (rome)
0 Komentar