Menakar Persaingan Pilkada Blora 2029

    Para Pengurus DPC Partai Banteng Blora

Musancab PDIP Blora

Panasnya mesin - mesin partai politik peserta pemilu 2029, mulai terasa di Kota yang terkenal sebagai penghasil migas dan kayu jati nomor satu di dunia ini. Meskipun ada perubahan skema di pemilihan kepengurusan tingkat DPC atau DPDnya, yang ditarik secara kolektif oleh DPP melalui DPW.

Jadi dari bawah hanya mengusulkan nama, selanjutnya fit and proper testnya dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partainya. Semangatnya mungkin untuk mengurangi politik biaya tinggi, melalui perampingan skema pemilihan, tapi belum tentu juga, walahualam, yang pasti itulah skema yang teejadi saat ini.

Oke kita masuk saja di perhelatan  Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Partai berlambang "Banteng Mencereng" yang megah dan ekslusif kemarin sore, Jumat (22/5/2026) yang digelar di GOR Mustika Blora, persiapan yang tidak main - main itu dimulai dengan penasangan ribuan bendera merah di kanan kiri menuju tempat perhelatan akbar itu.

Suasana megah juga terlihat di dalam gedung gelanggang olahraga itu, dikelilingi dengan ornamen merah dan hitam warna dominan Partai yang dipimpin Megawati Sukarnoputri itu, dan dengan protokoler yang ketat, rapat Musancab digelar secara tertutup, hanya untuk peserta yang diundang terdiri dari kader, pengurus dan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten, dikawal ketat oleh Satgas Partai Banteng Mencereng, yang siaga di tiap pintu masuk.

Disiplin Menata Organisasi

Dari kondisi itu, bisa digambarkan keseriusan PDIP untuk mensterilkan dan mengkhidmatkan seluruh rangkaian acara hingga selesai, yang poin utamanya adalah upaya membangkitkan kembali kemenangan Pemilu 2029 ke depan, meskipun mengelak saat dikonfirmasi terkait Pilkada dan Pilpresnya, dengan alasan fokus menata organisasi dari PAC hingga Ranting atau Anak Ranting.

Pergerakan politik Banteng Blora di bawah kepemimpinan Andita Nugrahanto memang tidak bisa dianggap enteng, dengan menanamkan jargon ideologisnya yaitu tegak lurus pada Ketua Umum DPP, Setia Pada Pancasila dan UUD 1945, dan jargon - jargon bawahnya yang tidak kalah militannya, yaitu jargom "Biar Gepeng Tetap Banteng" adalah bentuk kesetiaan para kader mereka untuk memenangkan agenda politik nasional maupun daerah.

PDIP Blora menargetkan rebut kembali kursi Ketua DPRD Blora, melalui kepemimpinan baru yaitu Andita Nugrahanto, yang notabene adalah pemain baru di kancah politik, pengusaha paving itu berhasil duduk di kursi Dewan Blora dari Dapil Blora 1, pada Pemilu 2024 yang lalu, setelah itu melejit duduk menjadi Ketua DPC PDIP menggantikan HM Dasum yang merupakan polisi paling senior di partai berkaos merah hitam ini. 

Jadi pergerakan cepat melejitnya Andita ini, bukan tidak mungkin adalah untuk mempersiapkan kadernya untuk bertarung di Pilkada ke depan, pasalnya beberapa kali calon PDIP kalah dalam pertarungan tersebut, dan jelas ini pun dibaca oleh partai lain, termasuk PKB yang punya agenda sama, ingin bertahan sebagai pemenang setelah rezim Arief Rohman berakhir, siapa yang bakal diajukan menjadi calon Bupati Blora ke depan.

Kans Kemenangan Pemilu

Selanjutnya mari kita ukur kans kemenangan PDIP di Pemilu ke depan, kondisi ini butuh kecerdasan politisi yang duduk di kursi Pengurus Partai dalam melihat situasi terkini masyarakat atau rakyat, situasi ekonomi yang tumpang tindih ego antara fakta dan teori dari Pemerintah dan kacamata Pengamat Ekonomi, harus bisa dilihat faktanya oleh para Pengurus dan Kader PDIP di lapangan, dan itu dibutuhkan keberanian bersikap untuk membela kepentingan rakyat banyak.

Dibutuhkan keberanian membuka data antara hasil dan fakta dari program strategis nasional yaitu MBG dan Kopdes/Kel tidak menguntungkan bagi rakyat, justru membangkrutkan ekonomi bagi swasta dan pelaku umkm, karena serapan APBN tersentral di dua proyek strategis nasional itu, sehingga mengakibatkan pemotongan anggaran kementerian dan transfer ke daerah, dan ironisnya dugaan korupsinya pun gila - gilaan di dua Proyek Strategis Nasional itu.

Itulah kans untuk memenangkan pertarungan  politik itu, kemampuan berbicara tentang kemerosotan ekonomi rakyat, mandeknya pembangunan daerah dan gelombang pemutusan hubungan kerja, termasuk pembatasan pegawai non ASN hinga 30%, sementara Pemerintah Daerah terlanjur membuka kran Pegawai Pemerintah dengan  Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, selain itu turut mandeknya pelayanan kesehatan gratis atau BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan jutaan itu. Semua itu adalah kunci, untuk memenangkan kembali kursi yang pernah hilang, mampukah para politisi banteng Blora menerjemahkan itu semua? (Rome)