IKLAN


 

Bupati Arief Dipanggil Ke Istana Negara Lagi, Ada Apa?

Bupati Blora Arief Rohman (Batik hijau) menjadi salah satu penerima Digital Government Award 2024 dari Presiden Jokowi, bersama Kepala Daerah lain

"Bupati Blora Arief Rohman dipanggil ke Istana Negara, untuk menerima penghargaan dari Presiden Jokowi sebagai salah satu Kabupaten dengan Indeks SPBE yang meningkat signifikan"

Pengarahan Presiden Jokowi agar SPBE lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat bukan sebaliknya

SPBE Summit 2024
𝗝𝗔𝗞𝗔𝗥𝗧𝗔 - Dinilai berhasil menggerakkan peningkatan indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara signifikan, Bupati Blora, H. Arief Rohman, Senin (27/5/2024) siang  diundang ke Istana Negara.
 
Tercatat, ada 58 kabupaten terbaik pelaksana SPBE 2024 se -Indonesia. Untuk Jawa Tengah sendiri, ada 22 Kabupaten yang terpilih, termasuk diantaranya Blora.  Ini menjadi bagian yang terbanyak dibandingkan Provinsi lain.
 
Undangan dari istana itu dalam rangka mengikuti acara SPBE Summit 2024 yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Digital Government Award 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia (INA Digital - Indonesia Terintegrasi).
 
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hingga Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung RI.
 
Indeks SPBE Naik
Indeks SPBE Blora meningkat signifikan dari 416 Kabupaten se Indonesia. Untuk tahun 2022 indeks SPBE Blora masih 2,06,  dan naik signifikan pada 2023 kemarin menjadi 3,27.  Dengan demikian indeks naik sebesar 1,21.
 
"Semoga capaian ini terus menginspirasi jajaran birokrasi pemerintahan, khususnya di Kabupaten Blora. Agar kedepan bisa terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan berbasis digital," ujar Bupati yang akrab disapa Mas Arief ini.
 
"Ayo Sesarengan mBangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Blora yang lebih baik. Blora Pasti Bisa...!!," tegasnya.
 
Dikemukakan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mudah, cepat, murah dan terintegrasi.
 
Pelayanan Lebih Baik
Presiden Jokowi, dalam arahannya mengapresiasi banyaknya peningkatan pelaksanaan SPBE baik di lembaga Kementerian hingga pemerintah daerah.
 Tapi Presiden Jokowi juga menekankan agar SPBE yang dilaksanakan tersebut, bukan justru mempersulit masyarakat.

"Kehadiran birokrasi pemerintahan harusnya melayani. Bukan justru mempersulit, dan bukan memperlambat. Yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat dan kemudahan urusan masyarakat," ucap Presiden Jokowi.
 
Oleh sebab itu, Presiden menekankan pentingnya satu data, agar dilakukan penyederhanaan birokrasi, sehingga seluruh layanan dapat terintegrasi, tidak tumpang tindih.
 
"Satu data untuk semua, jangan bilang data ini milik lembaga ini. Data itu milik lembaga sana. Buang jauh ego sektoral. Jangan ada lagi aplikasi aplikasi yang membingungkan, semuanya harus diintegrasikan jadi satu. Bayangkan di Indonesia ini lebih dari 27 ribu aplikasi, bahkan ada satu Kementerian yang punya 400 aplikasi. Ruwet, bahkan ada yang saling tumpang tindih. Harus diselaraskan diintegrasikan, sehingga bisa meningkatkan daya saing nasional," lanjut Presiden.
 
Dorong Hingga Desa
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dan Sosial Blora, Kurnia Adi menyampaikan apresiasinya atas prestasi yang diraih oleh Kabupaten Blora di bawah kepemimpinan Arief Rohman - Tri Yuli Setyowati, di bidang digitalisasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.

"Kita harus apresiasi raihan prestasi Blora tingkat nasional, seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, SPBE harus memudahkan masyarakat bukan untuk mempersulit, dan harus didorong cakupannya hingga ke Pemerintahan Desa, Blora Smart City harus mencapai Desa Smart Village, persiapkan fasilitas dan SDM dengan sebaik - baiknya," ujarnya.

Harus diakui di OPD belum berjalan dengan sepenuhnya untuk bisa diakses langsung oleh masyarakat, kalau antar OPD dengan Pemerintahan mungkin sudah berjalan, tapi untuk mengakses program dari OPD ke masyarakat masih sulit diakses. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar