Mutasi Yang Menggegerkan
BLORA, ME - Mantan Kepala Sekolah Balun 3, Cepu, Sintong Joko Kusworo pantas saja meradang dan bersuara keras saat beraudiensi dengan Komisi D DPRD Blora dan para stakeholder Pemkab Blora, yang terdiri dari Asisten 1 Setda Bidang Pemerintahan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Blora, di Ruang Rapat DPRD Blora, Senin pagi (11/4/2022) kemarin.
"Kami ini seperti orang yang dibuang saja, bayangkan saya dari SD Balun 3 Cepu, yang memiliki murid 400 lebih, dan telah berupaya dengan keras memajukan pendidikan anak bangsa, harus dimutasi di SD Nglebak, Kradenan, dengan jarak yang harus kami tempuh 100 kilometer setiap hari, itupun harus lewat Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, karena jalan kita sangat rusak parah, sehingga harus menempuh waktu 1,5 jam dari rumah, dan ada banyak cerita - cerita dari rekan kita sesama Kepala Sekolah, yang dimutasi jauh dari sebelumnya," ungkapnya dengan keras.
Hal itu diungkapkan juga oleh Maji, Pengurus PGRI yang lain, meskipun sudah pensiun dari Kepala Sekolah, yang mendengar keluhan dari koleganya, para Kepala Sekolah yang merasa "dibuang" ke lokasi yang jauh, dengan kriteria yang juga diduga karena dampak Pilkada, bukan karena promosi atau reward atas prestasinya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang sama.
"Memang saat kita pertama masuk sebagai pegawai negeri, harus siap ditempatkan di mana saja, itu menjadi sumpah janji kita, mengabdi kepada Nusa Bangsa, akan tetapi kalau sudah mengabdi berpuluh - puluh tahun, bahkan mau pensiun dalam hitungan bulan, harus dimutasi yang jauh, ini justru tidak membuat anggota kami sejahtera, bahkan mengakibatkan sakit, kami minta untuk dievaluasi kembali, demi mewujudkan pendidikan yang maju, unggul dan berdaya saing," tandas Maji.
Pemkab Siap Evaluasi
Mendengar seluruh curahan hati tersebut, baik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Aunur Rofiq, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Heru Eko Wiyono, dan Asisten 1 Sekda Blora Bidang Pemerintahan, Irfan Iswandaru, serta disaksikan dan siap dikawal oleh Komisi D DPRD Blora, yang hadir dalam rapat audiensi tersebut, bersepakat akan menyampaikan kepada Bupati Blora, untuk mengkaji kembali, sebagai bahan evaluasi.
"Memang mutasi dan pengangkatan itu adalah hak dan kewenangan Bupati untuk pemerataan kualitas pendidikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan, tapi kami akan sampaikan kepada Bapak Bupati, dan segera saja kita bahas mekanisme evaluasinya, mari kita sepakati bersama Pengurus PGRI, dan segera saja disusun pola karier sebagai pedoman dalam monitoring evaluasi nantinya, untuk sementara ini dilakoni dulu, karena sudah ada SKnya," ujar Heru Eko Wiyono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Blora, kepada para awak.media usai audiensi di DPRD Blora kemarin.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Aunur Rofiq pun berjanji akan menindaklanjuti hasil audiensi tersebut, dan akan mengagendakan kembali pertemuan dengan Bupati untuk berdialog terkait hal tersebut, termasuk juga Asisten 1 Sekda Bidang Pemerintahan, Irfan Iswandaru, yang akan segera melaporkan kepada pimpinan yaitu Sekretaris Daerah.
"Kami sangat menghargai dan mengapresiasi DPRD Blora, yang mau memfasilitasi kami untuk beraudiensi dengan Pemkab, selanjutnya kami akan menunggu implementasi dari hasil audiensi ini," tandas Sintong, yang juga Ketua PGRI Kabupaten Blora ini. (Rome)
0 Komentar