IKLAN


 

Pemerintah Desa Kelimpungan Hadapi Pandemi Covid

Kondisi Rumah Sakit penuh pasien yang terpapar covid 19

"Pemerintah Desa bisa kelimpungan menghadapi pandemi Covid 19, penyebabnya adalah leletnya pencairan Dana Desa dan kasus warga terpapar yang melonjak"

Lonjakan Kasus Covid
BLORA, ME - Memasuki pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat ini, Pemerintah Desa semakin merasa tertekan, hal itu disebabkan oleh melonjaknya warga yang positif terpapar Covid 19. Dan diperparah dengan angka kematian warga, yang sebagian besar diduga akibat terpapar virus yang lebih ganas dari sebelumnya.

Sementara itu, Rumah Sakit pun tidak mampu menampung, akibat bed occupansy ratio penuh, namun meski sudah mendapat perawatan, masalah kembali terjadi dengan stok ketersediaan oksigen yang terus menipis. Dan hal itu, berakibat fatal, dengan banyaknya kematian dari pasien yang terkonfirmasi positif Covid 19.

Pemulasaran Jenazah
Akibat tingginya angka kematian, baik yang berasal dari Rumah Sakit, atau yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, juga menimbulkan persoalan tersendiri, terkait kesiapan tim pemulasaran jenazah, yang harus menjalani sesuai protokol penanganan Covid 19, harus ada tim tersendiri. Sementara, jumlahnya sangat terbatas, tidak semua orang tertarik untuk menjadi tenaga pemulasaran jenazah bagi orang yang terpapar Covid 19.

Kalau di fasilitas kesehatan saja terbatas, bagaimana dengan kondisi di Desa. Salah seorang Kades mengungkapkan, kalau dulu warga, tidak masalah memakamkan orang yang diduga terpapar Covid, karena belum seganas sekarang, bahkan ada kasus tidak percaya dengan Covid.

"Tapi sekarang, begitu banyaknya orang yang meninggal, karena terpapar Covid, warga jadi takut untuk memakamkan, sehingga jenazah harus menunggu lama proses pemakamannya, dan itu karena tidak ada tim pemulasaran khusus, yang juga membutuhkan APD khusus, sementara anggaran belum cair sampai sekarang, kita gak bisa beli itu, terpaksa berhutanglah, kalau ada penyedianya" ungkapnya kepada Monitor Ekonomi.

                       Hadi Suhartono

Anggaran Harus Kuat
Masalah yang lain juga muncul, untuk warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing - masing. Tim Satgas Covid Desa, yang telah terbentuk dalam program PPKM Mikro, rupanya tidak efektif, bisa dikatakan hanya simbol saja, karena senyatanya, tingkat kedisiplinan warga menjalani 5 M, sudah tidak dijalankan. Artinya tidak ada sosialisasi yang berkelanjutan pasca lebaran.

Sementara untuk pengawasan warga yang menjalani isolasi mandiri juga kurang, karena para tenaga kesehatan sedang fokus menjalankan program Vaksinasi masal, untuk penanganan Covid itu sendiri. Maka tidak heran, banyak juga warga yang meninggal di rumah, saat menjalani isolasi mandiri. Ini menjadi persoalan tersendiri di Desa. Karena tidak memiliki relawan atau tim pemantau, dan itu sekali lagi, karena keterbatasan dana. 

"Bahkan mirisnya Pemerintah Desa saja bingung, bagaimana mengurusi bantuan makanan untuk warganya, yang sedang menjalani isolasi mandiri. Padahal katanya ada refocusing anggaran 8%, lalu kemana dana itu? Digunakan untuk apa?" tanya Hadi Suhartono, aktifis pemantau kebijakan Pemerintah.

Tim Yang Kompeten
Solusinya adalah menurut Hadi, Pemerintah Desa harus bentuk Tim Satgas Desa yang benar - benar kompeten, untuk mengurusi warganya dalam penanganan Covid ini, dan itu harus didukung anggaran yang kuat dan besar. Untuk memfasilitasi kegiatan ini, baik kompetensi maupun peralatan penunjang lainnya.

"Gunakan semua potensi yang ada, Bidan Desa, personil Hansip, Tim Penggerak PKK, Kader Posyandu, bisa ikut bikin dapur umum, untuk memenuhi kebutuhan makanan, karena kalau dalam bentuk bahan sembako, belum tentu mereka sempat memasaknya, karena kondisinya yang lemah, lebih baik dijamin makanan jadi saja, pendeknya anggaran tersebut, sebaiknya diutamakan untuk mereka yang terpapar dan tim penanganan," paparnya.

Posting Komentar

0 Komentar