Wabup Arief : "Jangan Sampai Ada Warga Tidak Bisa Makan"

 

Wabup Arief pimpin langsung Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan warga Blora

Rakor Data Kemiskinan

BLORA, ME - Bupati terpilih hasil Pilkada 2020, pada Selasa siang (19/1/2021), memimpin Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan dan SLRT bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan didampingi Sekretaris Daerah, Komang Gede Irawadi, Kepala BAPPEDA, Free Bayu Alamanda dan Kepala Dinsos P3A, Indah Purwaningsih.

Dalam rapat yang digelar di Aula BAPPEDA tersebut, Arief Rohman mengajak seluruh anggota TKPKD agar segera menyusun gebrakan dan terobosan baru untuk membantu warga miskin Kabupaten Blora yang jumlahnya pada akhir 2020 kemarin naik akibat dampak pandemi COVID-19. 

"Gebrakan dan terobosan harus dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang masih masuk kategori miskin. Ayo kita coba terobosan seperti Tim Gertak Trenggalek dan Sleman yang program kerjanya sudah diakui secara nasional untuk menekan kemiskinan daerah. Kita pelajari bersama, agar kedepan bisa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ucap Arief Rohman. 

Wabup Arief berdiskusi dengan para Kades usai Rakor Pemutakhiran Data Kemiskinan

Lanjutkan Janji Kampanye

Wabup Arief juga menyampaikan, akan melanjutkan janji kampanye dan visi misinya bersama Bupati Djoko Nugroho, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sudah bisa langsung dikerjakan, termasuk penekanan angka kemiskinan yang naik akibat pandemik Covid 19 ini.

"Kita langsung lanjutkan langkah, sesuai dengan RPJM, infrastruktur jalan akan menjadi prioritas, karena saya yakini, infrastruktur yang baik, dapat meningkatkan perekonomian, termasuk menekan kemiskinan, untuk itu hutangpun saya akan lakukan untuk wujudkan ini," tandasnya.

Selain itu, Wabup Arief juga mengajak kepada Pemerintah Desa untuk bersinergi dengan Pemkab, dengan tujuan yang sama, yaitu menanggulangi kemiskinan, yang masih banyak terdapat di Desa.

"Jangan sampai ada rakyat kita yang tidak bisa makan. BAZNAS kita optimalkan lagi, untuk ASN zakatnya terus diupayakan sebesar 2,5 %. Nanti untuk membantu bedah rumah, penanganan rakyat miskin sakit, dan bantuan modal kerja warga miskin," tambah Arief Rohman. 

Kades Bejirejo, Sri Suprihatin

Isu Validasi Data 

Sementara itu, Sri Suprihatin, Kepala Desa Bejirejo, Kecamatan Kunduran menyampaikan persoalan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang tidak sesuai dengan usulan yang diajukan, dan meminta agar tidak mepet waktu pengumpulan datanya.

"Kami sebagai Kepala Desa sudah berulangkali melakukan verifikasi dan validasi data, akan tetapi mengapa tidak berubah, bahkan tetap seperti data DTKS tahun 2011, ini jelas membenturkan kami dengan warga kami, dan mohon agar pengumpulan data verval tersebut tidak mepet, hanya diberikan waktu hanya tiga hari, minta diperpanjang 10 - 15 hari," ujarnya. 

Agung Heri Susanto

Di saat yang sama Ketua APDESI Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto menyampaikan gagasannya untuk membuat suatu program aplikasi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan akurat dengan kondisi kemiskinan secara nyata.

"Kami mencoba menangani data kemiskinan dengan menggunakan aplikasi yang berbasis digital dan geo spasial dengan citra satelit, yang bisa memotret langsung kondisi real time warga miskin kami, sekali klik kita bisa tahu kondisi rumahnya, jadi akurasinya tepat sasaran," ungkap Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban ini.

Menghadap Menteri Sosial

Menanggapi hal itu, Wabup Arief mengajak semua stakeholder turun tangan, saling bersinergi baik ide gagasan maupun inovasi aplikasi terkait data kemiskinan, agar disinkronkan antara Pemkab dan Pemerintah Desa, untuk solusi terbaiknya.

"Data menjadi kunci, untuk segera diperbaiki dan terus diupdate. Penyusunan data kemiskinan berbasis RT, dimulai dari lingkup sosial paling bawah. Pendamping dari semua OPD agar membantu dan mengawal sesuai kriteria yang telah disepakati bersama. Setelah basis data riil terpenuhi, nanti kita bersama sama menghadap Bu Menteri Sosial agar data terpadu yang terkoneksi dengan pusat bisa diubah sesuai sasaran," pungkasnya. 

Untuk diketahui, berdasarkan survey makro  Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Blora, pada Maret  2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Dari data itu disebutkan ada 103.730 penduduk miskin di akhir 2020, sedangkan pada tahun sebelumnya (2019) ada 97.860 penduduk miskin. 

Dengan demikian ada penduduk miskin baru yang jumlahnya mencapai 5.880 jiwa. Sedangkan persentasenya tahun ini penduduk miskin di Blora sebesar 11,96 persen, naik dari tahun 2019 yang hanya sebesar 11,32 persen. Kenaikan ini diakibatkan terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak pada lintas sektor. (Rome)