Tantangan Pemerintahan Blora Baru

Kantor Pemerintah Kabupaten Blora, tempat Bupati dan Wakil Bupati Blora baru menjalankan visi misinya

"Memasuki suksesi kepemimpinan baru di Blora, mari bersama - sama kita memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk menuju Blora lebih baik"

Profil Kemiskinan

BLORA, ME - Dengan dirilisnya Profil Kemiskinan Kabupaten Blora, dari hasil survey makro Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora, pada Maret 2020, terkonfirmasi adanya kenaikan jumlah keluarga miskin sebesar 0,64 poin atau menjadi 11, 96 %, dari tahun yang lalu (2019). Artinya di akhir masa jabatan Pemerintahan Djoko - Arief telah terjadi anomali. Secara fisik terlihat maju dan berkembang kotanya, namun kemiskinan justru naik.

Maka patut dipertanyakan, data - data dari Pemerintah Kabupaten Blora atau seluruh Organisasi Perangkat Daerah, tentang profil Kemiskinan Kabupaten Blora. Karena itu terjadi menurut survey makro dari BPS Kabupaten Blora, sebelum pandemik Covid 19 terjadi. Dan diduga kemiskinan akan melonjak, saat masuk pada pandemik Covid 19 yang belum berakhir hingga saat ini.

Inventarisasi OPD

Oleh karena itu, Pemerintahan Arief - Etik, sudah saatnya menata dengan jeli seluruh Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengisian Pimpinan OPD harus dapat diinventarisasi, kompetensi sumber daya manusia yang sesuai, dengan tupoksi masing - masing OPD. Pendeknya pertimbangan "The Right Man on The Right Place" mutlak dibutuhkan untuk bisa mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati kedepan.

Mewujudkan kondusifitas, sekaligus membangun birokrasi yang profesional dan bersih, adalah tantangan yang berat, namun harus dapat diwujudkan. Tidak ada lagi ego sektoral, antar lembaga pemerintahan, baik dari Daerah hingga Desa, patut untuk diperjuangkan. Sehingga dibutuhkan sinergitas yang kuat untuk membangun Blora lebih baik lagi.

Akurasi Data

Contoh studi kasus, kelangkaan pupuk, yang terus terjadi, setiap masuk masa tanam. Harus bisa diselesaikan, diinventarisasi dengan akurasi data, harus jelas, satu data itu penting, antara Pemerintah Kabupaten Blora, Kecamatan dan Desa, termasuk Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten harus sama.

Kemudian masalah ekonomi makro dan mikro, Pemerintah Arief - Etik, harus mampu menarik perhatian investasi di bidang industri manufaktur, seperti Kabupaten tetangga, yaitu Rembang, dan Purwodadi. Bukan menarik investasi yang justru merusak ekonomi mikro masyarakat Blora. Kredit untuk UMKM harus diperluas dan lunak, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah, melalui Bank - Bank BUMD maupun BUMN.

Manfaatkan Bantuan Pusat

Beruntung Pemerintah Pusat menyetujui  projek perhubungan udara yaitu aktivasi kembali Bandara Ngloram di Cepu. Dan ditambah dengan infrastruktur jembatan penghubung Bojonegoro - Blora, tersebut bisa dijadikan modal, maka harus bisa dimanfaatkan dengan optimal, untuk meningkatkan kembali perekonomian masyarakat Blora.

Meskipun ini tidak mudah, tantangan ini harus dijawab oleh Pemerintahan Blora kedepan. Agar tidak terjadi pengulangan masalah yang seakan - akan menjadi momok, dan tak pernah terselesaikan dengan cepat. Evaluasi yang berani, masif dan menyeluruh harus dilakukan oleh Pemerintahan Arief - Etik. Bila tidak ingin terjebak dalam anomali. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar