Setelah Komisi, AKD DPRD Segera Dikebut

Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, SPd, MH saat menggelar konferensi pers terkait pembentukan Alat Kelengkapan Dewan dan Komisi - Komisi (foto: Rome)

"Setelah Komisi - Komisi terbentuk kemarin, Jumat (18/10/2019), meski diwarnai kegaduhan dan 3 Fraksi menolak pembentukannya, Pimpinan Dewan akan melanjutkan pembahasan pembentukan alat kelengkapan Dewan lainnya"

Pembahasan AKD Dilanjutkan
BLORA, ME - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora akan melanjutkan agenda berikutnya, yaitu membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan lainnya, yaitu pembentukan Badan - Badan. Direncanakan pada Senin (21/10/2019), Pimpinan Dewan dan 7 Fraksi yang ada akan membahasnya. Hal itu diungkapkan oleh Siswanto, Wakil Ketua DPRD Blora dari Partai Golkar, kepada media kesayangan anda, Monitor Ekonomi, melalui pesan berantai.
"Senin besok kami akan menggelar rapat konsultasi pembentukan Alat Kelengkapan Dewan, yaitu Badan - badan yang terdiri dari Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Perda, dan Badan Kehormatan, dengan para pimpinan Fraksi, yaitu 7 Fraksi yang ada," ungkapnya, Sabtu (19/10/2019).

Semangat Merangkul Semua
Saat dikonfirmasi, apakah rapat konsultasi tersebut akan berjalan mulus. Mengingat situasi yang terjadi saat pembentukan Komisi - Komisi yang diwarnai kericuhan.
"Kami berharap 7 fraksi bisa mempersiapkan nama-nama anggotanya untuk masuk 4 (Empat) Badan yang ada, secara proporsional," ungkapnya.
Mengenai jumlah anggota fraksi yang akan masuk dalam Badan - badan tersebut, Siswanto menjelaskan, akan dibahas dalam rapat konsultasi pada Senin besok.
"Kita semua adalah keluarga, kawan seperjuangan untuk rakyat kita, banyak opsi - opsi politik yang dikompromikan, dikomunikasikan. Karena politik adalah komunikasi dan kompromi, semoga bisa diselesaikan dengan kebersamaan dan kekeluargaan" jelasnya.

Badan Segera Terbentuk
Pembahasan dalam rapat komunikasi para Pimpinan Dewan dan Ketua dari 7 fraksi diharapkan berjalan sesuai harapan. Agar Dewan bisa segera bekerja. Menjalankan fungsinya dalam pengawasan, legislasi dan anggaran, bersama pemerintah eksekutif, dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Politikus muda dari Partai Golkar itu, berharap semua berjalan dengan lancar.
"AKD Badan - badan ini juga sangat penting, seperti Badan Anggaran diharapkan segera terbentuk karena pembahasan RAPBD 2020 harus segera dimulai maksimal 1 November 2019, dan harus disetujui maksimal 26 November 2019, yaitu 60 hari sejak diserahkan oleh Bupati pada 26 November 2019 kepada DPRD Blora, sekali lagi semoga semua berjalan dengan lancar," imbuhnya kembali. (Rome)