"Wakil Bupati Blora hadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Jakarta yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat"
Rakortek Perumahan
JAKARTA, ME – Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, mewakili Bupati Blora menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/4/2025).
Rakortek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Acara dibuka oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, serta dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Dirjen Perumahan Pedesaan, para pejabat eselon I dari berbagai kementerian terkait, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia.
Wakil Bupati Blora turut hadir bersama Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora, Pitoyo. Agenda Rakortek difokuskan pada pengarahan dan sinkronisasi kebijakan sektor perumahan dan kawasan permukiman, dengan penekanan pada percepatan penyediaan hunian layak, khususnya di wilayah perdesaan.
“Kehadiran kami di sini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam mendukung program nasional penyediaan perumahan, terutama di wilayah perdesaan yang masih membutuhkan hunian layak,” ujar Wakil Bupati Sri Setyorini.
Pembangunan 3 Juta
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora, akan terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar program pembangunan perumahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung program ini. Ia menegaskan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat kebijakan perumahan nasional.
“Di sini saya ingin menyampaikan tiga hal: skala persoalan yang kita hadapi, cara penyelesaiannya, dan tugas masing-masing pihak dalam mengatasi persoalan tersebut,” ujarnya.
Fahri Hamzah juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan, yang telah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan perumahan.
Melalui Rakortek ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyelaraskan rencana pembangunan daerah, dengan kebijakan strategis nasional guna mewujudkan permukiman yang layak, sehat, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan.
Jangan Ada Monopoli
Sementara itu, Sekretaris Desa Mandiri Nusantara Kabupaten Blora, Roy Kurniadi mendukung pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang sehat dan layak huni di Perdesaan, namun dirinya bertanya mekanisme pelaksanaannya, apakah pembangunan rumah baru atau rehabilitasi rumah lama menjadi baru, dan berapa anggarannya?
Dirinya juga menyampaikan perlu pengawasan yang ketat, agar tidak terjadi penyelewengan berupa pemotongan, dan monopoli untuk penyediaan materialnya, dan upayakan memanfaatkan potensi material lokal yang ada di Blora, seperti pasir, batu galian dan kayu jati, serta melibatkan industri pembuatan batu bata dan genting yang ada di wilayah Kabupaten Blora.
"Pembangunan rumah layak huni pedesaan perlu kita dukung dan dorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku usaha di Blora, misalnya para pengrajin batu bata dan genting, kemudian pengawasan penggunaan anggaran program tersebut tidak dimonopoli, saat pengadaan material bahan bangunannya, dan jangan ada pemotongan, selain pajak yang sah" ujar Roy. (Rome)
0 Komentar