Konsultasi Publik RPJMD
BLORA, ME - Pemerintah Kabupaten Blora melalui Bapperida Blora gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Konsultasi Publik RPJMD tahun 2025 - 2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Kamis sore (27/3/2025).
Meskipun digelar cukup megah dan mengundang para Pejabat dari Propinsi seperti Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dan para Bupati dari Jawa Tengah dan Jaws Timur Kabupaten tetangga.
Hadir memenuhi undangan Bupati Blora dari Kabupaten Rembang, yang diwakili Asisten Bupati, Bupati Pati yang dihadiri Wakil Bupati, Bupati Grobogan diwakili Kepala Bappedanya, sementara dari Jawa Timur, hadir Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, Bupati Bojonegoro yang dihadiri Wakil Bupatinya, Nurul Azizah yang juga mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro, dan Kepala Bappeda dari Kabupaten Tuban.
"Namun dari sisi urgensinya pelaksanaan konsultasi publik tersebut tidak optimal menyerap aspirasi tokoh masyarakat yang hadir, dikarenakan pelaksanaan yang mepet jam berbuka puasa, praktis hanya diisi pidato - pidato dari Bupati Blora, Bupati Ngawi, Ketua DPRD Blora, dan pemaparan program dari Kepala Bappeda Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, sehingga ruang konsultasi publik tersebut tidak terlaksana." ungkap Kurnia Adi Pengamat Ekonomi dan Sosial Blora.
Jalan Todanan - Japah
Lepas dari kondisi pelaksanaan yang tidak ideal tersebut. Di saat yang sama, Ketua DPRD Blora, Mustopa menyampaikan apresiasinya atas segera dibangunnya ruas jalan Todanan - Japah - Ngawen oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 30 Milyar, dikarenakan status jalan tersebut adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Isu terkait penundaan gaji pegawai honorer juga menjadi perhatian politisi dari PKB tersebut, untuk bisa dicarikan jalan keluar.
"Saya sangat gembira, ruas jalan Todanan - Japah - Ngawen akan segera dibangun oleh Pemprov Jawa Tengah , dengan anggaran Rp. 30 Milyar, Alhamdulillah akhirnya bisa dibangun, karena memang kondisinya sudah rusak berat, dan kebanjiran itu sering dikeluhkan masyarakat kepada saya, selaku Dewan dari Dapil saya, karena jalan itu ada di depan rumah, kedua mohon solusi untuk gaji pegawai honorer yang sudah mengabdi lama, agar jangan ditunda oleh Pemerintah Pusat," ungkap Mustopa.
Sementara itu, Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono mengakui koneksifitas jalan antar daerah perlu terus ditingkatkan untuk membantu masyarakat dari dua atau tiga Kabupaten, seperti Ngawi, Bojonegoro dan Grobogan. Diakuinya Jalan yang dibangun melalui Inpres Jalan Daerah pada era akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sangat bermanfaat untuk masyarakat Blora dan Ngawi, serta Bojonegoro.
"Dulu jalan Getas - Randublatung harus pakai kendaraan off road, jarak tempuhnya bisa 3 jam, sekarang berkat jalan Inpres Ngawi - Blora kita coba tanpa pengawalan hanya 1 jam 45 menit, konektifitas antar Daerah perlu ditingkatkan pembangunan, untuk nembantu masyarakat yang tinggal di daerah petbatasan antara kabupaten," ungkap Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono.
Peningkatan Potensi Lokal
Seperti yang disampaikan dalam program kerja Bupati Blora, Arief Rohman yang cukup banyak tersebut, menurut Aktifis LSM Institute Of Development Educations and Social yang disingkat Indes, Roy Kurniadi hanya ada satu potensi lokal yang menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Blora.
"Potensi 45.000 hektar lahan hutan yang saat ini masih dikelola oleh Perum Perhutani melaui Kelompok Pemangkuan Hutan se Blora Raya, potensi itu tidak benar - benar mendapatkan perhatian oleh Pemerintah, padahal ada program Perhutanan Sosial, yang mestinya Pemkab Blora bisa mengakses ke Kementerian Kehutanan untuk kepentingan ribuan petani hutan di Blora, sekaligus untuk mensinkronkan dengan Perum Perhutani melalui kerjasama Perhutanan Sosial Kemitraan Kehutanan, yang sudah sesuai dengan SK Menhut LHK nomor 478, biar tidak terjadi perselisihan di lapangan, jadi percepatan perhutanan sosial harus dilakukan oleh Pemkab dalam hal ini Bupati Arief, beliau kan lobby pusatnya hebat, itu usul yang mau tak sampaikan di forum konsultasi publik, kita cuma dapat tanda tangan di dokumen berita acara kegiatan," ungkap Roy.
Potensi kehutanan tersebut, jika dikelola bersama, yaitu saling mengedukasi terkait komoditas - komoditas unggulan dari tanaman kayu, buah - buahan, hortikultura, dan tanaman pangan dengan pola pertanian terpadu, termasuk peternakan bila dilaksanakan dengan baik, tidak menutup kemungkinan para investor di bidang green economic dan natural tourism akan berbondong - bondong masuk ke Blora, potensinya bisa mencapai Rp. 15 Trilyun, gross domestic productions regional bruto atau PDRB, jadi jelas arahnya pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan dalam RPJMD 2025 - 2029 tersebut. (Rome)
0 Komentar