Penyerahan dokumen KUA - PPAS tahun anggaran 2025 dari Bupati Blora Arief Rohman kepada Ketua DPRD Blora, HM Dasum usai rapat paripurna DPRD Blora.
Rapat Paripurna DPRD Blora hanya diiikuti 24 Pumpinan dan Anggota, 21 Anggota absenRapat Paripurna DPRD
BLORA, ME - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora kembali gelar rapat paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2023 dirangkaikan dengan penyerahan dokumen Raperda KUA - PPAS Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Blora pada hari ini, Sabtu sore (13/11/2024).
Meski hampir separo atau 21 anggota absen alias tidak hadir, rapat paripurna tersebut tetap memenuhi kuorum untuk tetap dilaksanakan, dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora, HM Dasum dari PDIP didampingi dua Wakil Ketua yaitu Sakijan dari Partai Nasdem dan Siswanto dari Partai Golkar.
Sementara dari unsur eksekutif hadir, Bupati Blora, Arief Rohman beserta Wakilnya, Tri Yuli Setyowati, Sekretaris Daerah, Komang Gede Irawadi, beserta jajaran dari Forkompimda Blora, yaitu perwakilan Dandim, Danyon dan Kapolres Blora, serta unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Sesuai dengan kerentuan tata tertib sidang paripurna dihadiri oleh lebih dari 50%, maka rapat paripurna dengan acara penyampaian pandangan fraksi - fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun 2023 dirangkaikan dengan penyerahan dokumen raperda KUA - PPAS ini, telah memenuhi kuorum untuk dilaksanakan," ujar Ketua DPRD Blora, HM Dasum.
Iwan Krismiyanto, Anggota Komisi C DPRD Blora
Pandangan Fraksi - Fraksi
Dalam pandangan fraksi - fraksi tersebut, terdapat isu yang menarik untuk dikaji secara ekonomi dan sosial, yaitu pandangan dari Fraksi Demokrat - Hanura yang menyoroti arah kebijakan pelaksanaan APBD tahun 2025, agar benar - benar bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora, yang disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat - Hanura, Iwan Krismiyanto politisi dari Partai Demokrat.
Dalam pembacaan pandangan fraksinya, Iwan menyampaikan arah kebijakan pelaksanaan anggaran daerah terbagi dalam tiga arah kebijakan, yaitu arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan biaya daerah. Menurutnya, sebagaimana diusulkan dalam pandangan fraksinya, pendapatan asli daerah tahun 2023 masih dibawah targetnya yang sebesar Rp. 400 Milyar.
"Meskipun target PAD tercapai, namun masih di bawah target kami yang telah disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya, target kita adalah Rp.400 Milyar, sedangkan tahun 2023 telah teraudit baru tercapai Rp. 385 Milyar, ini harus ditingkatkan capaiannya melalui optimalisasi BUMD kita, yaitu BPE dan BPH, Sekretaris Daerah harus membina kedua BUMD ini, untuk meningkatkan devidennya dengan bekerja lebih keras lagi," ujar Politisi dari Desa Bekutuk Randublatung ini.
Terkait infrastruktur, Iwan juga menagih janji Pemkab Blora untuk membangun jembatan penghubung Desa Kadengan dan wilayah Kelurahan Wulung, yang ditargetkan menghabiskan biaya Rp. 1 Milyar itu, kemudian pembangunan jalan Doplang - Jati - Bangkleyan yang rusak parah, serta jalan penghubung antar desa lainnya, seperti Kepoh - Pelem - Jati.
Penyertaan Modal Bank
Di bidang ekonomi, Fraksi Demokrat - Hanura mengusulkan peningkatan penyertaan modal daerah ke Bank Jateng per tahun sebesar Rp. 100 Milyar, di anggaran tahun 2025 - 2030, karena imbal hasil devidennya yang cukup tinggi, yaitu sebesar 22% dari modal yang disetorkan. Imbal hasil itu dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan seluruh warga Kabupaten Blora.
"Ini adalah hitungan yang realistis untuk membantu seluruh rakyat kita, dengan menaruh modal di Bank Jateng sebesar Rp. 100 Milyar per tahun, kita dapat imbal hasil 22% berarti kita dapat Rp. 22 Milyar, itu bisa untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan seluruh warga kita, kemudian di tahun 2030 nanti, dari Rp. 500 Milyar, kita dapat Rp. 110 Milyar, kita bagikan kepada rakyat Blora devidennya, dibagi satu juta penduduk maka masing - masing bisa dapat insentif Rp. 110 Ribu, uang aman, rakyat senang," ujar Iwan lagi.
Selain penyertaan modal untuk sektor perbankan, saat dimintai pendapatnya untuk menambah modal untuk Badan Usaha Milik Daerah di sektor minyak dan gas, yaitu menambah modal untuk PT Blora Patra Energi atau BPE, politisi dapil Blora 3 ini menjawab, bisa dimungkinkan kalau kinerja dan bisnis plannya jelas menguntungkan untuk Blora.
"Itu bisa dimungkinkan, kalo BPE kinerjanya bagus, bisnis plannya jelas menguntungkan untuk menambah PAD, target kita kan mestinya bisa tercapai sebesar Rp. 10 Milyar, pokoknya asal bukan sebagai makelar saja," tandas Iwan lagi. (Rome).
0 Komentar