Pandangan Fraksi PPP
BLORA, ME - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora soroti buruknya kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam salah satu point pandangan fraksi yang digelar dalam Rapat Paripurna DPRD Blora, pada hari ini Sabtu (13/7/2024).
Pandangan Fraksi PPP disampaikan oleh Saiful Arifin, politisi dari Desa Sumber, Kecamatan Kradenan ini, berisi delapan point berupa saran masukan dan permohonan percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Blora.
Di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Blora selaku peserta Rapat Paripurna, serta Bupati Blora, Arief Rohman yang hadir bersama Wakilnya, Tri Yuli Setyowati dan unsur Forkompimda Blora, Saiful Arifin sampaikan catatan kritis dari Fraksi PPP terkait kinerja Bappeda yang dinilai tidak efektif dan efisien.
"Kinerja Bappeda dalam.dua tahun ini tidak efektif dan efisien, koordinasi dan komunikasinya buruk, sehingga tidak bisa mengakomodir pokok - pokok pikiran Dewan, yang mana itu adalah hasil serap aspirasi dari masyarakat, kami minta agar dievaluasi lagi," ujarnya di atas podium.
Usulkan Penambahan Anggaran
Selain itu, di bidang kesehatan masyrakat, PPP juga mengusulkan penambahan anggaran untuk pembiayaan pelayanan kesehatan gratis, yaitu melalui peningkatan anggaran pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk warga miskin, yang sebelumnya hanya sebesar Rp. 28 Milyar dari APBD Blora, bisa ditambah dari Baznas dan CSR Perusahaan yang ada di Blora.
"Saat ini pembiayaan BPJS hanya bisa mencapai empat bulan saja masa aktifnya, untuk itu perlu penambahan anggaran dari Baznas dan anggaran tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social resposibility (CSR) yang beroperasi di Blora." lanjut Saiful.
Di bidang pendidikan, jam kerja guru atau tenaga kependidikan hendaknya dievaluasi kembali, karena menimbulkan keresahan bagi para guru, terutama yang bekerja di wilayah - wilayah terpencil dan rawan gangguan saat berangkat dan pulang kerja, juga evaluasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2024, agar tidak melanggat hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Infrastruktur Jalan Dan Jembatan
Selanjutnya di bidang infrastruktur, Partai berlambang Ka'bah ini meminta perbaikan jalan dan jembatan di wilayah Blora Utara, yaitu Kecamatan Todanan, Japah, Kunduran, Ngawen, Tunjungan dan Banjarejo diprioritaskan, karena kondisinya semakin parah, termasuk jembatan di Talok Wohmojo, Kecamatan Ngawen harus segera diperbaiki.
Di bidang pertanian, Fraksi PPP mengusulkan pembangunan embung atau waduk di Desa Bergolo, melalui pemanfaatan daerah aliran sungai Lusi, untuk pengairan sawah di Desa Bergolo dan sekitarnya, dalam upaya mewujudkan peningkatan dan ketahanan pangan daerah.
Di wilayah Kecamatan Cepu, penataan dan penertiban para pedagang kaki lima harus ditingkatkan, untuk memperindah dan memperlancar arus lalu lintas, karena Cepu adalah gerbang masuk Kabupaten Blora dan Propinsi Jawa Tengah.
"Kami meminta agar Pemkab Blora serius dalam.menata dan menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan, selain menggangu lalu lintas, juga memberikan kesan kumuh dan kotor," tandas politisi dari Desa Sumber ini. (Rome)
0 Komentar